Diperlukan Akselerasi Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi untuk Menjamin Hak Privasi Warga

Siaran Pers ELSAM

Diperlukan Akselerasi Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi untuk Menjamin Hak Privasi Warga

DPR telah menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2020-2021, pada Senin, 11 Januari 2020, hari ini. Pembukaan masa sidang ini juga sekaligus menandai dilanjutkannya kembali proses pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP), yang sudah mulai dibahas pada 2020 lalu. Mengingat mendesaknya kebutuhan instrumen legislasi yang kuat dan komprehensif dalam pelindungan data pribadi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan kepada DPR dan Pemerintah, untuk segera memulai proses pembahasan RUU PDP, agar segera dapat disahkan menjadi undang-undang. Akselerasi proses ini tentunya tetap harus memastikan prinsip keterbukaan dan partisipasi di dalamnya. Terjadinya rangkaian insiden kebocoran data pribadi dalam beberapa waktu belakang, yang tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, menunjukkan kebutuhan segera hadirnya undang-undang ini. Oleh karenanya, pada masa sidang III ini, diperlukan komitmen penuh dari DPR, khususnya Komisi 1, untuk secara simultan melakukan pembahasan RUU PDP ini.

Dari segi substansi, beberapa materi penting perlu dikaji mendalam untuk memastikan terciptanya legislasi pelindungan data pribadi yang komprehensif. Isu-isu krusial seperti, klasifikasi data pribadi spesifik dan mekanisme pelindungannya, hak-hak subjek data, dan bentuk pengecualiannya, harus sesuai dengan prinsip pelindungan HAM. Selain itu, beberapa hal kunci seperti tanggung jawab pengendali dan pemroses data, keberadaan dari otoritas independen pelindungan data pribadi, serta pengaturan sanksi, juga menjadi materi penting untuk didiskusikan secara mendalam. Sedangkan dari segi proses, DPR perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, dalam setiap proses pembahasannya. Termasuk pelibatan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya, untuk memastikan hadirnya materi undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, mampu meminimalisir risiko pelanggaran hak (privasi), dan suportif terhadap berbagai inovasi.

Lebih jauh dalam teknis pembahasannya, kami memandang pentingnya jadwal pembahasan yang terencana, sekaligus komitmen dari seluruh anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PDP, untuk mengikuti setiap sesi pembahasan, guna memastikan proses pembahasan yang simultan. Mengacu kepada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP yang sudah selesai dikompilasi pada masa persidangan lalu, semestinya dapat dibuat rancangan jadwal pembahasan yang sistematis untuk menjamin ketepatan waktu target pengesahan RUU ini. Selain jadwal, protokol pembahasan RUU dalam masa pandemi COVID-19 juga perlu disiapkan, dengan tetap sekali lagi memperhatikan unsur keterbukaan dan partisipasi publik, sehingga secara formil setiap prosesnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan proses yang demikian, diharapkan DPR dapat menghasilkan produk legislasi pelindungan data pribadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta mampu menjawab kebutuhan pelindungan hak privasi warga, baik dalam relasinya dengan negara, maupun merespon cepatnya perkembangan teknologi informasi dan kominasi yang bersifat lintas batas.

Jakarta, 11 Januari 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM) telpon: 081382083993; Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telepon: 085711624684; Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telepon: 081217015759.