ELSAM dan Ditjen HAM Gelar Bimbingan Teknis Dorong Pemda Tingkatkan Pelaksanaan RANHAM

ELSAM, Bali—Data Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM Kumham) menunjukkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) terus alami peningkatan tiap tahunnya. Namun demikian, peningkatan yang signifikan hanya terkonsentrasi di daerah Sumatera dan Jawa. Sementara pemerintah daerah di wilayah Indonesia Tengah dan Timur tampak masih minim.

Salah satu faktor minimnya partisipasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RANHAM diketahui bersumber dari kurangnya pemahaman perangkat pemerintah daerah tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan tujuan mendorong partisipasi aktif perangkat daerah dalam mencapai indikator keberhasilan pelaksanaan RANHAM 2021-2025, ELSAM bekerja sama dengan dengan Ditjen HAM Kumham menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Pecatu, Bali, pada Kamis (23/9/2021) lalu.

Kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis Implementasi Pedoman RANHAM untuk Pemerintah Daerah diikuti oleh 18 peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Biro Hukum dan sembilan peserta dari pemerintah daerah. Peserta dari daerah tercatat berasal dari Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Bali, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM Haerati dalam paparannya mengatakan, pelaksanaan RANHAM selama 2015-2020 terkendala berbagai aspek, mulai dari aspek implementasi, substansi, teknis, dan non-teknis.

“Aplikasi pelaporan RANHAM masih memakai platform Kantor Staf Presiden (KSP) sehingga kita masih kesulitan mengolah data capaian aksi HAM, kita masih melakukannya secara manual dan ini kurang efisien,” ungkap Hajerati, menyampaikan kendala non-teknis pelaksanaan RANHAM.

“Harapannya, setelah mengikuti bimbingan teknis ini, teman-teman terutama dari wilayah yang masih minim partisipasinya bisa meningkat kualitas pelaporannya,” tambah Hajerati.

Roichatul Aswidah, Koisioner Komnas HAM 2012-2017, dalam paparan di kesempatan yang sama mengatakan, kehadiran RANHAM bertujuan untuk mendorong adanya perbaikan dan memastikan dilaksanakannya kewajiban konstitusional negara yang mencakup kewajiban to protect, respect, and fulfil.

“Itu semuanya tergantung kepada negara, titik akhirnya ada pada masyarakat dan pemerintah sebuah negara. Jadi tidak bisa bergantung kepada tekanan dari luar,” ucap Roichatul.

Roichatul mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan RANHAM, antara lain tingkat dukungan politik yang berarti, adanya baseline study yang menyeluruh yang menjadi dasar pelaksanaan RANHAM, dan perencanaan partisipatif dan transparan yang didukung oleh daerah dan masyarakat sipil.

Roichatul melanjutkan, ada dua tahapan yang harus dilakukan untuk memantau keberhasilan RANHAM.

Tahap pertama melalui pengukuran terhadap capaian target caturwulan yang telah ditetapkan dalam penajaman. Sementara tahap kedua dilakukan dengan mengukur capaian target tahunan.

Miftah Fadhli