Ditjen HAM dan ELSAM Luncurkan Hasil Penelitian Bisnis dan HAM di Sektor Sawit

ELSAM, Jakarta – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM Kemenkumham) dan ELSAM meluncurkan hasil penelitian Bisnis dan HAM di Sektor Perkebunan Sawit di Jakarta, Selasa (22/10).

Peluncuran hasil penelitian disusul dengan seminar implementasi prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM. Hadir dalam seminar Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen, perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Roy Spijkerboer, serta perwakilan Kedutaan Swiss Ralph Stemm dan Maria Vojelbackr.

Acara juga dihadiri perwakilan dari kementerian dan lembaga, akademisi, dan konsultan hukum ketenagakerjaan.

Dari sektor bisnis, hadir perwakilan pengurus KADIN Indonesia, perwakilan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, perwakilan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan perwakilan perusahaan dari Goodhope Holdings.

Sementara dari organisasi masyarakat sipil, hadir Global Compact Network (IGCN), Oxfam, Konsil LSM Indonesia, dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).

Dirjen HAM Kemenkum HAM Mualimin Abdi mengatakan, tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dalam aktivitas bisnis dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya melalui pembentukan kebijakan dan regulasi yang efektif.

Selain itu, tanggung jawab negara menurutnya juga dilakukan melalui pemenuhan koherensi aturan baik secara vertikal maupun horizontal.

Mualimin menenkankan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM.

Penelitian sektor perkebunan sawit yang dikerjakan ELSAM, Ditjen HAM sendiri ditujukan untuk menjadi studi dasar (baseline study) dan menjadi masukan masukan bagi penyusunan RANHAM Tahun 2020-2024.

Patricia Rinwigati, supervisor penelitian ini, mengatakan penelitian mengkaji tiga dimensi HAM, yaitu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; konflik agraria; dan perburuhan.

Beberapa temuan dari penelitian itu antara lain, sawit masih menjadi produk unggulan dan strategis, serta masih mengungtungkan. Hal ini menurutnya dapat dilihat dari meningkatnya profit dan produktivitas minyak sawit.

Temuan lain, penghormatan terhadap HAM sudah diarusutamakan dalam bisnis sawit. Beberapa perusahaan sudah memiliki policy commitment dalam perwujudan HAM. Akan tetapi sedikit perusahaan yang menggunakan istilah HAM secara langsung.

Terkait penggunaan istilah HAM oleh korporasi, Suryani Motik menjelaskan bahwa terminologi yang digunakan perusahaan adalah CSR atau SDGs.

“Perusahaan sebenarnya sudah melakukan (kebijakan untuk menghormati HAM). Perusahaan akan sustainable jika aware dan mampu menjawab kebutuhan pegawai, lingkungan, dan consumer,” kata Suryani.

Operasional bisnis yang sejalan dengan HAM tidak dapat dijamin hanya oleh perusahaan. Selain dengan pemerintah, korporasi juga perlu bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Direktur Operasional FIHRRST Bahtiar Manurung mengatakan, “bentuk kolaborasi masyarakat sipil dan korporasi dapat melalui pembentukan business and Human rights working group, melaksakan penelitian bersama, menyusun benchmark bersama, serta terus meningatkan engagement dalam beragam aktivitas,” kata Bahtiar.

Meski demikian, dalam aktivitas bisnis dan kolaborasi ini masyarakat memiliki posisi yang rentan.  Untuk itu, Bambang Supriyanto dari Himpunan Konsultan Hukum Ketenagaan Kerjaan Indonesia (HKHKI) menekankan, perlu pemaksimalan pegawai pengawas ketenagkerjaan sebagai upaya untuk menghidupkan pilar ketiga dalam UNGP, yaitu akses terhadap pemulihan.

Pengintegrasian UNGPs membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Salah satu upaya pemerintah yang sejuah ini adalah  menyusun peta bersama yang dapat terintegrasi diantara kementerian/lembaga.

Penyusunan peta jalan ini turut melibatkan masyarakat sipil, dan kementerian/lembaga.

“Keterlibatan banyak pihak menjadi sangat penting. Bukan hanya penelitian yang dilakukan NGO. Termasuk dalam penelitian ELSAM selalu disupervisi oleh dosen-dosen yang terkait. ELSAM mencoba membentuk diskusi bukan hanya NGO tapi juga private sector,” terang Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien.

Penulis: Putri Nidyaningsih, Vita Yudhani