Berkelanjutan dengan Menghormati HAM

ELSAM, Jakarta – Dalam rangka mendukung tercapainya bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia (HAM), ELSAM berkolaborasi dengan Kadin Indonesia menyelenggarakan dialog multipihak pada Senin (15/07/2019), di Menara Kadin, Jakarta.

Diskusi ini dihadiri puluhan peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, perusahaan, dan juga organisasi masyarakat sipil.

Narasumber diskusi David Vermijs dari Shift, Siddharta Moersjid selaku Ketua Komite Tetap Tanggung Jawab Sosial Kadin Indonesia, dan Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien, memaparkan persoalan seputar penerapan prinsip HAM dalam kegiatan bisnis.

Siddharta Moersjid mengatakan, banyak perusahaan masih belum memahami prinsip penghormatan HAM, CSR (Corporate Social Responsibility), dan SDGs (Sustainable Development Goals). Akibat dari kurangnya pemahaman ini, lanjutnya, mereka kesulitan dalam menerapkannya.

“Jika perusahaan-perusahaan mengetahui perbedaan di antara elemen-elemennya, mereka akan lebih mudah dan mampu untuk mengintegrasikan di dalam perusahaannya,” jelasnya.

Menurut Siddharta perusahaan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Bisnis yang berkelanjutan dalam pandangannya tidak bisa dijalankan dengan tujuan semata mencari laba tapi juga melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM. “Aspek keberlanjutan tidak hanya profit, perusahaan sekarang harus sesuai dengan responsibility report,” jelas Siddharta.

Andi Muttaqien dalam uraiannya menunjukkan sejumlah faktor yang menjadi penghambat penerapan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM (UNGPs) dalam operasional bisnis. Paparan tersebut dia kutip dari hasil riset ELSAM yang baru-baru ini diluncurkan.

“Pertama, tidak adanya kebijakan bisnis dan HAM yang koheren. Kedua, tatatan polisentrik untuk mengimplementasikan itu belum terbangun oleh NGO, pemerintah dan perusahaan. Ketiga, mekanisme belum menjangkau mekanisme pemulihan,” terang Andi.

Penerapan UNGPs menurut Andi akan berhasil jika terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat sipil.

“Jika dulu berhadap-hadapan di pengadilan, saling lapor di polisi akhirnya kita bisa ketemu di satu meja mendiskusikan. Konteks bisnis dan HAM mengubah pola gerakan kita. Pendekatan yang dulunya konfrontatif, blak-blakkan kita mulai mudah mendiskusikan kasusnya,” jelas Andi.

Putri Nidyaningsih