Forum Parlemen Dunia Bukan Ajang Pembelaan Diri, DPR Harus Tingkatkan Pengawasan Terhadap Kebijakan Industri Sawit

Pernyataan Sikap Bersama

ELSAM – Sajogyo Institute – HRWG

Forum Parlemen Dunia Bukan Ajang Pembelaan Diri, DPR Harus Tingkatkan Pengawasan Terhadap Kebijakan Industri Sawit

Jakarta, 28 Agustus 2017 – Sustainable development goals (SDGs), yang diluncurkan tahun 2015, menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia. Tujuan-tujuan tersebut membutuhkan kerjasama lintas negara, sektor, dan organisasi-organisasi baik nasional, regional, maupun internasional. Parlemen Indonesia berinisiatif melakukan pertemuan Forum Parlemen Dunia yang pertama di Bali pada 6-7 September 2017, untuk membahas SDGs.  Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merupakan negara yang rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi aktor utama terkait isu-isu global, termasuk pelestarian lingkungan, harus terefleksi dalam kebijakan nasional dan lokal, serta terimplementasi. Hal ini ironis mengingat Resolusi Parlemen Uni Eropa yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat ketiga polutan karbon dioksida tertinggi di dunia, dan juga yang mengalami penurunan tingkat keanekaragaman hayati.

Resolusi Parlemen Uni Eropa yang dikeluarkan pada April 2017 menegaskan isu pertanian yang berkelanjutan, ketahanan pangan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sebagai tujuan utama dari SDGs. Mereka mencatat bahwa sekitar setengah dari wilayah pembabatan hutan secara illegal, digunakan untuk memproduksi minyak kelapa sawit untuk pasar Uni Eropa. Oleh sebab itu, mereka mengusulkan penghentian penggunaan minyak nabati yang menyebabkan deforestasi, termasuk minyak kelapa sawit, sebagai salah satu bahan biofuel mulai tahun 2020. Hal ini meresahkan Indonesia, sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kementerian-kementerian yang terkait cenderung bersikap defensif dan tidak satu suara.

Jika melihat inisiatif kebijakan-kebijakan Indonesia tentang lingkungan, Indonesia seharusnya tidak perlu terlampau defensif, bahkan cenderung gegabah. Kebijakan-kebijakan seperti moratorium pemberian izin hutan yang sudah berjalan sejak tahun 2011, atau kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), adalah salah satu contoh kebijakan bahwa Indonesia sedang melakukan upaya untuk memastikan adanya minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Terakhir, patut juga dicatat bahwa persoalan sawit bukan hanya soal perbaikan instrumen ekonomi dan pasar, tapi juga ketimpangan struktural yang mewaris melalui praktik land grabbing. Indonesia harus mengakui berbagai persoalan ini, dan selain perbaikan tata kelola, penting juga melihat kembali tata kuasa dan kepemilkannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada kajiannya tahun 2016 menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi. Pada sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hectare. Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik (KPK, 2017). Namun, belakangan DPR RI “ngotot” untuk mendorong RUU Perkelapasawitan, yang isinya  justru akan melegalkan sawit-sawit yang kini status arealnya illegal.

Dengan berbagai masalah yang terjadi dan menunjukkan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam menghadapi isu-isu yang muncul, Indonesia dapat memberi lessons-learned kepada negara lain, agar bersama-sama dapat memastikan perlindungan terhadap lingkungan, yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

DPR RI, sebagai penyelenggara forum global terkait SDGs pertama di dunia, mempunyai peran yang penting untuk menyampaikan permasalahan dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait SDGs, khususnya dalam merespon Resolusi Uni Eropa.  Selain itu, DPR RI bisa merujuk kepada praktik-praktik baik di Negara lain terkait isu-isu yang dibahas, dan menyesuaikannya dalam kebijakan dalam negeri. Resolusi Uni Eropa, meski juga dilatarbelakangi kepentingan ekonomi, merupakan contoh seberapa serius negara-negara lain memastikan tercapainya SDGs, serta target dari the Paris Agreement.  Indonesia, sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak dari perubahaan iklim, harus bekerja keras untuk mendorong setiap daerahnya berkontribusi dalam upaya pencegahan terjadinya dampak-dampak negatif yang timbul dari perubahan iklim. Salah satu cara mencegah perubahan iklim, adalah dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Proses ini dapat diakselerasi dengan memastikan bahwa sektor bisnis bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia.

Forum Parlemen Dunia tentang SDGs akan dibagi menjadi tiga panel, salah satu panelnya adalah tentang SDGs dan Climate Action. Dalam sesi ini, DPR RI diharapkan dapat bersama-sama belajar dengan negara-negara lain mengenai strategi-strategi mereka terkait lingkungan. Indonesia, sebagai negara maritim yang rentan bencana alam, mempunyai posisi yang kuat untuk didengar di tingkat global. Untuk itu, seharusnya Pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sejalan dengan keberlanjutan lingkungan. Ecological Modernization hanya bisa dicapai, apabila Indonesia mengakui pentingnya lingkungan dan memastikan keberlanjutannya dalam setiap kegiatan pembangunan maupun bisnis.

Dengan memastikan adanya keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia dari setiap masyarakatnya.

Narahubung:

Kania Mezariani: 087882337180                 (Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat – ELSAM)

Eko Cahyono: 082312016658                      (Sajogyo Institute)

Muhammad Hafiz: 081282958035              (Human Rights Working Group – HRWG)