Amicus Brief Tanggung Jawab Negara Dalam Memastikan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
|

Amicus Brief Tanggung Jawab Negara Dalam Memastikan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Amicus Brief ini untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam Perkara: Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi : Pilar Utama Dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP Di Indonesia
|

Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi : Pilar Utama Dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP Di Indonesia

Diskusi RUU Pelindungan Data Pribadi Pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. Musababnya, mereka belum sepakat mengenai independensi otoritas pelindungan data pribadi (otoritas PDP). Pemerintah masih kukuh pada posisinya; otoritas PDP harus berada di bawah…

Uji Materi UU Perkebunan: Majelis Hakim Sahkan Alat Bukti dari Kuasa Hukum

ELSAM, Jakarta– Tiga petani yang menggugat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) meyampaikan perbaikan permohonannya, Rabu (28/10), dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015 di Mahkamah Konstitusi. Perbaikan Permohonan itu…