Memperkuat Posisi Tawar Petani dalam Pengembangan Sawit Berkelanjutan

Industri sawit dituntut untuk terus memperbaiki diri. Citra buruk yang melekat pada industri ini seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan antara perusahaan dan petani sawit swadaya perlu diperhatikan sehingga industri ini dapat berkelanjutan.

Upaya mengembangkan sawit yang berkelanjutan, yang menuntut para aktor di dalamnya memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan petani dan masyarakat lokal, perlu dukungan semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil (CSO).

Peran CSO dalam medorong sawit berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai cara bergantung pada karakter, kompetensi, dan isu yang ditekuni masing-masing lembaga. Dari beragam peran yang bisa dilakukan itu, salah satu yang penting adalah menjadi pendamping petani kecil dan masyarakat lokal agar mereka berdaya berhadapan dengan aktor-aktor lain dalam industri ini.

Terkait dengan persoalan tersebut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) mengadakan workshop bertajuk “Memastikan Tata Kelola Industri Sawit Secara Berkelanjutan di Indonesia Melalui Peran Intermediary Organisation (IMO) RSPO” di Jakarta, pada Jumat, 7 Oktober 2022.

Workshop dihadiri sekitar 30 CSO lingkungan dan sosial, daring dan luring. ELSAM dan Fortasbi yang dalam forum itu berposisi sebagai lembaga perantara RSPO (IMO RSPO), mengutarakan pandangan dan rencana kerja yang telah dan akan dikerjakan dalam mendorong sawit berkelanjutan di Indonesia.

Peneliti ELSAM Adzkar Ahsinin mengatakan, ELSAM telah menjadi mitra RSPO untuk kali kedua. Di fase kedua ini ELSAM ini di antaranya akan melakukan penguatan kapasitas untuk CSO pendamping, petani sawit, dan masyarakat lokal.

ELSAM, lanjut Adzkar, juga akan melakukan penelitian tentang peran trader dalam rantai pasok sawit, monitoring dan kampanye sawit berkelanjutan, dan sejumlah pertemuan yang melibatkan lembaga-lembaga HAM nasional, dunia usaha, CSO, petani swadaya, dan para pemangku kepentingan sawit lainnya.

Melalui sejumlah kegiatan yang akan dilakukan selama kurang lebih tiga tahun tersebut Adzkar berharap ELSAM dapat menjembatani beragam kelompok kepentingan untuk sama-sama mempercepat pengembangan industri sawit yang lebih adil dan menghargai hak-hak masyarakat terdampak sebagaimana menjadi misi RSPO.

Sementara Manajer Program Fortasbi Sandy de Soysa menekankan pentingnya pemberdayaan petani swadaya. Diketahui, berdasarkan data dari Kementerian Petanian petani sawit swadaya mengelola 41 persen atau 6,72 juta hektare kebun sawit dari total 16,38 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia. Mengabaikan mereka dalam pengelolaan industri sawit berarti mengabaikan kontribusi besar mereka terhadap devisa yang kerap dibangga-banggakan pemerintah.

Saat ini kata Sendy Fortasbi memiliki 42 anggota kelompok tani yang terdiri dari 10.425 petani swadaya. Para petani tersebut lanjutnya mengelola perkebunan sawit seluas 22.419 hektare.

“Para anggota telah tersertifikasi RSPO, ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) dengan total produksi 425.961 TBS,” Ujar Sendy.

Pemberdayaan petani swadaya dilakukan Fortasbi melalui sejumlah kegiatan, antara lain melalui peningkatan kemampuan untuk menghasilkan sawit yang lebih produktif, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan legalitas lahan, dan mendekatkan petani dengan akses pasar.

Selain membantu para petani swadaya mendapatkan sertifikasi dari RSPO dan lembaga sertifikasi lainnya, Fortasbi juga melakukan penguatan organisasi petani sehingga suara mereka juga dipertimbangkan dalam berbagai kebijakan menyangkut sawit.

Sueb 

 

 

 

Similar Posts