Ancaman Privasi dalam Teknologi Pemantauan COVID-19

Jakarta, ELSAM—Situasi pademi COVID-19 telah mendorong banyak negara menggunakan teknologi untuk melakukan pemantauan (surveillance) terhadap warganya. Tanpa kejelasan prosedur dan aturan yang memadai, penggunaan teknologi pemantaun ini berisiko disalahgunakan.

Teknologi pemantauan ini setidaknya digunakan dalam tiga hal: mulai dari penggunaan aplikasi pelacakan untuk melakukan contact tracing dan tracking; penggunaan pagar elektronik untuk memantau pasien positif COVID-19 yang harus melakukan karantina atau memantau pergerakan mereka; dan pengkategorian penduduk berdasarkan warna, untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan seperti harus karantina, boleh berpergian, atau tidak boleh berpergian.

Di Indonesia, penggunaan alat pemantauan di masa krisis ini tidak disertai dengan kepastian batas waktu penggunannya dan  karena itu bisa saja dilembagakan pada situasi normal.

Catatan itu disampaikan Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM, dalam konferensi “COVID-19: Assessing Indonesia’s Response” yang diselenggarakan oleh IDeHaRI dan CILIS Universitas Melbourne, pada Selasa, 6 Oktober 2020 yang lalu.

Lebih jauh Wahyudi megatakan, praktik-praktik pemantauan populasi (surveillance population) atas nama penanganan COVID-19 telah mengancam hak atas privasi dan data pribadi masyarakat.

Ancaman tersebut kian jelas dengan tidak adanya hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif di Indonesia. Tanpa hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif, pelindungan data pribadi menjadi tidak pasti.

Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap warga diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Sayangnya, lanjut Wahyudi, aturan mengenai prosedur dan batasannya belum tersedia.

“Secara praktikal, penggunaan aplikasi PeduliLindungi misalnya tidak menyediakan kebijakan privasi dan term of services yang memadai. Ini berakibat pada besarnya risiko penyalahgunaan data pribadi penggunanya,” ungkap Wahyudi.

Aplikasi tersebut juga dinilai kurang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, misalnya terkait dengan prinsip pembatasan pemrosesan data (purposive limitation), penggunaan data seminimal mungkin (data minimization), batas waktu penyimpanan (storage limitation), dan akuntabilitas.

Selain itu, aplikasi penelusuran kontak ini juga masih mengambil beberapa data yang tidak secara langsung berkaitan dengan penangaan COVID-19, misalnya gambar dan kartu sim.

“Problem juga terkait dengan penyimpanan data dan pihak-pihak yang bisa mengakses data yang dikumpulkan dan diproses,” lanjut Wahyudi.

Pemantauan populasi selama penanganan COVID-19 telah mempercepat pengumpulan data-data kesehatan, termasuk data biometric. Tanpa kerangka pelindungan yang memadai, risikonya bagi publik akan besar.

“Oleh karenanya untuk memastikan perlindungan hak privasi, diperlukan suatu hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif dan menekankan pada pendekatan human centric,” tegas Wahyudi.

Adm