Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Beredar di Sosmed: Bukti Nyata Kegagalan Pemda Luwu Timur dan Polda Sulsel Lindungi Hak Anak Korban

 Siaran Pers ELSAM dan YLBHI-LBH Makassar

Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Beredar di Sosmed: Bukti Nyata Kegagalan Pemda Luwu Timur dan Polda Sulsel Lindungi Hak Anak Korban

Beberapa pekan lalu, beredar reportase Project Multatuli dengan tajuk “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.” Reportase tersebut melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan seorang ayah kepada tiga orang anaknya. Ibu dari anak korban tersebut, yang tidak lain merupakan mantan istri terduga pelaku, mulanya membawa anak korban ke P2TP2A Luwu Timur untuk mendapat perlindungan. Naasnya, pegawai P2TP2A Luwu Timur justru mempertemukan anak korban dengan terduga pelaku. Pihaknya mengklaim bahwa anak korban tidak trauma saat bertemu dengan terduga pelaku, dengan diperkuat pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa anak korban tidak menunjukkan tanda-tanda trauma. Tidak berhenti di P2TP2A Luwu Timur, Ibu anak korban akhirnya melaporkan kasus dugaan pemerkosaan ke Polres Luwu Timur. Atas laporan tersebut Polres Luwu Timur melakukan visum et repertum terhadap anak korban tanpa ada pendamping khusus dan melakukan klaim bahwa tidak ditemukan apa-apa dalam pemeriksaan tersebut. Berbekal hasil tersebut dan pemeriksaan psikologis P2TP2A Luwu Timur, Polres Luwu Timur pada akhirnya menghentikan proses penyelidikan pada 19 Desember 2019.

Sangat disayangkan, disaat kasus tersebut belum kunjung mendapatkan kepastian untuk dibuka kembali penyelidikannya oleh POLRI, terdapat dua dokumen berisi data pribadi korban yang diunggah oleh akun Instagram @m3._.d0ct0rd00m pada Jumat, 8 Oktober 2021 dan telah tersebar secara publik di Instagram. Dokumen yang diunggah tersebut adalah 1) Hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur yang berisi nama, usia, jenis kelamin, nama orang tua, dan hasil wawancara; dan 2) Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan yang berisi nama, usia, jenis kelamin, dan hasil pemeriksaan. Meskipun saat ini unggahan tersebut sudah dihapus oleh Instagram, namun unggahan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi korban yang merupakan anak dan bukti kegagalan Pemda Luwu Timur dan Polda Sulsel dalam melindungi hak anak korban. Padahal, mengenai dokumen visum et repertum tersebut, sebelumnya reporter Project Multatuli sempat mempertanyakan apakah dirinya bisa membaca dokumen visum et repertum atau tidak, dan dijawab oleh Aipda Kasman, penyidik yang menangani kasus anak korban, bahwa ia tidak bisa menyampaikan dokumen tersebut. Seharusnya, Polres Luwu Selatan secara konsisten melakukan perlindungan terhadap hak atas privasi anak korban.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan YLBHI-LBH Makassar mengecam tindakan penyebaran hasil asesmen dan visum korban yang merupakan pelanggaran hak atas privasi dan kerahasiaan identitas korban.

Pertama, melihat pada rumusan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), data-data yang diunggah akun Instagram @m3._.d0ct0rd00m masuk dalam kualifikasi data pribadi. Dalam PP PSTE, data pribadi didefinisikan sebagai “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.” Meskipun dalam unggahan tersebut telah dilakukan upaya sensor terhadap nama-nama korban, namun berbagai data yang lain secara spesifik dapat mengidentifikasi korban secara langsung. Terlebih, kasus yang dialami korban ini sedang ramai dibahas oleh masyarakat. Catatan lain yang juga penting, secara konseptual, data pribadi anak dan kesehatan, sebagaimana yang saat ini sedang tersebar, masuk dalam kategori data pribadi sensitif, dimana pengumpulan dan pemrosesan terhadapnya membutuhkan satu level khusus dalam pelindungannya.

Kedua, perlindungan terhadap data pribadi dan kerahasiaan identitas anak sebagai korban telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 19 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 dan 64 UU tentang Perlindungan anak, Pasal 5 UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Sedangkan perlindungan hasil visum korban yang tergolong sebagai rekam medis, dilindungi kerahasiaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan seperti, Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, Pasal 57 UU Kesehatan, Pasal 58 huruf (c) UU Tenaga Kesehatan, dan peraturan turunannya seperti Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Tak hanya itu, secara umum, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan orang yang bersangkutan merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menyikapi permasalahan ini, ELSAM dan YLBHI-LBH Makassar menekankan beberapa hal berikut:

  1. LPSK, KPAI, dan Mabes Polri, untuk mendesak Pemda Luwu Timur dan Polda Sulsel menerapkan perlindungan anak korban secara komprehensif dan berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi dan kerahasiaan identitas anak sebagai korban;
  2. Ombudsman kantor perwakilan Sulawesi Selatan, untuk mendisiplinkan pejabat P2TP2A Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang menangani kasus korban atas dugaan maladministrasi; dan
  3. Kementerian PPPA, yang saat ini sedang menurunkan tim Sahabat Perempuan dan Anak (Sapa 129) untuk turut melakukan asesmen lanjutan atas penyebaran data pribadi anak korban di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Jakarta, 12 Oktober 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHI-LBH Makassar)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Muh. Busyrol Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telp: 085655004863, atau Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759; atau Shevierra Danmadiyah (Peneliti ELSAM), telp: 081236325338; atau Edy Kurniawan (Advokat Publik YLBHI-LBH Makassar) telp: 085395122233, atau Rezky Pratiwi (Advokat Publik YLBHI-LBH Makassar) telp: 0895359953959.