Bentrok Aksi Damai Papua 1 Desember: Tiga Pentas Kekerasan dan Hilangnya Jaminan Hak Asasi Manusia

Pentas kekerasan kembali dipertontonkan oleh aparat kepolisian dalam demonstrasi yang dilakukan 306 warga Papua pada Selasa, 1 Desember 2015. Dalam demonstrasi memperingati Hari Pembebasan Irian Barat tersebut aparat kepolisian lagi-lagi menelanjangi institusinya sendiri dengan menunjukkan sikap represif terhadap warga Papua yang menggelar aksi damai untuk mengekspresikan pembentukan identitas Papua di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, polisi melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua hingga terhadap jurnalis asing yang saat itu sedang meliput. Tindak kekerasan aparat kepolisian tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebrutalan terhadap Papua yang diperontonkan oleh aparat negara.

Setidaknya dalam pantauan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), terdapat tiga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi damai warga Papua tersebut:

Pertama, aksi damai yang dilakukan oleh ratusan warga Papua dibubar-paksa oleh aparat kepolisian yang berakhir dengan bentrok antara massa demonstran dengan aparat kepolisian. Polisi secara sewenang-wenang menghalangi laju demonstran dengan melepaskan tembakan gas air mata dan melakukan aksi kekerasan terhadap massa yang bertahan. Akibatnya, salah satu peserta aksi damai, Zeth Tabuni, mengalami luka di pelipisnya setelah tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi. Peristiwa ini secara gamblang membuktikan bahwa aparat kepolisian secara sengaja membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat warga Papua yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tindakan polisi juga secara terang-terangan menghalang-halangi penikmatan hak untuk bebas berkumpul di ruang publik yang dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang juga merupakan salah satu mandat HAM Konstitusi.

Kedua, tindakan pembubaran paksa demonstrasi damai juga melibatkan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Citra Referandum, SH yang tengah melakukan pendampingan terhadap warga Papua dalam aksi damai tersebut. Polisi juga melakukan tindakan salah-tangkap terhadap warga sipil bernama Halim yang kebetulan sedang berada di lokasi. Peristiwa ini menunjukkan kebobrokan dalam institusi kepolisian yang mudah menangkap siapa saja secara sewenang-wenang (arbitrary arrests) tanpa memperhatikan proses hukum yang adil (due process of law) yang menjadi mandat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketiga, serangkaian tindakan intimidasi dan kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tiga jurnalis asing yaitu Step Vaessen (Al Jazeera), Cris Brummit (Bloomberg) dan Archicco (ABC Australia). Ketiganya sedang melakukan liputan tentang aksi damai warga Papua ketika bentrokan antara kepolisian dengan massa akhirnya terjadi. Cris menerima intimidasi dari polisi untuk menghapus seluruh hasil foto selama bentrokan terjadi. Step, yang pada waktu kejadian juga sedang melakukan peliputan, dipaksa untuk menyerahkan ponsel miliknya setelah merekam tindakan pemaksaan yang dilakukan polisi terhadap Cris. Ponsel milik Step diambil-paksa sebelum akhirnya dipulangkan setelah seluruh rekaman video dihapus oleh polisi. Archicco dari ABC Australia bahkan mendapatkan pukulan dari aparat kepolisian. Kekerasan aparat terhadap kerja jurnalis merupakan afirmasi terhadap rapor buruk yang menempatkan Indonesia sebagai partly free country dalam hal kebebasan Pers sepanjang tahun 2014-2015 (Freedom House, 2015).

Tindak kekerasan aparat pada aksi damai 1 Desember 2015 merupakan kontradikdi dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-28 di Jenewa, Swiss pada 5 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia selalu menyadari pentingnya upaya memajukan toleransi dan penghormatan terhadap HAM. Apa yang dialami oleh ratusan warga Papua pada Selasa lalu justru menunjukkan bahwa pernyataan pemerintah di forum-forum internasional tidak tidak terbukti. Nyatanya, serangkaian pelanggaran hak asasi manusia secara terang-terangan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menghambat penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul bagi rakyat Papua yang melakukan peringatan damai di Jakarta, Selasa lalu.

Komitmen Indonesia untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik jelas dipertaruhkan bahkan diragukan mengingat sejumlah tindak kekerasan yang justru dilakukan oleh aparatur negaranya sendiri. Indonesia secara nyata telah mengingkari janjinya untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan Hak Sipol sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipol. Hak untuk berpendapat tanpa campur tangan (Pasal 19 ayat [1]), hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 21), serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 26) merupakan hak-hak esensial yang menjadi tanggungjawab Indonesia sebagai bagian dari komitmennya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta, 2 Desember 2015

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Indriaswati D. Saptaningrum (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081380305728 atau Wahyudi Djafar (Peneliti ELSAM), telepon: 081382083993.

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *