Hari Bumi 2021 : Menagih Komitmen Negara dalam Melindungi Pembela HAM atas Lingkungan Hidup

Siaran Pers

“Hari Bumi 2021 : Menagih Komitmen Negara dalam Melindungi Pembela HAM atas Lingkungan Hidup”

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Sejak tahun 1970, setiap 22 April diperingati sebagai Hari Bumi Sedunia. Peringatan Hari Bumi berawal dari aksi protes jutaan masyarakat Amerika Serikat atas peristiwa kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak besar-besaran yang terjadi pada tahun 1969 di Santa Barbara, California. Berbagai peristiwa yang merusak lingkungan seperti kebakaran hutan dan gambut, pencemaran lingkungan, dan polusi udara terus terjadi di berbagai belahan dunia hingga kini. Berdasarkan Emission Gap Report atau Laporan Celah Emisi 2020, dunia masih mengalami kenaikan suhu melebihi 3 derajat Celcius, meskipun ada penurunan jangka pendek emisi karbon disebabkan Pandemi Covid-19. Kenaikan suhu bumi berdampak pada perubahan iklim yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek–seperti kualitas dan kuantitas air; lahan hutan; lahan pertanian; ekosistem pesisir; habitat; dan kesehatan. Fenomena cuaca ekstrem yang menimbulkan banjir, longsor, angin kencang hingga gelombang tinggi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu dampak kenaikan suhu bumi akibat pemanasan global.

Peringatan Hari Bumi 2021 mengusung tema “Restore Our Earth” atau Pulihkan Bumi Kita. Paling tidak tema ini menekankan lima hal, yaitu upaya reforestasi dan rehabilitasi lahan (the canopy project); ketahanan pangan dan lingkungan (food and environment); melibatkan gerakan global dalam aksi iklim (the great global clean up); meningkatkan literasi masyarakat dalam isu lingkungan dan iklim (climate literacy); dan meningkatkan jumlah data secara terbuka, mudah diakses, dapat dioperasikan dan dapat digunakan kembali untuk membuat para peneliti dan pembuat kebijakan memahami bagaimana lingkungan berubah (global earth challenge).

Sudah barang tentu, perhelatan peringatan hari bumi tersebut tidak sebatas seremonial semata, namun pula sebagai wujud solidaritas internasional untuk mengecam dan “menolak lupa” terhadap berbagai kejahatan lingkungan hidup yang terjadi, sebut saja kasus-kasus seperti, kebakaran hutan dan gambut, konflik pertambangan, pembuangan limbah sawit di sungai dan seterusnya yang dilakukan baik oleh aktor negara maupun sektor swasta.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa negara menghormati, menjamin dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, peran-peran penting para Pembela HAM atas Lingkungan atau Environmental Human Rights Defenders tidak dapat dilepaskan. Selama ini Pembela HAM atas Lingkungan telah berkontribusi besar dalam memajukan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sayangnya, berbagai laporan memperlihatkan tingkat kerentanan dan skala pelanggaran HAM terhadap para Pembela HAM atas Lingkungan terus meningkat. Dalam laporan situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) misalnya, memperlihatkan kondisi Pembela HAM di sektor lingkungan sepanjang 2020 masih memprihatinkan, khususnya di tengah banyaknya serangan dan ancaman kekerasan. Laporan tersebut mengidentifikasi jumlah korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah rural atau pedesaan meningkat tajam. Petani (40 orang), masyarakat adat (69) dan nelayan (11), sedangkan pada 2019, korban dengan identitas petani 32 orang dan masyarakat adat 12 orang.

Kenaikan angka-angka tersebut seakan memberikan sinyal bahwa memulihkan bumi bukanlah perkara mudah!, apalagi di tengah penegakan hukum di sektor lingkungan yang tidak bekerja maksimal. Laporan United Nation Environment Program (UNEP) 2019 menyebutkan bahwa gagalnya penegakan hukum lingkungan secara signifikan dipengaruhi akibat serangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Kerentanan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan diperparah dengan hadirnya berbagai kebijakan yang pro-pemodal, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Terbitnya beberapa kebijakan ini secara tidak langsung “merusak” sejumlah skenario berkelanjutan dan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang didesain oleh pemerintah sendiri, salah satunya melalui Instruksi Presiden No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit). Belum lagi pengembangan proyek-proyek strategis pemerintah, seperti program mandatori biodiesel yang berpotensi pada ekspansi pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang kemudian akan memicu peningkatan laju deforestasi.

Dengan demikian, berbagai upaya untuk “Restore Our Earth” sebagaimana tema hari bumi sedunia tahun ini harus dibarengi dengan perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan yang sangat pro-pemodal dan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam, ke paradigma pembangunan yang mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pasalnya selama ini paradigma yang demikian memiliki implikasi yang sangat serius terhadap berbagai segi kehidupan. Dari segi ekonomi menghilangkan sumber-sumber ekonomi bagi kehidupan masyarakat adat/lokal (economic resources loss); dari segi sosial dan budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi dan religi masyarakat/lokal (social and cultural loss); dari segi ekologi menimbulkan kerusakan dan degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya alam (ecological loss); dan dari segi politik pembangunan hukum telah mengabaikan fakta pluralisme hukum (legal pluralisme) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat (Nurjaya, 2020)

Dari situasi tersebut, bersamaan dengan memperingati Hari Bumi Sedunia pada 22 April 2021, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendorong:

  1. Presiden Joko Widodo lebih serius dalam memastikan perlindungan Para Pembela HAM termasuk Pembela HAM atas Lingkungan dengan menindaklanjuti usulan lama masyarakat sipil tentang perlunya payung hukum perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan melalui Perpres untuk memperkuat implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kedaulatan lingkungan dan perlindungan HAM dalam setiap kebijakan terkait ekonomi;
  3. Kapolri dan Panglima TNI memberikan sanksi tegas kepada setiap anggotanya yang terlibat praktik kekerasan terhadap pembela HAM dan warga masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya;
  4. Komnas HAM meningkatkan penanganan dan perlindungan terhadap para Pembela HAM atas Lingkungan melalui pembentukan mekanisme pelaporan khusus untuk kasus-kasus terkait Pembela HAM atas Lingkungan;
  5. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) memberikan perlindungan terhadap para Pembela HAM atas Lingkungan secara maksimal dan segera, terutama agar memberikan prioritas penanganan terhadap korban dari Pembela HAM atas Lingkungan yang bekerja di komunitas dan jauh dari pemberitaan media

Jakarta, 22 April 2021

 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telp: 081382083993, Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telp: 085655004863, Putri Nidyaningsih (Staf Advokasi ELSAM) telp: 082186547899, Villarian Burhan (Staf Advokasi ELSAM) telp: 081944074522