Hari Kesehatan Dunia 2021: Pemerintah Harus Mengarusutamakan HAM dalam Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia

Siaran Pers ELSAM

Hari Kesehatan Dunia 2021: Pemerintah Harus Mengarusutamakan HAM dalam Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia

Sejak tahun 1948, setiap tanggal 7 April diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia. Pada tahun 2021, dengan hadirnya pandemi COVID-19 di tengah-tengah peradaban umat manusia, Hari Kesehatan Dunia tidak boleh hanya dimaknai sebagai sebuah peringatan. Lebih dari itu, harus dijadikan sebagai momentum untuk menciptakan kesehatan yang lebih adil. Tahun 2021 ini, Hari Kesehatan Dunia mengusung slogan “Building a fairer, healthier world”. Slogan tersebut sangat kontekstual dengan kondisi manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19, dimana seharusnya hak atas kesehatan diperoleh oleh setiap orang—termasuk akses terhadap vaksin. Hari Kesehatan Dunia 2021 juga seharusnya menjadi pengingat bagi negara atas kewajiban pemenuhan kesehatan yang diembannya. Pemenuhan hak atas kesehatan harus dipandang secara utuh dan korelatif dengan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak atas privasi. Ketiadaan integrasi hak atas privasi dalam implementasi hak atas kesehatan, justru dapat mengantarkan pada adanya rasa tidak aman dan diskriminasi. Oleh karenanya, pengaplikasian hak atas kesehatan harus seimbang dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia lainnya.

Tingkat infeksi COVID-19 dan angka kematian yang masih cenderung tinggi di banyak negara, termasuk di Indonesia menunjukkan adanya fakta bahwa ketidakadilan struktural berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan hak atas kesehatan. Seringkali kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, lansia, dan pekerja pada garis depan, mendapatkan hambatan dalam mengakses kesehatan di masa pandemi  COVID-19.  

Pada awal pandemi COVID-19, PBB menetapkan bahwa vaksin COVID-19 harus diberikan tanpa diskriminasi dengan memberikan aksentuasi pada pentingnya pendekatan berbasis HAM.  Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahap awal pandemi COVID-19 menyatakan bahwa Negara harus melakukan segala upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk memerangi COVID-19 dengan cara yang paling adil, untuk menghindari beban ekonomi lebih lanjut pada kelompok-kelompok yang termarjinal. Lebih jauh Komite menekankan dibutuhkannya alokasi sumber daya untuk memberikan prioritas pada kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan. Komite mendukung pendekatan yang sesuai dan beririsan dengan HAM untuk alokasi vaksin. Konsep interseksionalitas yang mempertimbangkan identitas sosial, seperti gender, orientasi seksual, status sosial ekonomi, dan disabilitas, semestinya dapat digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui  Cakupan Kesehatan (Universal Health Coverage) secara khusus mengakui bahwa berbagai karakteristik berdasarkan pada praktik sosial dapat membantu negara untuk memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan. Rekomendasi dan pernyataan yang dikeluarkan oleh badan-badan HAM PBB dalam konteks COVID-19 juga mengakui efek interseksional pandemi di antara kelompok rentan, seperti ras minoritas, migran, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja garis depan. (Sekalala, 2021)

Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM  interseksionalitas  (human rights intersectional approach) dapat dipergunakan  memperbaiki ketidakadilan sistematis yang terjadi,  termasuk dalam desain dan peluncuran skema prioritas vaksin. Pendekatan interseksional terhadap kebijakan COVID-19 akan membantu memastikan bahwa penerima manfaat utama adalah mereka yang memiliki identitas interseksional. (Sekalala, 2021) 

Dalam tataran peraturan perundang-undangan terkait tata kelola data kesehatan, prinsip privasi (kerahasiaan) cukup diatur dengan baik. Hampir setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur kesehatan, mengintegrasikan prinsip privasi (kerahasiaan). Meski begitu, belum terdapat pendefinisian ‘data kesehatan’ secara tepat. Padahal, pendefinisian ‘data kesehatan’ menjadi basis penting untuk menentukan pelindungan yang akan dilakukan terhadapnya, terlebih data kesehatan masuk dalam kualifikasi data sensitif. Sejauh ini, data kesehatan terbatas pada rekam medis yang dicatatkan oleh tenaga kesehatan yang dokumennya merupakan milik tenaga kesehatan dan isinya milik pasien. Perumusan demikian tentu tidak selaras dengan adanya konsepsi ‘subjek data’ yang ada dalam hukum pelindungan data pribadi. Dianutnya konsepsi demikian, berpengaruh terhadap pengakomodiran dan pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh subjek data, seperti hak atas informasi, hak untuk mengakses, dan hak atas pemindahan data. 

Lebih lanjut, data kesehatan yang ada saat ini belum mampu mengikuti perkembangan teknologi, seperti halnya keberadaan rekam medis elektronik dan dikumpulkannya data-data kesehatan oleh aplikasi-aplikasi perekam kesehatan. Hal ini menjadikan data-data kesehatan yang belum diakomodir tersebut minim pelindungan. Padahal, bocornya data kesehatan (misalnya, data kesehatan mental, penyakit menular tertentu dan disabilitas) sangat rentan terhadap adanya eksploitasi, stigmatisasi, dan diskriminasi. Permasalahan tata kelola data kesehatan tidak berhenti di situ, saat ini masih belum terlihat keteraturan aktor dalam tata kelola data kesehatan. Bahkan, belum terdapat pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola data kesehatan, terlebih dengan semakin terkoneksinya sektor kesehatan dengan berbagai sektor yang lain. Saat ini misalnya, sektor swasta memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, seperti halnya pembayaran, asuransi, bahkan pengembangan teknologi. Seharusnya, sektor yang bersinggungan dengan pengumpulan dan pemrosesan data kesehatan tersebut juga memiliki kewajiban untuk melindungi data kesehatan dengan memposisikannya sebagai data sensitif.

Dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, maraknya digitalisasi upaya-upaya penanggulangan COVID-19 Pemerintah Indonesia saat ini melibatkan pemrosesan data pribadi (termasuk data kesehatan yang tergolong sebagai data pribadi sensitif), yang dilakukan secara intensif kemudian menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan pelindungan hak atas privasi dan kepentingan kesehatan publik dari penyebaran covid-19. Kasus pasien COVID-19 pertama di Indonesia yang mengalami perundungan secara daring setelah hasil tes COVID-19nya disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab merupakan bukti nyata diskriminasi dan dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat pelanggaran hak atas privasi di era pandemi ini. Oleh karenanya, pengarusutamaan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi kemudian menjadi elemen yang krusial bagi Pemerintah Indonesia.

Saat ini, terdapat berbagai catatan bagi Pemerintah Indonesia dalam penginegrasian prinsip pelindungan data pribadi dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Pertama, tindakan pengumpulan data pribadi secara intensif untuk tujuan surveilans kesehatan, yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, saat ini belum mencerminkan prinsip minimisasi data. Kedua, mekanisme data-sharing antar pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan COVID-19 pun yang saat ini dilakukan secara manual pun juga belum dapat secara memadai menjamin keamanan data pribadi. Ketiga, dalam konteks pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, akurasi data yang terkait erat dengan hak masyarakat sebagai subjek data untuk mengakses dan mengubah data pribadinya untuk memastikan akurasi data, kemudian menjadi salah satu hal yang penting, mengingat hal ini dapat berdampak pada hak individu terhadap akses vaksinasi COVID-19 dan keempat, mengingat belum meratanya akses vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini, penerbitan sertifikat vaksinasi kemudian berisiko menimbulkan two-tier society, yang dapat berdampak pada penikmatan hak asasi dan kebebasan individu yang belum divaksinasi. 

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada 7 April 2021, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk memastikan akses terhadap vaksinasi COVID-19 yang inklusif, adil, dan transparan di Indonesia dengan berdasarkan pada pendekatan berbasis HAM interseksionalitas sehingga penerima vaksin diprioritaskan pada kelompok yang paling rentan yang dilekati identitas interseksional,
  2. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelindungan data pribadi dalam upaya-upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, termasuk dalam program pemerintah terkait vaksinasi COVID-19; dan
  3. Pemerintah dan DPR RI, untuk mengakselerasi pembahasan dan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi, serta memastikan terbentuknya Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang independen.

Jakarta, 7 April 2021

 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telp: 081382083993, Adzkar Ahsinin (Manajer Riset ELSAM), telp: 085694103959, Alia Yofira Karunian (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759.