Darurat Penyebaran Covid-19 di RUTAN dan LAPAS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Harus Segera Bebaskan Tapol/Napol di Papua/ Papua Barat

Siaran Pers

Darurat Penyebaran Covid-19 di RUTAN dan LAPAS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Harus Segera Bebaskan Tapol/Napol
di Papua/ Papua Barat

Inisiatif dan langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengeluarkan Keputusan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi mengeluarkan narapidana dan anak dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) patut diapresiasi. Keputusan tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam menangkal penyebaran Corona atau COVID-19, yaitu dengan tidak berkumpul di tempat ramai dan padat, khususnya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.

Rutan dan Lapas harus menjadi salah satu prioritas dan tanggungjawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengingat tingkat kepadatan dan kepenuhan (overcrowding) di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Keterbatasan ruangan dan ruang gerak bagi tahanan dan narapidana akan sangat rentan terjangkit Covid19. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat, total tahanan dan narapidana di Indonesia jumlahnya mencapai 271.209 orang, atau setara 106 persen dari kapasitas ruang tahanan.

Tahanan dan narapidana di Papua dan Papua Barat, khususnya tahanan politik dan narapidana politik berpotensi terjangkit Covid 19 di Rutan/Lapas apabila tidak segera dilepaskan/dibebaskan. Berdasarkan data tahanan politik Papua yang didokumentasikan Perkumpulan Advokat HAM untuk Papua (PAHAM Papua), terdapat 110 orang aktivis Papua/Papua Barat yang berada dalam Rutan/Lapas dan sedang menjalani proses persidangan.

Untuk itu, Menteri Hukum dan HAM harus memberikan kelonggaran dan keringanan bagi seluruh aktivis Papua/Papua Barat untuk dibebaskan/dilepaskan sebagaimana tahanan-tahanan lainnya. Mengingat, perlindungan terhadap hak untuk hidup di tengah penyebaran Covid-19 seharusnya menjadi hal yang utama dan prioritas dilakukan Menteri Hukum dan HAM di lingkungan Rutan/Lapas.

Dengan dibebaskan/dilepaskannya para Tapol/Napol Papua/Papua Barat ini, setidaknya dapat mengurangi potensi terpaparnya Tapol/Napol dari Covid-19. Sama seperti tahanan/narapidana lainnya, Tapol/Napol Papua/Papua Barat harus mendapat perlakuan yang sama, demi keselamatan, kesehatan, dan hak hidup sebagai manusia. Mereka harus dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga dan lingkungannya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan agar :

  1. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membebaskan seluruh tapol/napol Papua/Papua Barat tanpa syarat.
  2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Kebijakan untuk membebaskan/melepaskan para Tapol/Napol Papua untuk segera dibebaskan tanpa syarat.
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih serius memerhatikan kondisi tapol/napol Papua/Papua Barat agar tidak terpapar Covid-19;

Jakarta, 2 April 2020
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi HAM ELSAM), telepon: 08121996984, atau Achmad Fanani Rosyidi (Staff Advokasi HAM) telepon: 085755333657