Daftar Data Sensitif dalam RUU Pelindungan Data Pribadi Perlu Disempurnakan

ELSAM, Jakarta—Penentuan daftar data pribadi spesifik atau sensitif dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum memiliki pijakan dan pendekatan yang jelas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM, pada webinar “Memastikan Pelindungan Data Sensitif: Hak Asasi Manusia dalam RUU Pelindungan Data Pribadi” Selasa (5/11).

Daftar data pribadi sensitif dalam RUU PDP terdapat dalam Pasal 3 ayat (3). Di pasal ini disebutkan data pribadi sensitif meliputi sembilan data, antara lain data dan informasi kesehatan, data anak, dan data keuangan.

“Secara umum penentuan data sensitif (di berbagai negara) mengacu pada tingkat risiko terhadap privasi seseorang atau tingkat bahaya terhadap privasi seseorang, atau tingkat gangguan terhadap privasi pribadi,” jelas Wahyudi.

Jika mengikuti acuan tersebut maka daftar data sensitif di RUU PDP belum tepat. Salah satunya karena tidak memasukkan data tentang agama atau keyakinan seseorang.

Charles Honoris, anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDIP, mengungkapkan bahwa sebuah data diklasifikasikan sebagai data sensitif apabila dalam pemrosesannya diperlukan tingkat perlindungan tambahan.

Sementara penentuan data pribadi menjadi data sensitif menurutnya harus mempertimbangan realitas di tiap-tiap negara.

Fraksi PDIP, lanjut Charles, mengusulkan data agama dan keyakinan sebagai data sensitif. Hal ini menurutnya didasarkan pada alasan diskriminasi di Indonesia kerap terjadi terhadap orang atau kelompok yang menganut agama atau keyakinan tertentu.

Lebih jauh Charles mengatakan, dengan memasukkan data agama sebagai data sensitif, UU pelindungan data pribadi Indonesia akan sepadan dengan regulasi pelindungan data pribadi di negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, mengamini pandangan Charles. Data agama kata Andy seharusnya diklasifikasikan sebagai data sensitif.

“Pengalaman Komnas Perempuan dalam konteks konflik komunitas, isu agama terus menerus mengemuka. Identifikasi (terhadap data agama) yang dibuka begitu saja, bisa jadi mengandung persoalan lanjutan yang punya dampak disproporsional kepada perempuan,” lanjut Andy.

Proses pembahasan RUU PDP saat ini sudah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Seperti diberitakan situs dpr.go.id, Tim Panja RUU PDP Komisi I DPR dan Tim Panja Pemerintah sudah menyelesaikan 12 DIM pada rapat Panja RUU PDP Rabu (11/11/2020). Pembahasan DIM RUU PDP akan dilanjutkan Rabu pekan depan.

Catatan: diskusi Memastikan Pelindungan Data Sensitif: Hak Asasi Manusia dalam RUU Pelindungan Data Pribadi masih dapat disimak di Youtube Perkumpulan ELSAM 

Shevierra Danmadiyah