Aturan belum Memadai, Iklan Politik di Media Sosial belum Berimbang

ELSAM, Jakarta—Penggunaan media sosial untuk kampanye politik memunculkan tantangan sekaligus peluang. Penyelenggara Pemilu dan penyedia platform dituntut untuk menyediakan aturan yang lebih ketat agar iklan di media sosial lebih sehat dan berimbang.

Permasalah tersebut menjadi pokok perbincangan dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) tentang iklan politik yang digelar ELSAM pada Rabu (21/10) lalu.

Peneliti ELSAM Alia Yofira Karunian memapakan beberapa alasan kenapa pengaturan iklan di media sosial harus dibedakan dengan iklan di media konvensional. Hal ini menurutnya terkait perbedaan dari iklan di kedua media ini.

Pertama, dari sisi penargetan. Iklan di media sosial dapat diarahkan kepada orang-orang tertentu, seperti usia, hobi, status ekonomi, hingga aktivitas online mereka. Penargetan ini tidak bisa dilakukan oleh media konvensional seperti televisi atau radio.

Kedua, dari sisi pengawasan. Iklan di media konvensional mendapat pengawasan yang sangat tinggi karena sudah ada kerangka regulasi yang memadai. Selain itu, iklan tersebut juga dapat diawasi oleh oleh publik. Sedangkan di media sosial iklan disebarkan ke masing-masing pemilik akun media sosial sehingga hanya pemilik akun sendiri yang akan bisa melihat.

Ketiga, dari sisi jangkauan. Iklan di media sosial dapat menjangkau target yang lebih luas dibanding iklan di media konvensional.

Kerena perbedaan-perbedaan tersebut, lanjut Alia, iklan politik di media sosial haru diatur secara berbeda dengan iklan di media konvensional.

Terkait aturan Peneliti Senior Netgrit Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Peraturan KPU tentang iklan politik di media sosial masih memiliki banyak celah. Di antaranya belum mengatur tentang konten dan jangkauan iklannya.

Peraturan juga belum menentukan batas anggaran. Tanpa pembatasan biaya yang dikeluarkan, lanjut Ferry, iklan politik baik di media sosial terancam tidak berimbang. Iklan akan dikuasai oleh partai atau kandidat yang memiliki modal besar.

Kekurangan lain dalam Peraturan KPU juga ditegaskan ole Peneliti Perludem, Mahhardhika. Menurutnya aturan yang ada saat ini   saat ini masih mengatur hal-hal yang teknis, seperti jumlah akun, jumlah konten, dan waktu penayangan. “Padahal, yang paling penting adalah transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Dhika

Merespon masalah tranparansi, Politics dan Government Outreach, Facebook Asia Pasifik (APAC) Noudhy Valdryno mengatakan, Facebook telah meluncurkan Ads Library sebagai upaya transparansi. Informasi terkait iklan politik di Facebook seperti nama pengiklan dan seberapa besar biaya yang digunakan tercantum dalam fitur tersebut.

Ads Libray Facebook dinilai sebagai langkah maju penyedia platform dalam mendorong transparansi. Meski demikian, informasi dalam fitur tersebut perlu dibuat lebih informatif, seperti rincian siapa pengiklan dan pihak ketiga yang mengiklan atas nama entitas lain. “Informasi iklan yang di take down juga perlu ditampilkan,” usul Dhika.

Media sosial bukan melulu soal tantangan.  Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengatakan dapat media sosial dapat mebuat penyelenggaraan Pemilu lebih demokratis.   Dari sisi biaya yang harus dikeluarkan, misalnya. Iklan di media sosial lebih murah dibanding iklan di media konvensional. Hal ini lanjut Saidiman memberi kesempatan kepada partai dengan modal minim untuk beriklan.

“Media sosial sebenarnya menjadikan politik lebih setara dan demokratis. Sehingga, publik dengan dana yang terbatas juga dapat bersaing. Adanya pengaturan terkait iklan politik di media sosial memang penting tetapi juga perlu disadari bahwa media sosial ini menjadikan setiap orang mendapat peluang yang sama,” ungkap Saidiman.

FGD Iklan Politik di Media Sosial: Identifikasi Tantangan dan Rekomendasi digelar selama dua hari. Di hari pertama ELSAM mengundang lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang kepemiluan, lembaga survei politik, dan penyedia platform. Sementara FGD hari kedua mengundang lembaga penyelenggara Pemilu dan partai politik.

Shevierra Danmadiyah