Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Kawal Penuntasan Kasus Kabut Asap

Sejumlah organisasi masyarakat sipil beserta korban kabut asap yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bebas Asap (Kibas) kembali mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyikapi secara serius kasus kasus kabut asap yang terjadi pada 2015 di Kalimantan Tengah. 

Sebelumnya Kibas telah melayangkan petisi pada Desember 2021. Namun hingga kini mereka tidak melihat ada upaya yang konkrit dari Komnas HAM untuk mengawal kasus tersebut. 

Bencana kabut asap telah berdampak pada lingkungan, sosial, dan kesehatan warga. Bahkan beberapa warga meninggal karena bencana yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut. Arimbi Heroepoetri, aktivis lingkungan yang tergabung dalam  Kibas, mengatakan pihaknya meminta Komnas HAM menggunakan wewenangnya untuk mengungkap korporasi yang diduga menjadi penyebab krisis kabut asap di Kalimantan Tengah. 

“Dari hasil riset, kami menemukan ada 80 perusahaan sawit yang mana selama 5 tahun areanya menjadi titik hotspot kebakaran hutan. Kemudian ada 13 perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) memiliki area hotspot kebakaran hutan. Mereka diduga sebagai pelaku kebakaran hutan dan belum semua mendapat penindakan,” ujarnya dalam diskusi daring Menagih Komitmen Komnas HAM dalam Mengungkap Aktor Bisnis di Balik Krisis Kabut Asap yang digelar ELSAM dan Kibas, pada Selasa, 11 Oktober 2022 lalu..

Menyikapi desakan Kibas, Komisioner Komnas HAM terpilih untuk periode 2022-2027 Saurlin Pandapotan Siagian mengatakan, desakan penegakkan HAM dalam isu bisnis dan HAM lebih baik diarahkan ke negara daripada korporasi. Kuasa negara untuk memaksa aktor bisnis untuk lebih bertanggung jawab menurutnya harus diperkuat lagi.

“Kalau kita terlalu mendorong korporasi yang beroperasi untuk menjalankan social responsibility atau moral responsibility itu justru melemahkan HAM karena nature korporasi itu untuk akumulasi (modal) dan selalu berpikir apa saja untuk mencari keuntungan,” ujarnya.

Lebih jauh, Saurlin mengatakan peran Komnas HAM dalam penuntasan kasus kabut asap dapat dilakukan melalui pemantauan dan monitoring proses hukumnya agar berlangsung adil dan transparan.

“Saya ingin berkesimpulan bahwa Komnas HAM perlu berposisi strategis untuk membaca ulang posisi-posisi lembaga negara ini dan aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugas konstitusi dan HAM,” tambahnya. 

Diketahui, selain melalui Komnas HAM korban kabut asap juga telah menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Mereka melayangkan gugatan citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 2016. 

”Kita menggugat pemerintah waktu itu, mulai dari Presiden, kementerian sampai ke pemerintah daerah, karena kita merasa kecewa dengan lambatnya proses penanganan bencana kabut asap pada masa itu,” kata Mariaty Niun, salah satu penggugat.   

Proses hukum kasus Karhutla masih berlangsung hingga kini. Setelah kasasi ditolak MA, Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dan kepala daerah yang digugat warga telah mengajukan peninjauan kembali (PK). “Jadi saat ini posisi kami diputar balik sebagai tergugat,” kata Mariaty.

 

Degina Adenesa

Simak diskusi Menagih Komitmen Komnas HAM dalam Mengungkap Aktor Bisnis di Balik Krisis selengkapnya di sini

Similar Posts