Hari Lingkungan Hidup 2021: Agenda Restorasi Ekosistem Kian Mendesak, Negara dan Korporasi Harus Terlibat

Siaran Pers

Hari Lingkungan Hidup 2021: Agenda Restorasi Ekosistem Kian Mendesak, Negara dan Korporasi Harus Terlibat

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Sejak 1974, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day), dengan melibatkan pemerintah, bisnis dan masyarakat dalam upaya untuk mendorong kesadaran dunia internasional terhadap permasalahan lingkungan hidup yang mendesak. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema “Restorasi Ekosistem” dan fokus pada pengaturan ulang hubungan manusia dengan alam. Ini juga akan menandai peluncuran resmi UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 – 2030. Hal ini dimaksudkan untuk secara besar-besaran meningkatkan pemulihan ekosistem yang terdegradasi dan hancur dalam memerangi krisis iklim, mencegah hilangnya satu juta spesies dan meningkatkan ketahanan pangan, pasokan air dan mata pencaharian.

Jika dicermati, tema yang diusung pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 ini senafas dengan tema yang diusung pada peringatan Hari Hutan 21 Maret “forest restoration: a path to recovery and well-being” dan Hari Bumi 22 April “restore our earth”. Hal ini seakan menandakan adanya ikhtiar komunitas internasional untuk secara bersama-sama fokus dalam menyerukan pemulihan terhadap ekosistem yang telah rusak akibat kebakaran hutan dan gambut, pencemaran lingkungan dan polusi udara yang terus terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memandang bahwa momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini harusnya kembali menjadi pengingat Pemerintah dalam mengarusutamakan aspek hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup dalam agenda-agenda pembangunan pemerintah. Mengingat, selama ini paradigma pembangunan pemerintah sangat pro-pemodal dan lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam sehingga mengancam agenda-agenda konservasi dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini salah satunya ditandai dengan akselerasi pembahasan dan pengesahan sejumlah legislasi yang berpotensi menggerus jaminan perlindungan HAM dan berpotensi merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti revisi UU Minerba dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam upaya mendukung agenda-agenda restorasi ekosistem, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal, pertama mentransformasikan UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 dalam konteks kebijakan guna mendukung upaya restorasi ekosistem di tingkat nasional, tentu dengan menyelaraskan terhadap agenda-agenda pembangunan berkelanjutan yang telah tersemat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan upaya-upaya pengarusutamaan HAM dalam aktivitas bisnis. Kedua, memperkuat sistem pencegahan, pengawasan dan penegakkan hukum dalam upaya pemulihan ekosistem. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya yaitu Perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan atau Environmental Human Rights Defenders. Pasalnya, selama ini Pembela HAM atas Lingkungan telah berkontribusi besar dalam memajukan HAM khususnya dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain Pemerintah, aktor bisnis juga memiliki tanggung jawab dalam turut mendukung agenda-agenda restorasi ekosistem tersebut. Pasalnya, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)), telah meletakkan pembebanan tanggung jawab entitas bisnis dalam menghormati HAM pada semua skala usaha, mulai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta hingga Perusahaan Transnasional.  Oleh karenanya, peran entitas bisnis dalam turut serta mendukung agenda restorasi ekosistem hal yang penting dan tak terhindarkan, apalagi Pilar Ketiga UNGPs telah menekankan pentingnya pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM terkait operasi bisnis. Hal ini penting menjadi perhatian, sebab dalam kasus Indonesia, hasil temuan burn scar (bekas terbakar) yang dianalisis oleh Greenpeace Internasional mengungkapkan dari 3.403.000 hektar (ha) lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia, beberapa perusahaan besar merupakan aktor utama dibalik kejadian tersebut.

Restorasi ekosistem yang dimaksudkan tidak berangkat dari ide bahwa seluruh permukaan tanah di bumi ini harus berbentuk hutan—manusia, tentu membutuhkan lahan pertanian, infrastruktur, dan sebagainya—namun sebagaimana manusia beradaptasi dengan perubahan, ekosistem pun demikian. Pandangan bahwa perlindungan lingkungan bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi sebenarnya sulit untuk dipahami. Sebab sepanjang tahun 2021 – 2030, terpediksi restorasi 250 hektar lahan dan ekosistem air yang rusak dapat mendatangkan 9 triliun USD dalam bentuk jasa ekosistem. Manfaat ekonomi dari intervensi semacam itu melebihi sembilan kali lipat biaya investasi, sedangkan jika tidak adanya tindakan, beban biaya setidaknya tiga kali lebih mahal daripada restorasi ekosistem (United Nation Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030). Ini berarti secara matematis keuntungan ekonomi justru akan lebih banyak didapat jika restorasi ekosistem berhasil dilakukan. Perbaikan kerusakan lingkungan utamanya memenuhi hak untuk hidup sehat manusia dan selanjutnya memberikan keuntungan ekonomis pula.

Dengan demikian, restorasi ekosistem sebagai agenda yang menjadi perhatian besar dunia internasional ini tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan perhatian Pemerintah dan korporasi untuk secara serius menjalankan agenda-agenda tersebut.

 

Jakarta, 5 Juni 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telp: 081382083993, Andi Muttaqien (Deputi Direktur Eksekutif ELSAM), tlep: 08121996984, Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telp: 085655004863, Vita R. Yudhani (Staf Advokasi ELSAM) telp: 081284972483, Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy (Staf Advokasi ELSAM) telp: 08788945619