Kesetaraan Semu dalam Ekonomi Gig

Pasar tenaga kerja ekonomi gig dalam jasa transportasi online terus berkembang dan disebut akan menjadi ekonomi masa depan. Sayangnya, perkembangan tersebut tidak diikuti oleh aturan yang dapat melindungi hak-hak para pekerja di model ekonomi ini. 

Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada dan peneliti Center for Digital Society (CfSD) mengatakan, pesatnya peningkatan jumlah pekerja transportasi online di Indonesia salah satunya dipengaruhi terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. 

“Demand terhadap pekerjaan ini tinggi, karena pekerja tidak punya pilihan,” kata Nabiyla, dalam diskusi daring Mengupas Dampak HAM dalam Platform Tenaga Kerja Digital yang digelar oleh ELSAM bersama Center for Digital Society (CfDS), Kamis 28 Juli 2022.

Selain itu, pesatnya perkembangan ekonomi gig menurut Nabiyla juga dilatarbelakangi oleh adanya pembiaran oleh regulator dan pengawas. Hal ini menurutnya menimbulkan persoalan besar terkait perlindungan para pekerja di sektor ini.  

Jumlah pengemudi transportasi online tidak diketahui secara pasti. Namun,  Asosiasi pengemudi transportasi online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) memperkirakan jumlahnya mencapai 4 juta pengemudi. Peningkatan jumlah pekerja layanan transportasi online terbilang pesat, mengingat berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada 2018 jumlah mereka hanya 500.000 orang.   

Aspek Hukum Ketenagakerjaan

Dalam konteks ketenagakerjaan, hubungan antara pengemudi dan platform penyedia transportasi online adalah hubungan kemitraan. Persoalannya, hubungan kemitraan ini belum diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia.

Nabiyla menjelaskan, saat ini ketentuan umum dalam hubungan kemitraan hanya mengacu pada hukum perdata terkait perjanjian kerja sama kemitraan yang mengikat kedua pihak. Permasalahannya kata Nabiyla perjanjian kerja sama tersebut berat sebelah dan memiliki banyak klausul yang merugikan pekerja. 

Contoh sederhana dari klausul tersebut adalah perjanjian yang dapat diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh pemilik platform dan mitra dianggap setuju selama masih menggunakan service dari platform tersebut. 

“Dalam kacamata hukum perdata sekalipun, ini sangat merugikan karena yang namanya amandemen harus disepakati kedua pihak,” paparnya.

Lanjutnya, regulasi lain yang mengatur sistem kerja ekonomi gig dalam sektor transportasi online adalah Permenhub PM 118/2018 tentang taksi online dan Permenhub 12/2019 tentang ojek online. Banyak pihak menganggap aturan tersebut telah membawa angin segar bagi pengemudi karena telah memberi kepastian hukum terkait keselamatan, utamanya pengemudi ojek online. 

Namun menurut Nabiyla substansi regulasi ini lebih banyak menguntungkan pihak platform daripada pekerja. Hal ini dikarenakan kewajiban terkait keselamatan lebih banyak dibebankan pada pekerja alih-alih platform. Misalnya dalam Permenhub 12/2019, kewajiban menjaga keselamatan hanya dibebankan oleh pengemudi bukan platform. “Regulasi ini melanggengkan logika kemitraan di ekonomi gig yang sebenarnya keliru,” ujar Nabiyla.

Mitos Kesetaraan

Perusahaan jasa transportasi online kerap mengkampanyekan fleksibilitas kerja kepada para mitranya. Bahkan ada yang menyebut bahwa pengemudi akan “Menjadi bos bagi diri sendiri”. 

Narasi tersebut telah meromantisir dan mengaburkan praktik ketidakadilan yang terjadi dalam sistem kerja kemitraan. Kenyataannya, perusahaan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibanding pengemudi sehingga rentan terjadi eksploitasi. “Hubungan kerja kemitraan ini tidak cocok dikatakan self-employment melainkan subordinatif,” kata Nabiyla.

Lebih jauh, Nabiyla memaparkan laporan hasil evaluasi dalam riset yang dilakukan FairWork bersama CfDS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Riset tersebut dilakukan kepada enam platform terbesar pada bidang transportasi dan logistik di Indonesia yakni Gojek, Grab, Maxim, Anteraja, Ninja Xpress, dan Paxel.  

Data kajian tersebut memperlihatkan bahwa platform transportasi online di Indonesia memiliki rating yang sangat rendah dalam memenuhi 5 prinsip kerja adil yang ditetapkan FairWork yaitu Fair Pay, Fair Conditions, Fair Contracts, Fair Management, dan Fair Representation.

“Penilaian yang dicapai Indonesia bervariasi tapi semuanya masih berada di tengah. Maksimal angka yang dicapai Indonesia 5 dari 10 dan ini bukan hal yang bagus bahkan ada yang mendapat rating 0,1, dan 3,” kata Nabiyla.

Laporan FairWork diperkuat dengan hasil penelitian Yeremias T. Keban dalam buku Menyoal Kerja Layak dan Adil yang dirilis tahun 2021 memperlihatkan fakta bahwa perusahaan belum memenuhi 5 aspek sistem kerja yang adil. 

Dalam aspek jaminan sosial, sebanyak 45,52% pekerja tidak memiliki jaminan kesehatan. Selebihnya memiliki jaminan kesehatan yang dibayar secara mandiri atau program gratis pemerintah. 

Kemudian dalam aspek pendapatan, upah pengemudi online berada di bawah upah minimum. Selain itu, pengemudi juga menanggung sendiri beban biaya produksi untuk bahan bakar, pulsa, penyusutan kendaraan, perawatan kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, menyoal waktu kerja, rata-rata jam kerja pengemudi online adalah 87,1 jam per minggu.

Dalam aspek keamanan berkendara, pengemudi memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Sebanyak 68,62 % mengalami sakit akibat pekerjaan yang dijalani, salah satunya kecelakaan di jalan saat bekerja. Terakhir, dalam aspek jaminan pekerjaan, pengemudi dapat disanksi dan diputus mitra secara sepihak. (Data ini berdasarkan survei kepada survei kepada 290 pengemudi ojek online di Gojek, Grab, dan Maxim pada tahun 2020).

Praktik ketidakadilan sistem kerja ekonomi gig dalam platform transportasi online didukung dengan sistem kerja digital manajemen algoritmik yang diterapkan perusahaan platform transportasi online. 

Manajemen algoritmik sendiri adalah seperangkat alat dan teknik teknologi untuk mengelola tenaga kerja dari jarak jauh, mengandalkan pengumpulan data dan surveilans pekerja untuk memungkinkan pengambilan keputusan otomatis atau semi otomatis (Mateescu dan Nguyen, 2019).

Parasurama Pamungkas, Peneliti ELSAM mengatakan, dampak yang ditimbulkan dari manajemen algoritmik sangat dirasakan oleh pekerja, seperti alokasi pekerjaan yang diterima, bagaimana performa pekerja dinilai, dan bagaimana upah ditentukan. 

Implementasi manajemen algoritmik berdampak pada lemahnya kebebasan dan otonomi pekerja untuk mengontrol pekerjaannya. “Kalau tidak ada intervensi manusia akan menghilangkan sisi-sisi yang harus diperjuangkan di luar teknologi,” ujarnya.

Salah satu contoh dari implementasi manajemen algoritmik lanjut Parasu adalah fitur gocek dari aplikasi Gojek. “Fitur ini mengandaikan driver bisa meluangkan waktu lama untuk menambah penghasilan. Sebenarnya secara konsep tidak tepat karena mengharuskan pengemudi terus bekerja.”

Hak Pekerja Ekonomi Gig

Menghadapi ketidakadilan yang diterima dalam sistem kemitraan, para pengemudi sudah berkali-kali melakukan protes. Mengutip hasil riset peneliti Institute of Governance and Public Affairs UGM, Arif Novianto, Parasu mengatakan, protes yang dilakukan pengemudi transportasi online sudah berlangsung sebanyak 71 kali selama Maret 2020 hingga Maret 2022. Protes tersebut melibatkan sekitar 132.960 pengemudi online.

Isu yang disuarakan para pengemudi di antaranya terkait semakin rendahnya tarif dan insentif bagi pengemudi. Parasu mengatakan meningkatnya jumlah kasus aksi protes tersebut mengindikasikan proses pemulihan bagi korban terdampak tidak terselesaikan dengan baik oleh perusahaan dan negara. Hal ini juga memperlihatkan tidak adanya interkoneksi antara undang-undang, institusi dan aktor lain yang relevan. 

Sebenarnya, lanjut Parasu, dalam Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB (UNGPs) telah jelas dinyatakan bahwa perusahaan, termasuk penyedia jasa transportasi online, bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam aktivitas mereka. 

Lebih rinci, tanggung jawab negara dan perusahaan terkait hak asasi manusia dalam sektor bisnis disebutkan Parasu sebagai berikut: 

Pertama, pemerintah berkewajiban melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk pelaku bisnis.

Kedua, perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM (the Corporate responsibility to respect human rights). Ini berarti perusahaan tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi

Ketiga, korban harus mendapatkan akses pemulihan (access to remedy). Korban punya kebutuhan untuk memperluas akses mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

“Amanat UNGPs, pemerintah harusnya punya peran melindungi pengemudi dari pelanggaran-pelanggaran HAM. Kemudian perusahaan wajib menghormati HAM dalam konteks ini perusahaan wajib melakukan policy commitment dan proses pemulihan,” ujar Parasu. 

Degina Adenesa

Similar Posts