Siaran Pers ELSAM: Hari Kebenaran Internasional: Menagih Janji Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pada tanggal 24 Maret, setiap tahunnya, seluruh umat di dunia bersama-sama memperingati International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims (Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran Berat HAM), atau yang dikenal dengan ‘Hari Kebenaran Internasional’.

Pembentukan Hari Kebenaran Internasional oleh Majelis Umum PBB ini merupakan upaya penghormatan atas tewasnya Uskup Agung Óscar Arnulfo Romero, seorang pejuang HAM dan keadilan sosial, oleh pasukan pemerintah El Salvador pada tanggal 24 Maret 1980. Peringatan ini menjadi upaya komunitas internasional untuk tidak hanya sekedar mengenang dan menghormati korban-korban pelanggaran HAM yang berat dan sistematik, tetapi juga sebagai daya gerak untuk mempromosikan pentingnya hak atas kebenaran dan keadilan.

Urgensitas akan hak atas kebenaran dan keadilan ini bahkan ditekankan pula oleh Sekretaris-Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang menyatakan bahwa “Hak atas kebenaran sangatlah esensial bagi korban dan masyarakat secara seutuhnya. Mengungkapkan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu dapat membantu pencegahan pelanggaran HAM di masa depan”.

Bertolak belakang dengan semangat komunitas internasional tersebut, ironisnya di Indonesia, pemajuan hak atas kebenaran ini nampak masih jauh dari harapan. Meskipun Presiden Joko Widodo telah berulangkali secara terbuka berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk dirumuskan dalam Nawacita visi misi pemerintahannya, faktanya hingga kini belum memperlihatkan usaha nyata untuk memenuhi janji tersebut. Pengingkaran atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga diwarnai dengan agresivitas institusi keamanan, khususnya kepolisian, yang sejatinya merupakan merupakan representasi cita-cita negara, dengan melakukan pelarangan berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran, yang secara mandiri diinisiasi oleh komunitas korban dan organisasi masyarakat sipil.

Tindakan tersebut terlihat dari aksi-aksi pelarangan diskusi yang menjadi bagian dari usaha pengungkapan kebenaran. Setidaknya terdapat sejumlah pelarangan diskusi terkait pelanggaran HAM masa lalu dalam tiga bulan pertama 2016, seperti pembatalan Festival Belok Kiri (Februari, 2016), pembatalan pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” di Jakarta, serta ancaman pembatalan pertunjukan monolog Tan Malaka “Saya Rusa Berbulu Merah” (Maret, 2016) di Bandung. Kemunduran dalam usaha pengungkapan kebenaran seperti ini jelas melampaui apa yang di dalam Nawa Cita dikatakan telah diingkari oleh negara dengan mendiamkan berbagai bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, terkait dengan narasi pelanggaran HAM masa lalu. Alih-alih membangun situasi demokratis, negara justru menyuburkan praktik represif yang dilakukan oleh berbagai kelompok, termasuk aparat keamanan.

Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Kebenaran Internasional ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi janji Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita, untuk “menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang menyeluruh dan berkeadilan”, dengan sejumlah langkah-langkah berikut ini:

Pertama, melakukan pengakuan secara resmi (official remorse) atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, yang ditindaklanjuti dengan berbagai agenda penyelesaian, termasuk pembentukan Komite Adhoc Kepresidenan untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, klarifikasi sejarah dalam rangka pengungkapan kebenaran, permintaan maaf, juga penyediaan pemulihan yang efektif bagi korban dan/atau keluarganya;

Kedua, memastikan Kejaksaan Agung untuk bekerja sesuai dengan mandatnya, dengan mengacu pada prinsip-prinisp rule of law, untuk menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan KOMNAS HAM, atas berbagai dugaan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi;

Ketiga, merealisasikan pelembagaan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dengan sepenuhnya mengacu pada kaidah dan prinsip yang termaktub di dalam UUD 1945 maupun hukum internasional hak asasi manusia, dengan tidak semata-mata terpaku pada pilihan penyelesaian yudisial atau non-yudisial, melainkan harus melakukan penyelesaian secara menyeluruh.

Keempat, menjamin hak atas rasa aman dan kelangsungan dalam penyelenggaraan setiap ekspresi dan berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran, yang digagas secara mandiri oleh masyarakat, termasuk kelompok korban, yang akan menjadi modal sosial penting dalam agenda penyelesaian.

Jakarta, 24 Maret 2016

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur PSDHAM ELSAM), telepon: 081382083993, atau Ruben Sumigar (Peneliti ELSAM), telepon: 085780094050, atau Miftah Fadhli 087885476336.