Diskusi Bisnis dan HAM di Indonesia: Menilik dan Menelisik Perkembangannya Menjelang Satu Dekade Pengadopsian UNGP

ELSAM, Jakarta—Tahun 2019, United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) memasuki sembilan tahun semenjak diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Pada titik ini, perkembangan terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia yang mendukung eksistensi UNGP. Indonesia dari lintas sektor telah menelurkan inisasi yang mendorong pengimplementasian UNGP. Akan tetapi, apakah sudah harmonis pergerakan tersebut? Apakah sektor bisnis sudah menghormati hak asasi manusia sepenuhnya?

Pertanyaan ini menjadi pemantik dalam Diskusi yang bertajuk “Menilik dan Menelisik Berbagai Kemajuan dan Hambatan Implementasi Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia” (7/7).

Diskusi yang diselenggarakan oleh ELSAM dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM) ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga Republik Indonesia (Kementerian BUMN, Bappenas, Kementarian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM), serta organisasi bisnis internasional, dan masyarakat sipil (IGCN, UNDP Indonesia, INFID, HRWG, Sawit Watch, dan Konsil LSM Indonesia).

Narasumber diskusi berasal dari kementerian dan lembaga yang menjadi leading sectors implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia. Turut hadir Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian), Dida Gardera. Dida Gardera membuka paparannya dengan menginfokan bahwa Kemenko Perekonomian baru saja melakukan reorganisasi internal, termasuk dengan penajaman fokus yang diletakan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terkait bisnis dan HAM, Dida Gardera menyampaikan “Diharapkan BUMN menjadi pioneer. Menteri Erick Thohir juga sedang merestrukturisasi BUMN. Terkait dengan Bisnis dan HAM, bagiamana jika perusahaan-perusahan lain ingin menerapkan HAM kalau pemerintah sendiri, kurang mempertimbangkan aspek-aspek HAM dalam bisnisnya? Saya rasa jika memulai dari BUMN akan cukup baik, kita bisa lihat ekosistem dan bisnis prosesnya seperti apa.”

Di samping itu, Kemenko Perekonomian yang menjadi Focal Point Bisnis dan HAM Indonesia tengah menyusun Peta Jalan Bisnis dan HAM yang kini berkembang menjadi strategi nasional dan mencapai draft ketujuh. Dida menyatakan bahwa, “bentuk dari [strategi nasional bisnis dan HAM] ini bisa apapun, yang penting konsepsi kita, bagaimana kita bisa merealsiasikan Bisnis dan HAM itu tertuang di dalam dokumen.” Landasan hukum ini juga yang sedang dilihat pertimbangannya di tengah pemangku kepentingan, namun, menurut Dida, diskusi multipihak masih dapat dilakukan.

Ditjen HAM juga memberikan paparan pemantiknya. Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen HAM memiliki inisiatif untuk mengintegrasikan Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang akan datang. Menurut Bambang, pengintegrasian ini tidak secara eksplisit, namun unsur Bisnis dan HAM tetap terlihat. Beliau menyatakan, “… misalnya hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan, upaya penghapusan pekerja anak, mendorong hak partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan nasional dan daerah, serta hak bekerja untuk kelompok disabilitas.”

RANHAM ini memang ditujukan untuk aparatur pemerintahan, untuk itu Bambang juga mengusulkan untuk ada mekanisme tersendiri bagi perusahaan. Perihal itu, Bambang menyampaikan, “mendukung apabila memang ada satu rencana aksi khusus Bisnis dan HAM yang mungkin pertama-tama ditujukan untuk BUMN.” 

RANHAM sebagai instrumen kebijakan HAM nasional sebenarnya telah mulai mengadopsi Bisnis dan HAM di dalam kerangka aksi HAM pada tahun 2014-2019. Aksi yang dibentuk untuk mendorong diseminasi Bisnis dan HAM di tengah aparatur pemerintahan ini dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri. Turut hadir Direktur HAM dan Kemanusiaan mewakili Kemenlu, Achsanul Habib, yang membuka paparan pemantiknya dengan menjabarkan perkembangan Bisnis dan HAM di tingkat internasional. Achsanul Habib menyatakan bahwa, “terdapat usulan dari beberapa negara bahwa pedoman [Bisnis dan HAM] dapat diangkat lebih kuat lagi menjadi instrumen yang mengikat negara-negara anggotanya untuk hak dan kewajiban yang diatur dalam provisi-provisi instrumen.” Lanjutnya, mulai tahun 2014 sudah dibentuk kelompok kerja antar pemerintah yang menyusun rancangan legally binding instrument (LBI).

Berjalan dengan partipasi Indonesia dalam forum penyusunan LBI, upaya untuk mendorong terbentuknya Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM terus berjalan. Achsanul Habib menyampakan bahwa “Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang telah menyampaikan komitmennya untuk menyusun RAN Bisnis dan HAM”. Kateogri ini berada dalam tahap proses sosialisasi dan peningkatan kesadaran atas keberadaan UNGP sebagia panduan berbisnis.

Hal yang menjadi menarik adalah Indonesia, melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah menginisasi terbentuknya RAN Bisnis dan HAM. Perihal ini, hadir perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ono Haryono sebagai Sekretaris Tim Bisnis dan HAM Komnas HAM. Ono Hariono menyatakan bahwa RAN Bisnis dan HAM ini termaktub dalam Peraturan Komisioner Nomor 1 Tahun 2017 yang juga telah diajukan menjadi Berita Negara. “Jauh sebelum Perkom ini [RAN Bisnis dan HAM] hadir, berdasarkan pengaduan masyarakat dan studi di Komnas HAM, di Laporan Komnas Ham tahun 2018, bahwa korporasi menempati urutan kedua terbanyak dan terdapat hampir 1021 pengaduan atas dampak negatif atas operasional bisnis di Indonesia,” jelas Ono.

Melanjutkan inisatif pasca Perkom tersebut, Ono menjelaskan bahwa sudah dibentuk desk khusus Bisnis dan HAM, serta akan mengadakan penelitian. Ono menyampaikan, “Salah satunya adalah kajian mengenai PHK di tengah pandemic dari perspektif Bisnis dan HAM. Disamping itu kita juga melakukan kajian terutama mengenai RAN Bisnis dan HAM yang sudah di-insert ke dalam teman-teman Kemenkumam.”

Dari diskusi yang dipandu oleh Dwi Septi Cahyawati dari Kemenko Perekonomian ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kerja sama yang kokoh dari lintas sektor agar perkembangan inisiatif yang telah ada lebih terharmonisasi. Mulai dari menetapkan landasan hukum atas draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia, keberlanjutan diseminasi Bisnis dan HAM, hingga pada aktif dalam pembahasan perkembangan Bisnis dan HAM internasional seperti legally binding instrument. Hal yang terpenting dari diskusi ini adalah kolaborasi aktif dan berkelanjutan dengan sektor Bisnis untuk benar-benar menerapkan operasional bisnis yang menghormati HAM di Indonesia.

Penulis: Vita Yudhani