ELSAM Gelar Pelatihan Bisnis dan HAM untuk Masyarakat Sipil Angkatan IV

ELSAM, Jakarta—Setelah sukses menggelar tiga seri Pelatihan ACCESS (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) didukung oleh Kedutaan Belanda kembali menyelenggarakan Pelatihan ACCESS Angkatan IV.

Pelatihan dilaksanakan secara daring selama 10 hari sejak 30 November – 11 Desember 2020. Sebanyak 22 orang yang berasal dari Aceh, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Garut, hingga Jayapura antusias mengikuti pelatihan ini.

Membuka kegiatan, Joriss Ramm mewakili Departemen Politik Kedutaan Belanda menyampaikan pentingnya Prinsip Panduan Bisnis dan HAM atau UNGPs (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights).

UNGPs pada intinya berisi tiga pilar yang meliputi pilar to protect, yang berarti negara harus melindungi warga negaranya di wilayah yuridiksinya dari pelanggaran HAM termasuk yang dilakukan oleh sektor bisnis.

Pilar kedua adalah to respect yang berarti bahwa perusahaan berkewajiban untuk menghormati HAM para pekerja dan masyarakat yang berada di sekitar operasi bisnisnya.

Dan Pilar ketiga, to remedy yang berarti bahwa negara dan perusahaan menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM apabila itu terjadi.

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyu menyambut baik pelaksanaan pelatihan. Melalui pelatihan tersebut Wahyu berharap peserta mengetahui lebih mendalam tentang hubungan bisnis dan HAM. Selain mendalami prinsip-prinsip PBB mengenai bisnis dan HAM, peserta juga diharapkan dapat memahami peran negara, entitas bisnis, dan masyarakat sipil terkait dengan bisnis dan HAM.

“Peran kita sebagai masyarakat sipil untuk mendorong, mengingatkan negara dan juga korporasi untuk terus bertanggung jawab dan memperhatikan kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM,” tegas Wahyu.

Pelatihan diisi berbagai kegiatan antara lain pendalaman materi tentang analisa sosial dan pengantar HAM. Rizal Assalam selaku pengajar membagi pengetahuan tentang langkah-langkah awal advokasi yang meliputi investigasi, penelitian, pengumpulan bukti, membuat kronologi dan melakukan dokumentasi.

“Kerja analisa sosial ini menyarankan teman-teman melakukan dokumentasi, pencatatan, wawancara, sehingga memiliki bukti ketika akan memberikan argumentasi bahwa sejak hadirnya perusahaan terjadi perusahaan. Misalnya perubahan dari apa menjadi apa,” kata Rizal.

Putri Nidyaningsih