Hari Keadilan Internasional di Tengah Ancaman Keberulangan: Negara Harus Segera Mengambil Langkah Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat

Siaran Pers ELSAM

Hari Keadilan Internasional di Tengah Ancaman Keberulangan: Negara Harus Segera Mengambil Langkah Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat

Masyarakat dunia memperingati Hari Keadilan Internasional pada 17 Juli setiap tahunnya, yang sekaligus menjadi markah terbentuknya Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, untuk mengadili kasus-kasus kejahatan serius meliputi kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Tema peringatan tahun ini, “A Call for Social Justice in the Digital Economy”, juga menandai adanya pengakuan komunitas HAM di seluruh dunia ihwal kontribusi penting transformasi digital dalam mencapai nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam lima tahun terakhir, sejak 2016 peringkat kebebasan sipil Indonesia terus mengalami penurunan, salah satunya dikarenakan sejumlah serangan digital terhadap aktivis, praktik pengintaian massal (mass surveillance), serta pembatasan akses internet yang berujung pada terlanggarnya hak-hak fundamental warganegara. Praktik ini mengafirmasi prediksi sejumlah pengamat, bahwa Indonesia tengah masuk ke dalam babak baru otoritarianisme—digital, seiring dengan masifnya penggunaan teknologi digital untuk membatasi kebebasan fundamental. Situasi ini juga menandai adanya sinyalemen pelanggaran HAM yang berulang, sementara kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu juga belum terselesaikan.

Perlu diketahui, sampai hari ini, Indonesia belum juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Berbagai kasus yang telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk dilakukan proses penyidikan dan penuntutan. Keputusan yang mengecewakan justru diambil oleh Pemerintah ketika menolak agenda pembahasan untuk mengadopsi rancangan Resolusi “Responsibility to Protect and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing, and Crimes Against Humanity” (R2P Resolution) dalam Rapat Majelis Umum PBB pada bulan Mei (18/5) lalu. Lebih lanjut, rumusan tentang pasal-pasal kejahatan HAM yang serius, dalam Rancangan KUHP yang saat ini masih dalam proses pembahasan, juga berpotensi mempertahankan praktik impunitas. Terakhir, Pemerintah Indonesia juga terkesan masih enggan meratifikasi Statuta Roma dan Konvensi Anti-Penghilangan Paksa, yang akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bekerjanya prinsip ketidak-berulangan (non-recurrence).

Peringatan Hari Keadilan Internasional pada dasarnya mengingatkan Indonesia untuk tidak melupakan pekerjaan rumah yang terbengkalai untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Pasca-reformasi, negara telah mengakui terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM dalam proses perjalanan bangsa, sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam salah satu poin mengenai arah kebijakan disebutkan, bahwa negara harus menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab yang “harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia”.

Mandeknya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak secara sungguh-sungguh mewujudkan komitmen politiknya. Padahal, agenda ini telah beberapa kali diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya termasuk pada peringatan Hari HAM Sedunia tahun lalu. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga sempat merencanakan akan membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban dan keluarganya atas kebenaran (right to know the truth). Namun demikian, seluruh wacana tersebut sampai hari ini tidak pernah terealisasikan. Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan akselerasi transformasi digital, korban pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampaknya. Hal ini setidaknya tergambar dari makin derasnya arus disinformasi digital tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang menghambat proses pengungkapan kebenaran dan inklusi sosial masyarakat. Lebih jauh, absennya mekanisme perlindungan sosial dan pemulihan yang menyeluruh (baik materiil maupun imateriil), juga membuat korban dan keluarganya kehilangan kesempatan untuk menjadi warganegara yang setara dan berdaya.

Berdasarkan situasi tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sangat mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali komitmen penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan konstitusi–UUD 1945. Hari Keadilan Internasional tahun ini harus menjadi momentum yang reflektif bagi pemangku kebijakan agar segera mengambil langkah-langkah penting untuk memenuhi hak-hak korban dan keluarganya, termasuk di dalamnya hak keadilan, hak untuk tahu, hak atas pemulihan, jaminan kepuasan (satisfaction) dan ketidak-berulangan. Terkait hal itu, ELSAM menekankan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Negara segera menyusun strategi dan langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dengan berbagai cara penyelesaian, baik yudisial maupun non-yudisial.
  2. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi Statuta Roma dan Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sebagai wujud komitmennya dalam penghapusan impunitas, dan memastikan ketidak-berulangan, sekaligus komitmen internasional untuk menjaga perdamaian dunia.
  3. Presiden Joko Widodo mendorong Jaksa Agung beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu ke tingkat pengadilan HAM ad hoc.
  4. Pemerintah segera mengimplementasikan rencana untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang dapat diinisiasi dengan pembentukan tim kepresidenan, yang diberikan mandat dan wewenang untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran.
  5. Laporan tim kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran, selanjutnya dapat menjadi dasar bagi langkah selanjutnya, baik dalam bentuk pengakuan (acknowledgment), penyesalan resmi (official remorse), permintaan maaf kepada para korban, maupun juga pemenuhan hak-hak pemulihan bagi para korbannya.

 

Jakarta, 17 Juli 2021
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993; Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336, atau Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863.