(Berpotensi) Menegasikan Hak-hak Konstitusional Warga Negara : Pembahasan RUU Cipta Kerja Harus Dihentikan

Siaran Pers

(Berpotensi) Menegasikan Hak-hak Konstitusional Warga Negara : Pembahasan RUU Cipta Kerja Harus Dihentikan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Salah satu permasalahan dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia adalah rendahnya pengetahuan pengambil kebijakan (Pemerintah dan DPR RI) dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Akibatnya, kebijakan-kebijakan publik di Indonesia seringkali tidak efektif, tidak menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang muncul dan terjadi, menimbulkan kontroversi atau bahkan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini disebabkan karena, undang-undang atau produk perundang-undangan lainnya tidak merepresentasikan keinginan-keinginan masyarakat, melainkan keinginan-keinginan Pemerintah dan atau bisnis semata.

Permasalahan itu pula-lah yang muncul di dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja yang diserahkan Presiden Jokowi kepada DPR RI 12 Februari 2020 yang lalu. Alih-alih bertujuan untuk “mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual” yang dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, proses pembentukan dan substansi Pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja menunjukkan arah yang sebaliknya. Bukan untuk merealisasikan maksud dan tujuan pembangunan yang utuh sebagaimana yang diatur dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Dengan asumsi yang salah, RUU Cipta Kerja dibentuk semata-mata hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai pemberian fasilitas dan kemudahan bagi kelompok-kelompok bisnis. Pemberian fasilitas dan kemudahan bagi kelompok bisnis diasumsikan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan kerangka tersebut, Pemerintah memberikan privilese dan fasilitas terhadap setiap inisiatif dan komitmen yang muncul dari kalangan bisnis dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan bisnis. Dalam kata lain, RUU Cipta Kerja secara jelas memberikan “hak-hak istimewa” dan perlindungan lebih terhadap setiap upaya pengembangan usaha iklim investasi yang dilakukan oleh kalangan bisnis. Sebaliknya, RUU Cipta berpotensi untuk melanggar dan membatasi hak-hak konstitusional warga negara, pekerja/buruh, pekerja/buruh perempuan, masyarakat adat, merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia dan melanggengkan konflik agraria.

Melalui kerangka RUU Cipta Kerja, Negara/Pemerintah seolah-olah menjadi agen bagi kalangan bisnis yang dengan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan privilese dan fasilitas-fasilitas yang menguntungkan kalangan bisnis. Pertimbangan ekonomi dan bisnis menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan RUU Cipta Kerja. Hal mana tampak dalam salah satu bagian menimbang RUU Cipta Kerja:

“Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.”

“Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”.

Apabila pembahasan RUU Cipta Kerja terus dilanjutkan, maka akan berdampak pada perlindungan hak-hak warga negara, antara lain :

1. RUU Cipta Kerja menghapus/menghilangkan ketentuan Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 mengenai cuti khusus atau izin, seperti cuti khusus untuk kepentingan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan/keguguran kandungan, ada anggota keluarga meninggal atau izin tak masuk kerja saat haid hari pertama bagi perempuan.

RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 tersebut dengan ketentuan yang tidak jelas dan multitafsir mengenai hak-hak pekerja/buruh atas cuti/izin yang berpotensi disalahgunakan oleh pengusaha yang tidak bertanggungjawab. RUU Cipta Kerja menyatakan Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
a. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan;
b. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha;
c. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha 566 sendiri atau halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; atau d. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. RUU Cipta Kerja berpotensi memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di Indonesia. Kemudahan dan jaminan fasilitasi dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan investasi berpotensi mengakibatkan terjadinya perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan infrastruktur dan bisnis. Kemudahan dan fasilitasi investasi yang dilakukan dengan menghilangkan partisipasi dan consent dari petani dan masyarakat adat akan berdampak pada meningkatnya diskriminasi hak-hak petani dan masyarakat adat.

3. RUU Cipta Kerja berpotensi melemahkan eksistensi dan penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). RUU Cipta Kerja berupaya mengaburkan dan melemahkan beberapa ketentuan mengenai pengawasan, penegakan hukum perdata dan pidana lingkungan hidup yang akan mempengaruhi ketaatan kalangan bisnis terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, nampak dengan jelas dan gamblang bahwa model penyusunan RUU Cipta Kerja ini dilakukan dengan gaya konservatif. Gaya konservatif ini dapat dilihat dalam caranya melakukan penilaian (evaluasi) terhadap masalah-masalah ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang kemudian direspon dengan menyusun kebijakan baru, yakni RUU Cipta Kerja, yang dasar dan pertimbangannya maupun metode penyusunannya dilakukan secara terbatas kalangan Pemerintah dan Pengusaha. Tidak melibatkan buruh, kelompok buruh, masyarakat adat, petani dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Upaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia, menjadi perhatian PBB. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2011). Prinsip ke- 1 menyatakan bahwa negara harus melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan, dan melindungi hak asasi manusia membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki penyalahgunaan seperti itu melalui kebijakan, perundang-undangan, peraturan, dan penanganan yang efektif. Negara wajib melindungi hak asasi manusia yang berpotensi terdampak oleh operasi bisnis, bukan semata-mata melayani kepentingan bisnis dengan menegasikan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), merekomendasikan agar:

1. Presiden Jokowi menghentikan proses pembahasan dan menarik kembali RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR RI pada 12 Februari 2020;

2. Presiden Jokowi harus berusaha keras untuk membentuk kebijakan dan sarana yang tepat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera, adil dan makmur yang merefleksikan pelaksanaan UUD 1945. Rencana dan proses pembangunan yang dilaksanakan selama masa jabatannya semaksimal mungkin menjamin integrasi dan pendekatan berbasis hak asasi dan keberlanjutan lingkungan hidup.

3. Ketua DPR RI harus mengembalikan RUU Cipta Kerja kepada Presiden;

 

Jakarta, 4 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081285586524; Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM), telepon: 081382083993; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi ELSAM), telepon: 08121996984.