HAM Dilanggar, Bagaimana Korban Mendapat Perlindungan dan Pemulihan?

ELSAM, Bogor – Minimnya informasi tentang mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM membuat banyak korban tak bisa memanfaatkan mekanisme pemulihan yang tersedia. 

ELSAM berupaya mengatasi keterbatasan tersebut itu dengan menyelenggarakan pelatihan ACCESS (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society) yang berlangsung di Bogor pada 25-29 Maret lalu. Pelatihan yang didukung Kedutaan Belanda tersebut mengundang para pakar dan orang yang kompeten di bidang hukum dan HAM untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang sehari-hari berhadapan dengan korban, yakni para pegiat organisiasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum. 

Ada dua mekanisme pemulihan yang dapat digunakan masyarakat yaitu mekanisme pemulihan berbasis negara dan mekanisme pemulihan berbasis non-negara.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, memaparkan bagaimana mekanisme pemulihan berbasis negara itu dapat digunakan masyarakat.

“Tujuan pemulihan untuk mengembalikan kemampuan sosial korban seperti sebelum terjadi tindak pelanggaran,” jelas Hasto pada hari ketiga pelatihan, Rabu (27/03).

Dalam membantu pemulihan korban, lanjut Hasto, LPSK akan bekerja sama dengan instansi lain baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun organisasi swasta.

Hasto mencontohkan, LPSK bisa mengusahakan kerja sama dengan instansi yang dapat memberikan program latihan kerja sebagai salah satu layanan psikososial.

Selain membantu pemulihan, LPSK juga memberikan layanan perlindungan bagi korban, pelapor, dan saksi terjadinya tindak pelanggaran.

Adapun perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK di meliputi perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan terhadap saksi atau korban dalam proses peradilan pidana, bantuan (medis, psikologis, dan psikososial); perlindungan hukum, dukungan pembiayaan, dan fasilitas ganti rugi (kompensasi dan restitusi).

Khusus untuk gangguan psikologis yang tak hanya berdampak pada saksi atau korban tapi juga pada keluarga korban, LPSK bisa memberikan perlindungan kepada pada keluarga korban dan saksi sekaligus.

Tentang bagaimana cara mendapat perlindungan LPSK Hasto mengatakan pemohon dapat melakukannya secara langsung dengan datang ke kantor LPSK atau melalui email atau mengirimkan surat.

LPSK akan meproses permohonan yang masuk dengan beberapa tahapan. Dimulai dari verifikasi berkas permohonan (syarat formil/adminstrasi), melakukan penelaahan materi, dan memutuskan permohonan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan perlindungan atau tidak.

Dalam memberikan perlindungan kepada korban LPSK kata Hasto kerap menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satunya korban dari masyarakat berposisi sebagai tersangka.

Ini terjadi misalnya ketika korban berhadapan dengan pengusaha. Dalam menghadapi pelanggaran yang dialami, korban ada kalanya terprovokasi, lalu melakukan perusakan dan diadukan sebagai pelaku tindak pidana.

Masalah lain yang sering terjadi, laporan polisi justru lebih dulu disampaikan oleh pihak perusahaan atau lawan sehingga laporan tersebut diproses lebih cepat daripada laporan korban. Akibatnya, lanjut Hasto, perusahaan atau pihak yang menjadi lawan masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat secara hukum.

Penulis: Putri Nidyaningsih