Konferensi Nasional Kota/Kabupaten Ramah HAM: Dari Inspirasi menjadi Implementasi Kota Ramah HAM di Daerah

ELSAM, Jakarta – Pemerintah akan membentuk suatu kebijakan terkait program Kota Ramah Hak Asasi Manusia dengan mengharmonisasi indikator dan standarisasi kota Ramah HAM dari tingkat daerah dan nasional. Hal ini diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly ketika membuka konferensi nasional Kota/Kabupaten Ramah HAM di Jakarta pada Rabu (25/11).

Yasonna juga menyatakan program tersebut akan menjadi dasar dan simbol perlindungan HAM di Indonesia, yang rencananya akan diresmikan pada 11 Desember 2015. “Dari program tersebut diharapkan Indonesia memiliki indikator kota ramah HAM menjadi lebih terukur, seperti pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” katanya. Yasonna juga mengungkapkan program tersebut akan melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.

Konferensi Nasional Kota/Kabupaten Ramah HAM yang mengambil tema “Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah” itu merupakan hasil kerja sama antara ELSAM, INFID, Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. Konferensi tersebut digelar selama dua hari, yakni tanggal 25-26 November 2015, dan dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Pembukaan konferensi tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala daerah, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Bupati Wonosobo Khloiq Arif, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan PLH Walikota Palu Aminudin Atjo. Konferensi nasional ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan individu.

Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan implementasi program tersebut tidak dapat dilepaskan dari program PBB, yakni Sustainable Development Goals (SDGs). Pelembagaan dalam pemenuhan tersebut, menurutnya, berangkat dari dasar hukum UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terkait dengan rencana dan anggaran Pemerintahan Daerah.

“Mulai 2016, transfer anggaran ke pemerintah daerah akan meningkat sehingga seharusnya pihak pemerintah daerah harus merancang kegiatan dan anggaran untuk menyukseskan SDGs. Salah satunya adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi warga negara seperti akta kelahiran untuk anak yang dapat menjadi dasar dalam perlindungan HAM yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” jelas Khofifah di hadapan sekitar 300 peserta konferensi.

Proses Berjalannya Konferensi

Di hari pertama, konferensi nasional ini dimulai dengan tiga (3) diskusi pleno, yakni diskusi pleno dengan tema “HAM dalam pemerintahan Jokowi: Aksi HAM dan RANHAM,” kemudian diskusi pleno dengan tema “Panduan Kota/Kabupaten Ramah HAM, dan ditutup dengan diskusi serta peluncuran buku panduan SDGs.

Dalam diskusi pleno pertama, para pimpinan lembaga yang menjadi penyeleggara konferensi ini didaulat untuk menjadi pembicara. Para pemimpin lembaga tersebut membahas mengenai pentingnya sebuah kota/kabupaten untuk menjadi kota yang ramah HAM.

Sementara dalam diskusi pleno kedua, perwakilan pemerintah daerah kabupaten Wonosobo Fahmi Hidayat berbagi inspirasi yang telah dikerjakan oleh pemerintah daerah Wonosobo untuk menjadi Wonosobo Ramah HAM. “Wonosobo sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ramah HAM dan memiliki 5 (lima) pilar Wonosobo ramah HAM, yakni ramah terhadap keberlanjutan lingkungan, ibu hamil, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas,” ujar Fahmi yang juga menjadi bagian dari Human Rights Task Force Wonosobo.

Diskusi hari pertama ditutup dengan peluncuran panduan SDGs, yang juga menghadirkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Djarot, yang juga pernah menjabat sebagai walikota Blitar selama 2 periode itu, menjelaskan mengenai program andalan kota Jakarta, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). “Program ini adalah awalan yang baik untuk memulai pelaksanaan HAM di Jakarta,” katanya.

Sementara agenda konferensi nasional di hari kedua dibuka dengan paparan dari daerah-daerah yang sudah menerapkan Hak Asasi Manusia sebagai landasan berjalannya pemerintahan daerah. Di antaranya kota Palu, Bojonegoro dan juga perwakilan dari kota Gwangju, Korea Selatan. Pada sesi ini, seluruh perwakilan daerah memaparkan pengalaman yang sudah mereka lakukan di daerah. Palu menjelaskan bahwa mereka saat ini telah memiliki Peraturan Walikota (Perwali) mengenai Kota yang Ramah HAM, sementara Bojonegoro merupakan daerah yang toleransi antar umat beragamannya terjaga dengan baik. Sedangkan perwakilan dari Gwangju menjelaskan bahwa sejak lama mereka telah memiliki World Human Rights Cities Forum.

Di sesi berikutnya, konferensi nasional kemudian dibagi menjadi tiga topik diskusi paralel seperti kabupaten/kota yang terbuka, akuntabel, dan inklusif; Kota HAM dan Kota Cerdas; dan terakhir Kabupaten/Kota yang berkelanjutan (Goal 11 SDGs). Narasumber dari tiga diskusi paralel ini adalah para kepala daerah yang diundang oleh pihak penyelenggara konferensi nasional, seperti Bupati Karanganyar, Bupati Bantaeng dan Bupati Banyuwangi. Selain itu, para pakar dan praktisi kota kreatif juga menjadi narasumber dalam diskusi paralel ini.

Konferensi hari kedua kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang bertemakan “Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Kota Ramah HAM.” Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok muda dan mahasiswa. Rangkaian konferensi kemudian ditutup dengan rekomendasi dan usulan mengenai gerakan kota ramah HAM.

Penulis: Kania Mamonto/Blandina Lintang
Editor: Ari Yurino