Identifikasi Pelanggaran HAM hingga Menyusun Mekanisme Pelaporan pada IMPACT-EMPOWERMENT Kedua
Salah satu proses diskusi pada pelatihan IMPACT-EMPOWERNMENT.

Identifikasi Pelanggaran HAM hingga Menyusun Mekanisme Pelaporan pada IMPACT-EMPOWERMENT Kedua

Senin, 29 Jan 2024

ELSAM menggelar seri kedua pelatihan Impact-Empowerment di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 12-15 September 2023. Pelatihan diikuti oleh 15 peserta dari delapan organisasi masyarakat sipil (OMS) pendamping masyarakat terdampak perkebunan sawit di Kalteng.  Mereka merupakan perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, Justice Peace and Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan, Save Our Borne, Progress Kalteng, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng, Lembaga Bantuan Hukum Palangkaraya, Sawit Watch, dan F-Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo). 

Selama empat hari, peserta mempelajari materi terkait pemulihan hak warga terdampak perkebunan sawit termasuk menyampaikan keluhan melalui pengaduan secara internal dan mekanisme multi aktor Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Peserta juga mendapat materi instrumen hak asasi manusia (HAM) dan kepatuhan korporasi.

Pemateri dari RSPO Indonesia, Imam A. El. Mazmur menjelaskan, penyelesaian komplain yang diajukan ke RSPO melalui mediasi dan hubungan dua arah atau bilateral engagement. Adapun prosedurnya yaitu diagnosa awal seperti verifikasi dokumen. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan tingkat pertama seperti investigasi, tindakan mendesak atau sementara, dan rujukan ke entitas RSPO lainnya, serta  prosedur banding. Imam juga mengatakan, penyusunan pengaduan harus akurat dengan argumen dan pemaparan kerugian yang jelas.

Untuk dapat mengajukan pengaduan yang tepat, peserta dibekali pemetaan sosial yang juga mengidentifikasi dampak dan dugaan pelanggaran HAM. Materi ini disampaikan oleh Koordinator Progress Kalteng, Kartika Sari. Kartika menjelaskan metode dan sasaran dalam pemetaan aktor serta data-data yang diperlukan untuk menyusun pengaduan. Selanjutnya, data-data ini masuk ke dalam laporan pengaduan yang mencakup kronologi, bentuk pelanggaran, alat bukti, dan dampak lingkungan, sosial, budaya. Pengajuan pengaduan ini juga harus mencantumkan analisis pelanggaran hukum, kesimpulan, dan rekomendasi.

Peserta juga mendapatkan materi tentang identifikasi dugaan pelanggaran HAM melalui pemetaan sosial, rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit, hingga penyusunan permohonan pengaduan melalui mekanisme internal perusahaan dan RSPO. 

Serial pelatihan yang didukung oleh RSPO ini berlangsung mulai Agustus 2023 hingga Januari 2024. Penyelenggaraan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas OMS pendamping dan komunitas terdampak perkebunan sawit dalam mengakses mekanisme pemulihan. Direncanakan, pelatihan akan dilakukan sebanyak lima kali di tiga wilayah, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Setelah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, IMPACT-EMPOWERMENT akan dilaksanakan lagi di Medan pada November 2023. Pelatihan tersebut akan menyasar masyarakat sipil yang terlibat di perkebunan kelapa sawit.

 

A R T I K E L T E R K A I T

Senin, 10 Apr 2017
ELSAM, Bogor - Sebagai salah satu komoditas penting dalam perekonomian, ekspor kelapa sawit telah mencapai 12%...
Kamis, 22 Okt 2020
PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Keadilan untuk Pdt Yeremia Zanambani (Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI,...
+