Hak Atas Penghapusan Informasi (Rigths To Be Forgotten) Dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wacana

20160613_5. Policy Brief 3_Hak atas Penghapusan Informasi dan Kebebasan Berekspresi_CFHak Atas Penghapusan Informasi (Rigths To Be Forgotten) Dan Kebebasan Berekspresi: Pertarungan Wacana

Kemampuan teknologi penyimpanan data hari ini memungkinkan data tersimpan secara permanen dan terakses secara luas oleh publik. Kebutuhan untuk menjamin penikmatan hak atas privasi dengan mengontrol akses publik terhadap informasi tertentu pada satu titik bersinggungan dengan hak warganegara untuk mengakses informasi seluas-luasnya. Hak atas privasi mengasumsikan sebuah informasi dapat dibatasi aksesnya, bahkan dihapus keberadaannya, demi melindungi kepentingan pribadi seseorang. Secara terminologi, hak semacam ini disebut sebagai “right to be forgotten” atau hak atas penghapusan informasi.

Namun demikian, wacana tentang “right to be forgotten” dalam rangka perlindungan data pribadi merupakan hal yang sama sekali baru di Indonesia. Meskipun belum memiliki peraturan khusus tentang perlindungan data pribadi, Indonesia memiliki 30 undang-undang yang mengatur ihwal penggunaan dan perlindungan data pribadi warga negara. Dari 30 undang-undang yang ada, hanya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahaan UU Administrasi Kependudukan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang memiliki ketentuan kewajiban penghapusan atau penghancuran data pribadi yang telah tersimpan dalam jangka waktu lama. Sementara itu, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur ihwal jangka waktu penyimpanan data tanpa pengaturan tentang penghapusan data pribadi.

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, kerangka pengaturan “right to be forgotten” sangat bersinggungan dengan kebutuhan pengungkapan kebenaran (right to truth) yang mengasumsikan akses sebebas-bebasnya terhadap segala informasi yang memiliki kemungkinan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Untuk membaca policy brief ini, silakan klik unduh