ELSAM Luncurkan Hasil Penelitian Perkembangan Bisnis dan HAM

ELSAM, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meluncurkan hasil penelitian mengenai perkembangan penerapan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM (UNGPs) di Tanah Air.

Digelar di kawasan Pecenongan, Jakarta, Kamis (27/6) lalu, peluncuran hasil penelitian berjudul “Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia: Persepsi Negara, Masyarakat Sipil, dan Korporasi” itu dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Deputi Direktur Advokasi ELSAM, Andi Muttaqien, dalam sambutannya mengatakan penelitian ini berupaya memotret perkembangan isu bisnis dan HAM melalui persepsi negara, sektor bisnis dan masyarakat sipil.

“(Apa saja) hal-hal yang yang sudah dikerjakan di Indonesia, persepsi para pemangku kepentingan sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil (tentang bisnis dan HAM seperti apa),” katanya.

Andi berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pemajuan HAM, khususnsya terkait kegiatan bisnis yang menurutnya belum menunjukkan kemajuan berarti.

Penelitian dilakukan selama enam bulan. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara terhadap perusahaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Demikian penjelasan Muhammad Busrol Fuad, staf advokasi ELSAM yang terlibat dalam penelitian tersebut dalam paparannya.

Penelitian pertama yang mengkaji persepsi para pemangku kepentingan di isu bisnis dan HAM di Indonesia tersebut semakin menegaskan kabar yang kurang menggembirakan. Penerapan UNGPs berjalan lambat.

“Cukup lambat dalam artian beberapa aspek HAM baik yang dimensinya internal, berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan, maupun hak-hak yang dimensinya eksternal belum menjadi satu isu yang cukup mainstream di perusahaan,” kata Fuad.

Kelambanan implementasi UNGPs menurut temuan penelitian ini disebabkan sejumlah faktor. Dari sisi pemerintah, ada kesulitan menerjemahkan UNGPs dalam konteks Indonesia. Faktor lain, isu bisnis dan HAM belum menjangkau pemerintah di tingkat daerah. “Isu bisnis dan HAM ini masih cukup deras di pemerintah pusat, belum di pemerintah daerah,” lanjut Fuad.

Di kalangan bisnis, para pengusaha merasa pemerintah kurang melibatkan pihak swasta. Hanya saja, Fuad menggaris bawahi, ini masih dapat diperdebatkan. “Ada (perusahaan) yang sudah diajak tapi tidak datang. Ada yang memang kurang menyeluruh informasinya,” terang Fuad.

Sementara dari sisi masyarakat sipil, dorongan untuk memajukan HAM dalam kegiatan bisnis masih terhambat oleh perbedaan pemahaman mengenai strategi  dan kurangnya koordinasi.

“Beberapa organisasi punya pilihan strategi terkait dengan softlaw dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memilih legally binding,” jelas Fuad.

Sejumlah temuan tersebut menjadi catatan bagi para pemangku kepentingan. Penelitian ini salah satunya merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan pelibatan para pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan bisnis dan HAM.

Vita Yudhani

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *