Data Privasi Anak dalam Pemanfaatan Teknologi Digital

ELSAM, Jakarta—Internet telah telah membawa manfaat yang besar bagi banyak orang, termasuk anak-anak. Namun, pemanfaatan internet juga membawa risiko besar bagi mereka.

Perlu sejumlah langkah agar anak-anak terlindungi di dunia maya, seperti menekankan tanggung jawab perusahaan teknologi dan penyediaan regulasi perlindungan data pribadi anak yang lebih jelas dan tegas. 

Pada Selasa (5/5) lalu Koalisi Perlindungan Data Pribadi mengangkat persoalan tersebut dalam diskusi daring bertema “Melindungi Data Privasi Anak di Tengah Pemanfaatan Teknologi Digital.”

Diskusi dipandu Meutia A. Rahmi dan diisi oleh tiga pemateri, yaitu Banyumurti dari ICT Watch, Miftah Fadhli dari ELSAM, dan Andy Ardian dari Ecpat Indonesia.

Banyumurti menyinggung persoalan penyalahgunaan data pribadi anak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Banyumurti kasus penyalahgunaan data pribadi anak tidak jarang disebabkan oleh ketidaktahuan anak dan keluarganya. Karenanya, lanjut Banyumurti, orangtua perlu memberikan pengetahuan umum tentang dunia digital termasuk risiko apa saja yang bisa timbul ketika memasukinya.

“Orangtua harus paham literasi digital. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring,” tegas Banyumurti.

Sementara Peneliti ELSAM, Miftah Fadhli, menguraikan tentang hak perlindungan data pribadi anak yang dijamin dalam instrumen hukum HAM internasional dan regulasi nasional.

Menurut Fadhli, hukum HAM internasional sebenarnya telah menjamin dengan jelas hak-hak yang terkait dengan data pribadi. Jaminan tersebut termuat dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) artikel 12, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) artikel 17, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CRMW) artikel 14, dan khusus perlindungan pribadi anak, termuat dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) artikel 16.

“Bicara soal definisi, hak-hak yang dimiliki, prinsip-prinsip perlindungan, sampai pemrosesan data pribadi, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang ada pada anak dengan orang dewasa,” ungkap Fadhli.

Hanya saja, lanjut Fadhli, dalam Konvensi Hak Anak (CRC) terdapat tambahan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of child).

Terkait pemrosesan data pribadi anak, Fadhli mengatakan setidaknya ada tiga hal yang harus dipatuhi penyedia platform. Pertama, persetujuan. Hukum Perlindungan Data Pribadi mengakui adanya persetujuan anak. Paltform tidak boleh memproses data pribadi anak tanpa persetujuan mereka.

Kedua, perjanjian. Ketika penyedia platform memutuskan untuk membuat perjanjian dengan anak, maka perlakuannya harus fleksibel, tidak sekaku ketika membuat perjanjian dengan orang dewasa.

Ketiga, kepentingan yang absah. Penyedia platform kata Fadhli harus memperhatikan tiga hal, yakni (1) Apa tujuan pemrosesan data anak; (2) Apakah pemrosesan data pribadi benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan yang absah; dan (3) Apakah pemrosesan data pribadi anak tidak akan menempatan anak pada risiko pelanggaran HAM yang lebih besar.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur pemrosesan data pribadi anak. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menjadi acuan pemanfaatan teknologi digital juga tidak mengatur secara khusus bagaimana pemrosesan data pribadi anak.

Begitu juga dalam RUU Pelindungan Data Pribadi yang digadang-gadang menjadi rujukan lengkap perlindungan data pribadi. Pemrosesan dan perlindungan data pribadi anak dalam RUU tersebut juga belum diatur dengan jelas.

Sementara itu, pemateri dari Ecpat Indonesia, Andy Ardian, menyinggung soal sulitnya mengadukan kasus penyalahgunaan data pribadi anak di Indonesia. Andy mendesak pemerintah agar menetapkan lembaga tempat melapor ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi anak.  

“Ketika terjadi kasus-kasus yang disebabkan oleh kebocoran data pribadi anak, kita tidak tau ke mana harus melapor. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana pelaporan,” kata Andy.

Diskusi Privasi Anak dalam Pemanfaatan Teknologi Digital selengkapnya bisa ditonton melalui kanal Youtube Perkumpulan ELSAM.

Shevierra Danmadiyah