Balik Arah Agenda Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pernyataan Pers ELSAM
Balik Arah Agenda Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet—untuk kedua kalinya—yang lagi-lagi memantik kekecewaan di kalangan masyarakat sipil, atas keputusan politiknya tersebut. Di antara sembilan kementerian yang mengalami perombakan, Presiden ternyata menunjuk Jendral (Pur.) Wiranto—salah satu terduga pelaku kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu—sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam),menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Keputusan tersebut jelas-jelas merupakan tamparan bagi perjuangan masyarakat sipil dan pengingkaran serius Pemerintah Jokowi-JK, terhadap komitmen perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dimandatkan UUD 1945, maupun komitmen politik Nawacita.

Perlu diketahui, bahwa pada Feburari 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di bawah Unit Kejahatan Serius (Serious Crime Unit), telah mendakwa Wiranto, bersama-sama dengan Mantan Gubernur Timor Timur, Abilio Soares, dan enam petinggi militer senior lainnya, atas sejumlah pembantaian dan persekusi sepanjang serbuan militer Indonesia, selama periode pembebasan Timor-Timur tahun 1999. Bersamaan pula dengan dakwaan tersebut, nama Wiranto juga masuk sebagai terduga pelaku pelanggaran HAM yang berat dalam laporan-laporan penyelidikan yang diinisiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yaitu dalam Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, serta Peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2.

Kehadiran Wiranto dalam susunan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi, memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia bukan hanya tidak serius, namun secara terang-terangan tidak menunjukan itikad baik dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Langkah mundur Presiden Joko Widodo kali ini secara tidak langsung menunjukkan dukungan Pemerintah Republik Indonesia dalam melanggengkan impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh dunia internasional, sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam laporan tahun 2009 bertajuk Peacebuilding in the Immediate Aftermath of Conflict, yang menekankan bahwa memberantas impunitas merupakan esensi dalam mengembalikan perdamaian dan melestarikan rule of law.

Penunjukkan Wiranto sebagai Menkopolhukam, lagi-lagi menunjukan adanya kesesatan berpikir, contradictio in terminis, di mana terma “hukum” dan “keamanan” sama sekali tidak dapat disandingkan dengan Wiranto, yang memiliki sejarah kelam dalam peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Keputusan politik ini seperti memanggil kembali badai ketakutan dan kecemasan dalam penegakan hak asasi manusia, serta menciptakan jalan suram dalam menautkan agenda Nawacita, untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM berat seadil-adilnya dengan cita-cita masa depan Indonesia. Dalam Nawacita, sebagai visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK, mereka berjanji untuk menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang dinilai telah menjadi ganjalan politik bagi bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah mungkin keseluruhan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat terlaksana, jika salah satu terduga pelaku pelanggaran, justru memegang posisi kunci atas agenda penyelesaian tersebut?

Merespon situasi tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mengecam dan menyayangkan penunjukan Wiranto sebagai Menkopolhukam, serta mendesak Presiden untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan adanya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, dalam sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimanapun, komitmen serta tindakan yang konsisten dengan janji-janji yang telah disusun pada masa awal pemerintahan, merupakan cara yang fundamental untuk membuktikan legitimasi baik sosial, politik dan moral pemerintahan Presiden Jokowi-JK, agar pemerintahan ini memperoleh dukungan dari rakyat (demos) seutuhnya.

Jakarta, 28 Juli 2016

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyudi Djafar (Deputi Direktur PSDHAM-ELSAM), telepon: 081382083993, atau Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM) telepon: 087885476336.