Catatan Kritis Kebijakan Perlindungan Pejuang HAM RSPO

Menjelang pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang kali ini akan diadakan di Kota Kinabalu, Malaysia pada tanggal November 12-15, RSPO mengumumkan pengadopsian kebijakan perlindungan pejuang Hak Asasi Manusia (HAM). Draf kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari resolusi berjudul “Protecting Human Rights Defenders, Whistleblowers, Complainants And Community Spokespersons” yang telah disahkan oleh anggota RSPO pada tahun 2016.  Penting untuk mengapresiasi kebijakan tersebut karena dalam konstelasi global masih terus diperjuangkan oleh banyak pembela lingkungan dan pembela hak asasi manusia. Draf kebijakan ini keluar ditengah tren meningkatnya serangan terhadap pejuang HAM diantaranya berupa kriminalisasi, defamasi, intimidasi hingga pembunuhan. Menurut laporan Global Witness, ada sekitar 207 pembunuhan yang terjadi dalam kurung waktu 2016-2017 yang menyimpulkan bahwa tahun lalu merupakan tahun yang paling mengkecam bagi pejuang HAM. Iktikad baik RSPO memberikan definisi dengan komperhensif pun terbaca dengan baik mengingat penggunaan istilah pembela HAM Lingkungan sesuai dengan definisi terbaru dari Report of the Special Rapporteur on the Situation of Environmental Human rights Defenders, 71st Session of the General Assembly, A/71/281, 7 Agustus 6056.  Kemudian dalam konteks kebijakan, inklusifitas juga terlihat dari adanya beberapa kelompok yang ditujukan untuk menerima perlindungan dari kebijakan tersebut antara lain Pembela HAM, Pelapor, Pemohon, dan Juru Bicara Masyarakat. Kebijakan ini juga mengakui  pentingnya perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia semua orang dalam memastikan hak-hak orang dan masyarakat atas tanah, mengamankan yang adil dan aman kondisi kerja, memberantas korupsi dan mencapai pembangunan berkelanjutan.  Kebijakan tersebut merupakan suatu langkah maju namun tetap ada kekurangan pada kebijakan

Untuk membaca lebih lanjut, klik Unduh