Civitas Akademika Fakultas Hukum Surabaya: “RKUHP Belum Berperspektif HAM”

ELSAM-Surabaya. Sebagai wujud kontrol, pengawasan serta pengarusutamaan kebijakan hukum pidana yang berkesesuaian dengan prinsip dan nilai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melaksanakan diskusi kelompok terfokus dan seminar dengan tema “Potensi Dampak Amandemen KUHP terhadap Pereduksian Penikmatan Hak Asasi Manusia  terhadap 4  (Empat) Kelompok Rentan”, di Surabaya pada tanggal 8-9 November 2017.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disusun sejak tahun 1964 seharusnya tidak luput dari pengawasan dan kontrol dari masyarakat publik dan civitas akademika. Mengingat KUHP merupakan pembatasan hak dan kewajiban masyarakat, upaya Indonesia memproduksi instrumen hukum pidana sendiri harus sesuai dengan koridor perlindungan hak asasi manusia yang termakhtub dalam konsitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu perlu dipastikan agar pengaturan pemidanaan yang tersebar di berbagai hukum sektoral tidak saling berbenturan.

Terlibat dalam kerja kontrol tersebut, ELSAM berkerja sama dengan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya melaksanakan diskusi kelompok terfokus dan seminar dengan tema “Potensi Dampak Amandemen KUHP terhadap Pereduksian Penikmatan Hak Asasi Manusia  terhadap 4  (Empat) Kelompok Rentan”, di Surabaya pada tanggal 8-9 November 2017. Kegiatan ini dihadiri beberapa narasumber dari akademisi Fakultas Hukum UNAIR yaitu Sariwirini, Amira Paripurna, Iqbal Feliciano dan Al-Khanif dari Fakultas Hukum Universitas Jember, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Lucky Endrawati, serta Pengacara Publik LBH Surabaya Abdul Fatah. Tidak hanya itu, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri berbagai akademisi dari fakultas hukum yang ada di Surabaya, serta aktivis HAM dan masyarakat sipil.

Para narasumber menganggap masih banyak pasal dalam RKUHP belum sesuai dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia. Selain itu masih banyak pula pasal yang berbenturan dengan ketentuan pidana dalam perundangan sektoral. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan norma yang multi tafsir.

“Dalam RKUHP, Bab IV misalnya, mengatur tentang Pidana dan tindakan bagi Anak yang tersebar di 33 pasal yaitu antara pasal 115-138. Hal ini masih mengatur kerancuan penggunaan definisi yang tidak jelas dan berbeda dengan UU SPPA. Dalam RKUHP tidak ada definisi khusus untuk ‘belum dewasa atau anak’.” Jelas Sarwini.

Beberapa pasal RKUHP menggunakan batas usia spesifik, meskipun beberapa pasal juga menggunakan terminologi ‘yang belum dewasa. Bahkan ada beberapa pasal yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan. Padahal menurut Sarwini, definisi usia dan frasa ‘belum kawin’ adalah faktor penting dalam menentukan pertanggung jawaban pidana. Apabila tidak diatur dengan konsisten maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak anak.

Sarwirini lanjut menjelaskan perlindungan hak-hak asasi perempuan juga belum terakomodir secara utuh dalam RKUHP. Delik perzinahan, pemerkosaan, hidup bersama, masih merumuskan norma yang diskriminatif dan proses pembuktian yang selalu merugikan perempuan yang rentan dan tersubordinasi atas suatu relasi kuasa yang timpang.

Termasuk pengaturan delik pengguguran kandungan/aborsi yang bertentangan dengan pengecualian aborsi oleh perempuan korban perkosaan yang diatur UU No 36/2009 tentang Kesehatan menentukan pengecualian larangan aborsi dengan syarat-syarat tertentu.

“RKUHP yang hadir saat ini menurut pengamatan LBH Surabaya, masih mengulang pengaturan yang terdapat di KUHP sebelumnya yang masih mengatur norma yang berseberangan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Norma-norma penodaan dan penyalahgunaan agama yang terbukti pasal karet dan mengkriminalisasikan seseorang atas nama agama masih diatur dan diperluas. Pasal-pasal RKUHP saat ini juga belum disesuaikan dengan instrumen internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi dan putusan-putusan Mahkama Konstitusi. Sehingga bila dipaksakan pengesahannya maka akan sangat berpotensi mereduksi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia,” jelas Abdul Fatah. []

Penulis: Azhar N. F Alam