Hak Privasi dalam Pemberitaan COVID-19

ELSAM, Jakarta—Media berperan penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat mendapat informasi terkait pandemi COVID-19. Namun, media juga perlu membatasi diri ketika mau memberitakan korban yang terpapar wabah corona.  

Pertentangan antara kepentingan publik dan pelindungan privasi dalam pemberitaan di masa pandemi tersebut diulas dalam diskusi yang digelar ELSAM, LBH Pers dan Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Sabtu (18/4) lalu.

Dipandu oleh Mona Ervita dari LBH Pers, diskusi bertema “Pelindungan Data Pribadi dalam Pemberitaan Penanganan COVID-19” membahas keseimbangan antara keterbukaan informasi dan pelindungan data pribadi serta privasi dalam pemberitaan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Salah satu pemateri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana, mengatakan masalah kerahasiaan pasien sudah menjadi perhatian lembaganya. Dalam melakukan peliputan terkait wabah corona, lanjut Bayu, AJI sudah mengeluarkan panduan yang salah satunya mengharuskan wartawan menghormati data pribadi pasien.

“AJI telah mengeluarkan panduan protokol keamanan liputan dan pemberitaan COVID-19. Salah satunya adalah dengan menaati privasi pasien dan tunduk pada kode etik jurnalistik,” ujar Bayu.

Pentingnya menjaga data pribadi pasien ditekankan oleh Peneliti ELSAM, Lintang Setianti. Menurut Lintang, dalam kasus pemberitaan COVID-19, pelindungan privasi pasien dan keluarganya merupakan hal yang penting. Penyebaran data pribadi pasien dapat menimbulkan adanya diskriminasi baik terhadap pasien itu sendiri maupun keluarganya.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, merinci bagaimana seharusnya media memberitakan pasien COVID-19.

“Data pribadi pasien secara prinsip merupakan privasi dan harus dilindungi. Selain itu kita juga harus berempati kepada korban (pasien dan keluarga pasien Covid-19), dan yang ketiga, kita harus melindungi korban dan keluarganya dari dampak-dampak selanjutnya,” jelas Agus.

Agus melanjutkan, media sebenarnya juga memiliki fungsi pengawasan. Dengan fungsi ini menurut Agus media dalam situasi tertentu dapat membuka beberapa data pasien agar masyarakat lebih waspada. Syaratnya, wartawan mendapat persetujuan dari korban yang akan diberitakan.

“Informasi pasien COVID-19 dapat diberitakan atau dibuka ke publik sepanjang mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Persetujuan pasien ini juga menyangkut informasi dari dampak-dampak yang mungkin dialami pasien. Sehingga ia memberikan persetujuan setelah mengetahui kemungkinan dampak yang dialaminya,” jelas Agus.

Sebelumnya, Dewan Pers melalui Siaran Pers pada 3 Maret 2020, telah menghimbau seluruh media untuk memperhatikan kode etik jurnalistik pada saat peliputan wabah COVID-19. Salah satu dari himbauan Dewan Pers itu adalah memperhatikan kepentingan publik yang luas serta menghargai hak privasi pasien. Salah satunya dengan tidak memuat identitas pasien baik yang dinyatakan positif maupun pasien dalam pengawasan otoritas kesehatan, termasuk informasi seperti nama, foto atau alamat.

Diskusi lengkap mengenai Pelindungan Data Pribadi dalam Pemberitaan Penanganan COVID-19 masih dapat diikuti melalui kanal Youtube Perkumpumpulan ELSAM (https://www.youtube.com/watch?v=uGwahakGNuM)

Lintang Setianti