Buchtar Tabuni dan Irwanus Uropmabin di tuntut 17 Tahun dan 5 Tahun Pidana Penjara:Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak Mengacu Fakta-fakta Persidangan

Pernyataan Pers ELSAM

Buchtar Tabuni dan Irwanus Uropmabin di tuntut 17 Tahun dan 5 Tahun Pidana Penjara:Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tidak Mengacu Fakta-fakta Persidangan”

“ . . . satu, menyatakan terdakwa Buchtar Tabuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Buchtar Tabuni berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan”.

Demikian bunyi kutipan tuntutan JPU Kejaksaan Tinggi Papua terhadap Buchtar Tabuni yang dibacakan pada persidangan, Selasa 2 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan. Selain itu, di hari yang sama, tuntutan juga dibacakan terhadap Irwanus Uropmabin yang dituntut dengan tuntutan pidana 5 (lima tahun) penjara.

Tuntutan ini merupakan tuntutan paling tinggi yang pernah diajukan jaksa penuntut umum diantara Para Tahanan Politik (TAPOL) lainnya yang dikriminalisasi pasca memprotes tindakan rasisme terhadap orang Papua yang terjadi di Surabaya dan beberapa daerah lain pada Agustus 2019 lalu. Mirisnya, para pelaku rasisme hanya divonis selama 5 (bulan) penjara dan otomatis langsung bebas karena telah menjalani masa hukuman.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai surat tuntutan yang disusun oleh JPU tersebut tidak beralasan karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta-fakta persidangan. Terkait dengan keterangan Ahli misalnya, JPU lebih banyak mengutip dari BAP ahli yang disusun oleh penyidik pada saat proses penyidikan, bukan dari fakta persidangan. JPU juga sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi meringankan (a de charge) dan ahli-ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa seperti Dr. Adriana Elizabeth, M.Sos (LIPI), Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., LL.M (Ahli Hukum Universitas Parahyangan) dan Dr. Herlambang P. Wiratraman (Ahli Hukum HAM Universitas Airlangga). Padahal, Surat tuntutan sendiri menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul “Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum” harus didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Disamping itu, seharusnya JPU mempertimbangkan situasi sosiokultural yang melatarbelakangi yaitu insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua yang menjadi dasar utama terseretnya para terdakwa dalam perkara ini.

Selain itu, selama ini dalam melakukan tugas penuntutan atas kasus-kasus yang ditanganinya, Kejaksaan terikat pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER-036/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Dalam rangka menyusun surat tuntutan pidana (requsitoir) misalnya, terutama dalam menetapkan jenis dan beratnya pidana harus dilakukan secara berjenjang, yaitu menyampaikan Rencana Tuntutan (rentut) terlebih dahulu kepada Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung sesuai dengan tingkat keseriusan perkara dan tingkat pengendalian perkara.

Dalam surat tuntutannya Buchtar Tabuni dituntut 17 (tujuh belas) Tahun Penjara karena dianggap terlibat mengakomodir massa dalam aksi unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura Agustus 2019. Padahal Buchtar tabuni tidak pernah hadir di lapangan saat aksi 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019.

ELSAM mendorong JPU juga perlu lebih bijaksana dalam menyusun tuntutan hukum sesuai fakta dan menjunjung tinggi profesionalitas terhadap lima terdakwa lainnya yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan, seperti Agus Kossay, Steven Itlay, Ferry Kombo, Alexander Gobay, dan Hengky Hilapok.

Untuk itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan agar:

  1. Jaksa Agung meninjau Kembali tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Buhtar Tabuni dan Irwanus Uropmabin, karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;
  2. JPU harus lebih bijaksana dalam menyusun tuntutan hukum terhadap lima terdakwa lainnya yang juga ditangani oleh Pengadilan Negeri Balikpapan.
  3. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo lebih bijak dalam mengadili dan memutus perkara dengan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan;

Jakarta, 03 Juni 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wehelmina Morin SH. (Advokat Tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua), telepon: 081247196708); Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon: 08121996984, atau Achmad Fanani Rosyidi (Staff Advokasi HAM) telepon: 085755333657