Berikan Perlindungan bagi Buruh yang Terimbas Pandemi Covid-19, Cabut RUU Cipta Kerja

Pernyataan Pers ELSAM

Berikan Perlindungan bagi Buruh yang Terimbas Pandemi Covid-19,
Cabut RUU Cipta Kerja

Selamat Hari Buruh se-Dunia…. Pandemi Covid-19 di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan masa puncak pandemi akan dimulai pada bulan Mei hingga Juni. Hingga tanggal 29 April 2020, korban yang teridentifikasi positif telah mencapai 9.771 orang, 1.391 orang sembuh dan 784 orang meninggal dunia. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kita semua dan harapannya agar situasi ini dapat pulih kembali seperti sedia kala.

Yang juga harus diperhatikan dari situasi ini bukan hanya korban yang teridentifikasi positif atau bahkan meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 saja, namun kita juga harus memperhatikan semakin rentannya kehidupan ekonomi seseorang akibat situasi ini. Kebijakan untuk merumahkan buruh/pekerja atau bahkan PHK telah diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Data Kemenaker per 20 April 2020 menyebutkan 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan telah dirumahkan dan terkena PHK akibat terimbas pandemi Covid-19. Rinciannya, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM.

Hilangnya pekerjaan seseorang akibat pandemi Covid-19 ini tentu saja akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Dalam laporan The SMERU Research Institute yang berjudul “The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia” ditunjukkan adanya pelemahan ekonomi akibat Covid-19 yang berdampak pada peningkatan penduduk miskin di Indonesia. Dalam laporan tersebut disebutkan jika ekonomi tumbuh hanya 1% maka tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 12,37%. Angka ini meningkat dari 2019 yang memiliki tingkat kemiskinan satu digit yakni sebesar 9,22%. Sementara hal ini juga diperkuat melalui laporan Bank Dunia. Laporan yang berjudul “Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class”, itu menunjukkan ada sekitar 115 juta orang kelas menengah di Indonesia yang masuk kelompok rentan miskin. Kelompok ini tentunya akan bisa dengan mudah turun kelas menjadi miskin karena wabah Covid-19.

Untuk mengantisipasi hal ini, pada 31 Maret 2020 lalu, pemerintah mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 Triliun untuk penanganan Covid-19 dan dari total dana itu, pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 Triliun untuk masyarakat lapisan bawah. Ada 7 (tujuh) program jaring pengamanan sosial yang diumumkan yakni 1) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan sebulan sekali pada 10 juta penerima; 2) Padat Karya Tunai (PKT) yang diberikan di wilayah pedesaan; 3) Kartu Sembako sebesar Rp 200.000,- untuk 20 juta penerima; 4) Kartu Prakerja sebesar Rp 20 Triliun untuk 5,6 juta penerima; 5) Subsidi Listrik yang diberikan bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA; 6) Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan sebesar Rp 600.000,- selama 3 (tiga) bulan; 7) Bansos Khusus Wilayah Jabodetabek sebesar Rp 3,7 juta per keluarga di Jabodetabek. Namun sepertinya berbagai dana besar untuk program jaring pengaman sosial tersebut belum dapat menyelesaikan masalah ini. Masalah penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena data yang berantakan kerap muncul ke permukaan. Hal yang lain adalah rumitnya mekanisme penyaluran bantuan sosial ini sehingga banyak masyarakat di daerah yang tidak mendapatkan bantuan tersebut juga sering dikeluhkan.

Pemerintah seharusnya dapat lebih fokus untuk menangani permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya bagi buruh yang terkena PHK atau dirumahkan. Apalagi juga diketahui pada awal April lalu, banyak perusahaan yang masih memaksa buruh atau pekerjanya untuk bekerja. Hal ini juga masih dialami oleh para buruh perkebunan yang masih dipaksa untuk bekerja dengan fasilitas keamanan perlindungan yang minim. Pada akhirnya para buruh ini harus mengalami dua ancaman sekaligus, yaitu ancaman PHK serta ancaman terpapar virus corona. Pemerintah harus memberikan perlindungan serta menjamin kehidupan para buruh tersebut bebas dari resiko PHK dan virus corona.

Gagapnya penanganan Covid-19 yang ditunjukkan oleh pemerintah sepertinya tidak menunjukkan perbaikan manajemen penanganan yang berarti. Ironisnya penanganan wabah virus corona ini juga harus diganggu dengan pembahasan RUU Cipta Kerja yang kontroversial dan banyak ditolak oleh masyarakat. Fenomena PHK yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19 juga akan terjadi jika RUU Cipta Kerja ini berlaku. Melalui RUU Cipta Kerja ini sistem kerja akan semakin fleksibel dan memudahkan pengusaha untuk melakukan PHK. Berbagai hak buruh atau pekerja selama ini diperjuangkan oleh kaum buruh/pekerja dikhawatirkan akan hilang karena RUU Cipta Kerja ini.

Ditundanya pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah karena besarnya penolakan organisasi-organisasi gerakan buruh yang besar menunjukkan bahwa memang ada masalah serius dalam RUU Cipta Kerja ini. Namun penundaan pembahasan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Buruh-buruh di Indonesia bukan hanya terdampak oleh klaster ketenagakerjaan saja, namun juga terdampak oleh klaster-klaster lainnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai solusi satu-satunya adalah cabut RUU Cipta Kerja dari program legislasi nasional di DPR dan mulai kembali perumusannya dari awal bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, dan lain sebagainya.

Untuk itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menuntut:

  1. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan menjamin kehidupan para buruh yang terkena PHK dan dirumahkan;
  2. Pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan mencabut RUU Cipta Kerja dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
  3. Pemerintah dan DPR untuk serius menangani pandemi Covid-19 di Indonesia;
  4. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memperluas program jaring pengaman sosial serta memperbaiki penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak;
  5. DPR RI harus memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan pada penanganan Covid-19

Jakarta, 1 Mei 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, S.H., M.H
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi: Wahyu Wagiman (Direktur Eksekutif), telepon: 081285586524; Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984; Ari Yurino (Staf Advokasi HAM), telepon: 082114560338