Badan Cyber Nasional, Ancaman Kebebasan Berekspresi?

Pemerintah segera membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Badan ini tinggal menunggu Presiden Joko Widodo menandatangani draf Peraturan Presiden tentang BCN yang sebelumnya diajukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Namun, pembentukan BCN mengundang tanya. Apakah lembaga ini akan mengancam iklim demokrasi digital seperti hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat dalam internet?

Jumlah pengguna internet terus meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Dalam catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2013, pengguna internet mencapai 82 juta orang. Naiknya penggunaan informasi teknologi ini juga ikut mendongkrak jumlah kejahatan siber.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar, setuju dengan pembentukan BCN. Badan ini akan menjalankan fungsi pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarat dalam berselancar di internet tanpa khawatir diserang peretas.

“Namun di sisi lain, kalau badan ini terbentuk, pemerintah juga harus memastikan strategi dalam pengamanan jaringan keamanan internet itu tak mengganggu hak masyarakat, hak publik atas kebebasan memperoleh informasi dan menyatakan pendapat,” kata Wahyudi Jafar, di Jakarta, Senin 29 Desember 2014.

Wahyudi menyarankan BCN lebih fokus menghadapi ancaman perang siber. Sebab, perang siber amat merugikan banyak pihak. Sistem informasi bandar udara, pemesanan tiket online, transaksi keuangan lewat jaringan internet yang diserang peretas akan berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat sipil.

“Bayangkan kalau misalnya ada yang tiba-tiba yang menyerang sistem informasi di Bandara Soekarno-Hatta atau layanan publik lainnya. Itu pasti akan membuat kacau penerbangan,” lanjutnya.

Menurut Wahyudi, selama ini perang siber lintasnegara dilakukan secara sporadis atas inisiatif para peretas. Peretas yang merasa negaranya terancam oleh peretas dari negara lain akan melakukan serangan balik. Ke depan, pola ini harus diubah. Negara lewat BCN yang langsung bertanggung jawab kepada presiden mesti berperan sebagai komandan “pasukan” peretas.

“Nantinya BCN juga bisa jadi ruang konsolidasi perang siber dengan pihak lain kalau diperlukan,” kata Wahyudi.

Supaya tak salah arah, BCN juga harus berpatok pada Resolusi PBB tentang pemajuan, perlindungan, dan penikmatan hak asasi manusia atas internet. Dalam resolusi yang dikeluarkan pada 2012 itu terdapat pengakuan bahwa ekspresi yang disampaikan secara online mendapatkan perlindungan sama dengan aktivitas ekspresi secara offline. Resolusi itu akan memagari BCN agar tak menggunakan otoritasnya untuk mengendalikan kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan informasi publik.

Pakar komunikasi dan telekomunikasi (IT) Onno Widodo Purbo menilai, BCN sebaiknya fokus pada perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. Misalnya, melacak jejaring kelompok terorisme yang berencana melakukan serangan di Indonesia. Dengan pelacakan ini, pemerintah dapat melakukan pencegahan lebih dini.

Terkait dengan kebebasan berekspresi, Onno lebih menyorot pada pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut selama ini disalahgunakan untuk memenjarakan seseorang dalam hal kebebasan berekspresi. “Pencemaran nama baik di UU ITE agak berlebihan,” katanya.

Salah satu penggagas BCN, Agus Barnas, mengklaim badan ini tak akan mengurus hal-hal teknis seperti mengatur hak-hak demokrasi masyarakat di dunia siber. Sebab, sudah ada beleid lain yang mengaturnya seperti UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Kita mensinergikan UU yang sudah ada. BCN ini nanti jadi semacam helicopter view. Meng-cover secara nasional,” kata Agus yang juga ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kemenko Polhukam.

Agus menambahkan, pembentukan BCN berfokus pada perlindungan masyarakat terhadap serangan siber yang makin berkembang. Sebab, hampir seluruh kegiatan seperti transaksi keuangan, pembayaran listrik, pembelian tiket transportasi dan penarikan uang tunai sudah menggunakan internet.

Agus juga menjamin pemerintah akan terbuka dan melibatkan lebih banyak pihak untuk mengatur BCN lebih baik. “Justru kita kan merangkul untuk melindungi kepentingan mereka secara nasional. Ini tak berpikiran untuk merugikan. Justru ini kerja bersama,” tutupnya.*

Read more: http://www.varia.id/2014/12/30/badan-cyber-nasional-ancaman-kebebasan-berekspresi/#ixzz3NwOGM0WS