Bebaskan Kampus dari Represi Kebebasan Akademik

Pernyataan Pers ELSAM
Bebaskan Kampus dari Represi Kebebasan Akademik

 

Tanggal 29 Mei 2020 seharusnya menjadi hari di mana curah gagasan oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengalir ke publik luas secara virtual via aplikasi Zoom dan berlangsung Jumat (29/5) pukul 14.00-16.00 WIB. Acara Diskusi Publik “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” terpaksa dibatalkan karena CLS sebagai penyelenggara dan Narasumber dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum, mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak dapat secara terbuka untuk memberikan argumen yang berbasis keilmuan.

Setidaknya ada panitia yang terdiri dari contact person event, moderator, dan ketua CLS yang mendapatkan teror berupa ancaman dan peretasan. Selain itu nomor Ni’ma juga tak bisa dihubungi sejak tadi malam, diduga lantaran diretas. Ada pula informasi bahwa ia diteror. Panitia pun baru tadi pagi bisa berkomunikasi dengan Ni’ma.

Sebelumnya Diskusi CLS UGM ini ramai disorot setelah adanya tulisan dari pengajar Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono Widyakanigara. Bagas menilai diskusi itu makar dan harus ditindak tegas. Pihak Dekan FH UGM Prof. Sigit Riyanto mengatakan sumber polemik ini adalah tidak adanya konfirmasi. Padahal, tak ada satupun kata atau gagasan makar di balik diskusi itu. Menurut Sigit, tak ada yang salah dari menggelar diskusi tentang pemecatan presiden selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan etika kesusilaan apalagi dalam diskusi bersifat ilmiah dan akademis, tidak politis.

Dalam hal ini tuduhan Makar terhadap diskusi akademisi ini perlu dipahami sesuai dengan Putusan No. 28/PUU-IV/2017, bahwa makar dan pemberontakan yang diatur Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP menurut  Mahkamah Konstitusi harus dimaknai tidak sampai mengganggu kebebasan publik. Terlebih lagi mengingat, kebebasan berpendapat itu semakin dilindungi dengan adanya konsep kebebasan akademik, yang secara tegas diakui oleh negara yang tertuang secara universal berdasarkan Magna Charta  Universitatum (Bologna, 18 September 1988).

Tuduhan makar dan tindakan intimidasi di atas melukai penikmatan hak setiap orang untuk berpendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang No.12 Tahun 2005  tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Di dalam Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik ini, Negara menjamin setiap orang untuk berpendapat tanpa intervensi dan berekspresi, termasuk menerima dan mengolah informasi dalam berbagai media.

Di saat yang bersamaan, penyelenggara dan narasumber adalah bagian dari entitas pendidikan tinggi yang pada marwahnya berperan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Akademisi dan peserta pendidikan tinggi sebagai civitas akademika dilindungi dan dijamin oleh Negara untuk penikmatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Setiap topik yang diangkat dalam mimbar akademik merupakan bagian dari strategi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks di atas, CLS yang merupakan sivitas akademika FH UGM dan Narasumber sebagai sivitas akademika FH UII dapat dengan bebas untuk membahas persoalan impeachment terhadap pemimpin negara dan pemerintahan karena menggunakan basis keilmuan Hukum Tata Negara. Aktivitas tersebut sejalan dengan definisi dari “otonomi keilmuan” yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Dikti bahwa untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik adalah otonomi sivitas akademika.

Terlebih, Diskusi Publik ini juga belum terlaksana sehingga konten pembahasannya belum terlihat saat ancaman berlangsung. Pernyataan Dekan FH UGM, Sigit, tepat karena sumbu permasalahan ada di titik nihilnya upaya konfirmasi ilmiah dari pihak yang menuduh dan mengintimidasi.

Atas hal tersebut, ELSAM menyatakan hal sebagai berikut:

  1. Menuntut kepada Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa intimidasi kepada penyelenggara, dosen dan para pihak terkait dalam rencana pelaksanaan diskusi  ilimiah tersebut;
  2. Menuntut kepada Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa peretasan perangkat telepon milik penyelenggara, dosen dan para pihak terkait dalam rencana pelaksanaan diskusi  ilmiah tersebut;
  3. Menuntut Pejabat Sivitas Akademika UGM untuk bisa menjamin ruang diskusi bagi siapapun dengan berprinsip pada kebebasan akademik;
  4. Menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi turut serta memastikan kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari strategi pengembangan ilmu pengetahuan.

 

Jakarta, 30 Mei 2020
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) telp: 08121996984, Vita Yudhani (Staf Advokasi HAM) telp: 081284972483 atau Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.