Badan Intelijen dan Korporasi Langgar Kebebasan Berekspresi dan Hak Privasi, 23 LSM Lintas Negara Himbau PBB Bentuk Special Rapporteur

ELSAM, Jakarta – Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi yang semakin canggih, berakibat meningkatnya pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas privasi yang terjadi di beberapa negara. Pelanggaran tersebut kebanyakan dilakukan oleh sejumlah badan intelijen dan perusahaan swasta yang mengolah data pribadi masyarakat sipil tanpa ada peraturan yang belum jelas.

Menanggapi permasalahan tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan 23 Organisasi Masyarakat sipil dari berbagai negara mengajukan surat permohonan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera membentuk Special Rapporteur yang khusus mengkaji isu kebebasan berekspresi. Adapun organisasi masyarakat sipil yang turut serta berasal dari sejumlah negara antara lain, Kenya, Argentina, Morocco, India, Brazil, Colombia, Chile, Pakistan, Filipina, Hongkong, Kenya, Senegal, Tunisia, Inggris, Meksiko, Afrika Selatan, Bangladesh, Uganda dan Zimbabwe.

“Di negara-negara kami, privasi adalah kunci dalam pencapaian lingkungan yang sehat untuk melibatkan warga negara sebagai sosial kontrol terhadap pemerintah. Selain itu kebebasan ekspresi juga alat untuk melindungi individu dari diskriminasi dan marjinalisasi sosial. Namun hak esensial tersebut akan terancam oleh kepentingan korporasi dan politik” tertulis dalam Surat yang ditujukan kepada Cannataci sebagai Special Rapporteur PBB pada tanggal 3 Juli 2015.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa badan intelijen dengan mengatasnamakan kepentingan negara dan semangat untuk memberikan perlindungan dari terorisme,akan  melakukan intervensi terhadap privasi orang secara melawan hukum. Sedangkan para perusahaan besar, menggunakan teknologi tersebut untuk mengekspor produk dan memberikan layanan untuk pemerintah dunia dalam rangka peningkatan laba.

Intervensi dilakukan mereka dengan mengumpulkan, menyimpang, memblokir tanpa izin, mengakses, mengamati, dan menganalisa data pribadi dan jalur komunikasi masyarakat sipil yang tersimpan di database biometrik. Bahkan mampu membuka profil data anonim dengan teknologi sistem algoritma yang canggih.

“Intervensi ini sama saja tidak menghargai aspek HAM. Mereka menganggap privasi individu sebagai halangan untuk suatu hal yang sesungguhnya belum jelas tetapi mengatasnamakan keamanan nasional. Hal ini menjadi penting karena akan mengancam kebebasan dan hak atas privasi kita yang juga merupakan unsur esensial dari HAM” jelas surat tersebut.

Selain intervensi dan pengawasan massal, terdapat pula kriminalisasi atas ekspresi yang sah. Di beberapa negara kegiatan tersebut sudah dilegitimasi oleh dasar hukum. Hal ini menjadi hambatan sosial, karena di beberapa negara pemerintah dengan kewenangan itu akan mengatur kegiatan masyarakat dan bahkan memberikan ancaman kepada mereka yang mendokumentasikan pelangaran hak atas privasi dan meneliti kebijakan dan praktek negara. Diperparah dengan kapasitas pengadilan yang kurang pelatihan khusus dan pengetahuan mengenai hak privasi dan kebebasan berekspresi.

“Kami sangat berharap bahwa PBB,melalui Special Rapporteur dapat memberikan analisis akademis yang dapat menjadi bimbingan pada masyarakat. Selain itu juga membentuk kerangka yang berlaku mengenai hak privasi, seperti mendefinisikan ruang lingkup hak privasi, khususnya dalamkonteks digitalisme; serta mengidentifikasi mekanisme pengawasan peradilan dan lainnya” minta sejumlah LSM tersebut dalam surat.

Selain itu, 23 LSM ini juga merekomendasikan untuk mengadakan pertemuan internasional dan regional dalam bentuk konferensi internasional. Konferensi ini sebagai bentuk kerja sama dan koordinasi para ahli HAM diseluruh dunia guna mengembangkan analisis dan rekomendasi perlindungan terhadap hak privasi dan kebebasan berekspresi.

Penulis: Lintang Setianti