Digitalisasi dan Tantangan Perlindungan Privasi Data

ELSAM, Jakarta–ELSAM mengadakan diskusi publik dengan tema “Internet Rights Update 2019: Digitalisasi dan Tantangan Perlindungan Privasi Data”.

Bertempat di Hotel Four Points, Jakarta, diskusi ini menghadirkan beberapa pembicara yakni, Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI), Ulfah Diah (Direktorat Jenderal APTIKA Kemenkominfo), Sherly Haristya (NTU Singapore), Ailidh Callander (Privacy International) dan Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM). Jalannya diskusi ini dimoderatori oleh Lintang Setianti (Peneliti ELSAM).

Diskusi membicarakan isu-isu terkini terkait problem perlindungan privasi data dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia, mengkampanyekan pentingnya privasi dan pelindungan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi digital, serta mendiskusikan isu-isu strategis terkait perlindungan privasi data. Hasil diskusi diharapkan menjadi masukan untuk penyempurnaan dalam penyusunan RUU Pelindungan Data Pribadi.

Diketahui, hingga Januari 2019 setidaknya 150 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, atau tingkat penetrasi internetnya mencapai 56%. Pun demikian dengan jumlah pengguna media sosial, jumlahnya 150 juta pengguna (56%), dengan enam besar diduduki oleh Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, Line, dan Twitter.

Sementara jumlah pengguna telepon genggam sebanyak 355 juta, dengan jumlah SIM card yang teregistrasi sampai dengan Mei 2018 sebanyak 254.792.159 nomor. Merespon hal tersebut, pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan kemerdekaan RI ke-74, Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai kebutuhan regulasi terkait perkembangan pemanfaatan teknologi untuk menunjang revolusi industri ke-4.

Dengan perkembangan tersebut, tentunya penting untuk memastikan adanya hukum dan mekanisme yang komprehensif untuk melindungi data-data pribadi warga negara, maupun dalam aktivitas digital secara umum. Kebutuhan UU Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif sejalan dengan sejumlah perkembangan aktual, yang terkait erat dengan praktik pengumpulan data pribadi, baik oleh institusi pemerintah maupun swasta.

Dalam kesempatan ini, Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Revisi Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) serta RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan dibahas secara bersamaan agar poin pembahasannya berkesinambungan. “Akan jalan bersamaan, makanya tolong pesan ke Menkominfo supaya disegerakan (menyerahkan RUU PDP ke Komisi I DPR),” ungkap Meutya.

Penulis: Alia Yofira Karunian