Dana Terbatas, Pelaksanaan Perbup Rencana Aksi Daerah HAM Sikka harus Memprioritaskan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

ELSAM, JAKARTA – Sekitar 800 orang menjadi korban dalam operasi pembantaian massal 1965-1966 di Kabupaten Sikka. Dalam catatan Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra), sekitar seratusan korban tersebar di tiga desa yaitu Desa Natarmage, Desa Tuabao, dan Desa Iantena.

Mereka adalah korban langsung, keluarga, maupun keturunannya yang kini hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi, sosial, dan budaya. Di luar data yang dikumpulkan PBH Nusra, masih ada ribuan korban dan keturunannya yang tersebar di seluruh Sikka menunggu perhatian dari pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sikka sendiri telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah HAM Kabupaten Sikka yang di dalamnya mengatur sejumlah program aksi untuk kelompok rentan, termasuk kelompok korban kekerasan di masa lalu.

Sayangnya, pelaksanaan Perbup tersebut harus berhadapan dengan minimnya dana. Pemerintah Sikka diharuskan membuat skala prioritas agar korban kekerasan masa lalu menjadi bagian dari penerima manfaat berbagai program bantuan dan pemberdayaan yang diamanatkan oleh Perbup tersebut.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan PBH Nusra membicarakan masalah tersebut dalam diskusi bertema “Membangun Secara Inklusif: Mengintegrasikan Kebijakan Pemulihan bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu dalam Rencana Pembangunan di Kabupaten Sikka” pada Selasa, (19/3/2019), di Maumere.

Diskusi dihadiri perwakilan organisasi masyarakat sipil setempat seperti AMAN, TRUK F, Universitas Nusa Nipa, Wahana Tani Mandiri, Yayasan Flores Sejahtera, dan kelompok korban dari Desa Iantena, Tuabao, dan Natarmage. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam hal pendataan korban pelanggaran HAM masa lalu di Kabupaten Sikka.

“Di Sikka itu, segala kebijakan baik dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten, itu semuanya sifatnya kebijakan yang tertutup, tidak melibatkan kelompok rentan dalam proses penyusunan kebijakan,” kata Muh. Jafar, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Piter dari PBH Nusra mengungkapkan bahwa persoalan pendataan di Kabupaten Sikka terletak pada perbedaan data yang dimiliki oleh instansi daerah.

“Basis data terpadu di Sikka itu dipegang oleh tiga instansi berbeda yaitu BPS, Bappeda, dan Dinas Sosial yang tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi kalau misalnya Bappeda mau mengadakan bantuan sosial yang juga programnya dimiliki oleh Dinsos, maka data-data itu tidak ketemu,” kata Piter.

Persoalan lain dari basis data terpadu adalah dalam hal kebaruannya. Data-data yang dihimpun hari ini merupakan data-data yang tidak aktual sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan karena namanya tidak masuk di dalam basis data terpadu.

Selain itu, indikator subyek di dalam basis data terpadu hanya terbatas pada subyek miskin yang tidak dapat mengakomodasi keberadaan kelompok korban.

“Belajar pengalaman dari Surakarta, selain memiliki basis data terpadu, Pemerintah Kota Surakarta membuat basis data lokal yang indikator-indikatornya disusun berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal daerah tersebut,” ucap Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM.

“Kabupaten Sikka bisa mengikuti langkah Surakarta. Jadi, masyarakat sipil bisa membuat indikator dan menjadi usulan untuk penyusunan basis data lokal yang lebih mengakomodasi pemenuhan hak bagi kelompok korban,” sambungnya.

Penulis: Miftah Fadli

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *