Dialog dan Advokasi Kebijakan, Pendekatan Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

ELSAM, Jakarta – Berbicara tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, selain melakukan advokasi kepada Pemerintah, tentu saja tidak terlepas dari kelompok bisnis itu sendiri. The United Nations Global Compact yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong sektor privat untuk beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia. Global Compact terdapat di 161 negara yang anggotanya terdiri dari 8,346 perusahaan dan 32,506 sektor publik. Organisasi sukarela yang didirikan berdasar inisiative PBB ini mempunyai 10 prinsip, dimana prinsip pertama dan kedua terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip pertama dan kedua tersebut adalah bahwa bisnis harus mendorong dan menghormati tercapainya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri terdapat wadah bagi anggota-anggota Global Compact. Pada Mei 2015, Indonesian Global Compact Network (IGCN) yang anggotanya terdiri dari lintas sektor, baik sektor privat, akademisi, serta LSM, telah membentuk Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kelompok kerja tersebut dibentuk mengingat pentingnya peran bisnis dalam mempromosikan prinsip-prinsip panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia terutama dalam hal bagaimana menerapkannya dalam setiap aktivitas keseharian bisnis. Selain itu, kelompok kerja dibentuk sebagai follow-up dari sejumlah workshop dan roundtable terkait bisnis dan hak asasi manusia yang telah dilaksanakan. Kelompok Bisnis menyadari bahwa untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, dan dapat bersaing secara global, mereka harus menghormati hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dari standar-standar internasional.

Dalam pertemuan ke-empat Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia, anggota mendiskusikan tentang langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk memajukan prinsip-prinsip panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui dialog dan advokasi kebijakan, serta melalui aksi yang nyata. Kelompok kerja ingin terlibat dalam pembentukan National Action Plan (NAP) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang telah diinisiasi oleh Komnas HAM. Anggota ingin terlibat dari proses awal penyusunan NAP sehingga dapat memberikan masukan yang lebih banyak karena jika terlibat ketika naskah sudah ada, intervensi lebih susah untuk dilakukan.

Selain itu, aksi nyata yang akan dilakukan anggota adalah terkait dengan inisiatif Business for Peace, bagaimana peran bisnis dalam mempromosikan perdamaian lintas budaya dan lintas agama. Hal ini dapat dilaksanakan dalam program pernikahan masal lintas agama dan budaya yang telah dilaksanakan secara rutin dalam beberapa tahun terakhir. Program tersebut bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat terhadap identitas yang diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Selama ini, banyak masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) serta banyak anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dengan program pernikahan massal, diharapkan masyarakat mendapat dampak langsung dari kegiatan tersebut, yaitu terpenuhinya hak mereka atas identitas dalam suatu negara.

Namun, anggota menyadari bahwa perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap korporasi terkait bisnis dan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, workshop, serta pembuatan toolkit yang mudah dimengerti oleh korporasi. Program ini diharapkan dapat memunculkan strategi-strategi baru dalam bagaimana mengintegrasikan hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis. Hal ini mencakup bagaimana membuat kebijakan hak asasi manusia, melakukan uji tuntas hak asasi manusia, serta bagaimana mekanisme pemulihan terhadap korban. Langkah-langkah tersebut ditujukan sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi.

Pengimplementasian rencana program Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan tantangan yang besar bagi seluruh anggota. Hal ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang seimbang antara sektor privat dan publik agar berkurangnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh korporasi.[]