Eksploitasi Buruh Sawit Harus Segera Dihentikan

Siaran Pers
Eksploitasi Buruh Sawit Harus Segera Dihentikan
Jakarta, 18 Mei 2017

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit (Koalisi Buruh Sawit) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri eksploitasi buruh perkebunan sawit. Berbagai temuan lapangan terkait kondisi buruh sawit mengkonfirmasi Resolusi Uni Eropa yang menilai bahwa minyak sawit Indonesia masih diproduksi dengan cara-cara yang tidak sustainable mulai dari deforestrasi, korupsi, pelanggaran HAM termasuk pelanggaran hak-hak buruh.

Perkebunan kelapa sawit yang digembar-gemborkan memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi justru menciptakan kemiskinan yang struktural diperkebunan kelapa sawit. Praktik-praktik eksploitatif di perkebunan sawit, yaitu: beban kerja tinggi dan target yang tidak manusiawi, praktik upah murah, status hubungan kerja rentan (prekarius), sistem pengawasan ketenagakerjaan yang tumpul, dan pemberangusan serikat buruh independen merupakan realitas buruh yang tak terbantahkan.

“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia tidak memiliki payung hukum yang khusus bagi buruh perkebunan kelapa sawit. Undang-undang ketenagakerjaan yang ada justru menjadi media eksploitasi bagi buruh. Ketentuan jam kerja yang ada justru menjadi beban ganda bagi buruh panen; buruh harus bekerja lebih dari 7 jam untuk mengejar target panenmencapai hingga 2 ton tanpa menerima lembur.,” kata Herwin Nasution, Direktur Eksekutif organisasi perburuhan OPPUK.

“Konflik sosial terkait operasional perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang dialami oleh masyarakat adat, petani maupun buruh jelas telah melanggar Pilar kedua United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) bahwa perusahaan bertanggung jawab menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi, termasuk dalam produksi minyak sawit di Indonesia”, kata Andi Muttaqien Deputi Direktur Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat – ELSAM.

“Perlindungan pemerintah terhadap kepentingan investor perkebunan kelapa sawit di Indonesia melalui RUU Perkelapasawitan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap jutaan buruh perkebunan kelapa sawit. Konvensi ILO 110 tahun 1958 belum menjadi bahan diskursus di Indonesia sehingga melanggengkan praktik-praktik feodalisme diperkebunan kelapa sawit”. Kata Asfin Direktur Eksekutif YLBHI.

Atas permasalahan tersebut di atas, Koalisi Buruh Sawit dengan ini mendesak pemerintah untuk:

  1. Mengakui secara penuh hak-hak dasar buruh perkebunan kelapa sawit melalui peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan.
  2. Mendorong pemerintah dan legislatif untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan
  3. Membentuk kelompok kerja(Pokja) untuk melakukan investigasi eksploitasi buruh perkebunan kelapa sawit.
  4. Melalui Pokja, mendorong perbaikan dan menginisiasi sistem regulasi khusus terkait sistem kerja diperkebunan kelapa sawit.
  5. Melalui Pokja, melakukan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan sawit, serta mendesak pertanggungjawaban perusahaan untuk memenuhi hak dasar buruh.
  6. Membuat petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Kebebasan Berserikat untuk menghindari pemberangusan, juga menindak tegas intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh manajemen dan pengusaha perkebunan kelapa sawit terhadap serikat independen.

 

Narahubung:
1. Herwin Nasution – 0812 6800 0474
2. Andi Muttaqien – 0812 1996 984
3. Asfin – 0812 8218 930