Ancaman Pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Dinas Pendidikan Sebagai Tindakan Pembatasan Hak Anak untuk Berekspresi

Pernyataan Pers ELSAM

Ancaman Pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Dinas Pendidikan Sebagai Tindakan Pembatasan Hak Anak untuk Berekspresi

(Jakarta, 4 Okt 2019) Pada 29 dan 30 September 2019 yang lalu, pelajar STM  berpartisipasi dalam protes (demonstrasi) di Jakarta terkait dengan beberapa RUU yang mengancam hak asasi manusia dan kebebasan sipil.  Protes yang dilakukan pelajar STM merupakan bagian dari proses demokrasi yang patut diapresiasi karena memiliki potensi  dalam mempengaruhi perubahan politik (kebijakan).  Namun di sisi yang lain, para pelajar  STM itu juga akan  menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka akibat tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Partisipasi anak untuk menyatakan ekspresinya atas isu yang menjadi perhatiannya kini telah menjadi fenomena global. Aksi protes yang dipelopori oleh  Greta Thunberg, Remaja 16 tahun menginspirasi jutaan pelajar  di seluruh dunia untuk mengekspresikan suara mereka atas  respon yang lamban oleh para pemimpin negara-negara di dunia dalam penanganan krisis pemanasan global.

Dalam kaitan dengan demonstrasi pemanasan global yang akan dimulai pada 20 September 2019 lalu, Pemerintah Kota New York mengizinkan sekitar 1,1 juta pelajar untuk membolos sekolah untuk berpartisipasi dalam mengikuti demonstrasi global terkait perubahan iklim. Wali Kota New York Bill de Blasio menuturkan Dinas Pendidikan Kota New York akan memberikan prosedur bagi orang tua dan para pengajar untuk mengizinkan anak-anak berpartisipasi dalam protes global yang akan digelar selama beberapa hari tersebut. “Kota New York mendukung generasi muda kita. Mereka adalah nurani kita,” kata Blasio dalam kicauannya di Twitter. Aksi protes global perubahan iklim di New York ini merupakan bagian dari gerakan Global Climate Strike yang diselenggarakan selama 20-27 September mendatang di seluruh dunia.[1]

Tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota New York merupakan bentuk dari kewajiban positif dalam memberikan layanan publik bagi anak-anak untuk  menjamin ekspresi pandangan politiknya yang berbeda.  Protes berpotensi dijadikan sebagai instrumen yang berguna untuk memajukan hak-hak anak seperti upaya yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, kelompok buruh, kelompok aktivis dalam  mempromosikan hak asasi manusia. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru berpotensi membatasi hak anak untuk menyatakan ekspresinya, berkumpul, dan berserikat melalui aksi protes (demonstrasi).

Kepala Dinas Pendidikan DKI Ratiyono mengancam mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus) milik pelajar apabila  melakukan kerusuhan dalam berdemo. “Kalau dia kriminal bisa pemberhentian KJP, tapi kalau sifatnya ikut-ikutan (cuma) kena sanksi dari kepolisian dan mendapat peringatan dan pembinaan pada orang tua, itu barang kali dikumpulkan jangan diulangi ya, KJP-nya tetap jalan,” ujar Kepala Disdik DKI Ratiyono di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/10) seperti yang dikutip Merdeka.com.[2] Ratiyono juga menyatakan “Kalau dihentikan udah miskin ya ikut-ikutan rusak masa depannya, tapi tetap diingatkan kamu sudah miskin jangan ikut-ikutan.” Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tak akan langsung memberhentikan KJP begitu saja. Mereka tetap akan mempertimbangkan keadaan ekonomi dari keluarga si pelajar.[3]

Merujuk pada  Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus maka Pencabutan KJP memang dimungkinkan. Salah satunya jika peserta didik penerima KJP melakukan hal-hal yang dilarang Pasal 32 Peraturan Gubernur tersebut. Terdapat larangan yang berujung pada sanksi pencabutan KJP Plus, antara lain: (1) membelanjakan KJP Plus di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini; (2) merokok; (3) menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang;  (4) melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual; (5) terlibat dalam kekerasan/bullying; (6) terlibat tawuran; (7) terlibat geng motor/geng sekolah;  (8) minum minuman keras/minuman beralkohol; (9) terlibat pencurian; (10) melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan; (11) terlibat perkelahian; (12) terlibat penipuan; (13) terlibat nyontek massal; (14) membocorkan soal/kunci jawaban;  (15) terlibat pornoaksi/pornografi; (16) menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional manpun melalui media online; (17) membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan; (18) sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;  (19) sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan; (20) menggandakan/menjaminkan KJP Plus dan/ atau buku tabungan KJP Plus kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun; (21) menghabiskan KJP Plus untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan;  (22) meminjamkan KJP Plus kepada pihak manapun; dan (23) melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah. Berdasarkan peraturan ini tidak ada larangan peserta didik berpartisipasi melalui demonstrasi sebagai manifestasi kebebasan berekspresi.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia, setiap negara memiliki kewajiban positif untuk mendukung setiap warga negaranya, termasuk anak-anak untuk menyatakan pendapatnya   dan anak harus diakui sebagai subyek hak asasi manusia yang memiliki hak untuk memprotes. Pada titik ini, anak-anak juga memiliki hak untuk difasilitasi dalam melakukan aksi protes mereka oleh negara.

Pada prinsipnya semua anak-anak dari segala usia dapat terlibat  dalam protes  sesuai dengan tingkat kematangan dan kapasitas anak yag tengah berkembang.  Konvensi Hak Anak yang telah diakui menjadi bagian dari hukum nasional yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengakui hak anak atas kapasitas yang tengah  berkembang sehingga larangan bagi anak untuk menghadiri protes didasari pada asumsi yang sering keliru bahwa anak-anak tidak memiliki kehendak dan  kapasitas.  untuk menggunakan hak-hak mereka. Asumsi yang menyatakan anak tidak memiliki kompetensi sebagai warga negara sehingga dieksklusikan dalam proses demokrasi merupakan bentuk diskriminasi. Kompetensi partisipasi anak dalam kehidupan publik justru semestinya difasilitasi selama masa kanak-kanak sampai mereka mencapai usia delapan belas tahun dan mampu secara otonom melaksanakan hak-hak politiknya secara penuh sebagai warga negara. Keterlibatan pelajar STM menunjukkan bahwa mereka telah teredukasi  dan  terakses informasi melalui  internet. Faktor ini berkontribusi terhadap kesadaran  politik para pelajar untuk terlibat dalam aksi demonstrasi.  Komite Hak Anak PBB, berpendapat bahwa  anak-anak tidak dapat diharapkan tumbuh menjadi anggota masyarakat (warga negara) yang penuh apabila mereka tidak memiliki pengalaman berpartisipasi dalam kehidupan sekolah dan masyarakat (publik).

Konvensi Hak Anak mengakui  hak sipil dan politik terkait dengan kebebasan seperti halnya bagi orang dewasa, meliputi  hak kebebasan berekspresi (Pasal 13), kebebasan berpikir dan berhati nurani (Pasal 1), dan hak untuk kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul secara damai (Pasal  14). Pada titik ini, seharusnya pemerintah dan para politisi memaknai partisipasi pelajar STM sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang  dan kepentingan terbaik bagi anak bukan melakukan tindakan sebaliknya melakukan tindakan yang berpotensi membatasi hak-hak anak yang dilandasi asumsi yang keliru dan berbicara atas nama kepentingan anak. Pembatasan terhadap hak anak semestinya dilakukan menurut norma universal hak asasi manusia yang dilakukan dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan masyarakat atau moral atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks ini, Komite Hak Anak PBB menegaskan bahwa   kewajiban positif yang harus dipastikan oleh negara untuk memastikan perundang-undangan mereka sesuai dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kewajiban untuk melindungi keselamatan anak-anak ketika mereka melakukan protes.

Berdasarkan pandangan di atas, ELSAM merekomendasikan beberapa hal berikut:

  1. Tindakan protes  (demonstrasi) memang akan memunculkan risiko kekerasan seperti banyak dialami oleh pelajar STM peristiwa pada 29 dan 30 September 2019 yang lalu. Anak-anak mungkin akan menghadapi risiko lebih besar daripada orang dewasa dalam keadaan. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah, aparat kepolisian,  pendidik, aktivis, dan orang-orang dewasa  yang berada di sekitar mereka harus memberikan perlindungan khusus bagi  anak-anak agar keselamatannya tidak terancam;
  2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus melaksanakan kewajiban positifnya untuk memfasilitasi anak-anak ketika melaksanakan hak konstitusional dan hak hukumnya untuk melakukan protes sebagai bagian dari fasilitasi negara untuk mengantarkan mereka menjadi warga negara yang memiliki kompetensi penuh secara politik.  Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat mensyaratkan adanya izin dari orang tua dan mendapatkan pendampingan dari para tenaga pendidik, aktivis organisasi masyarakat sipil, aktiviis organisasi bantuan hukum  atau orang dewasa lainnya dalam melaksanakan hak mereka untuk berekspresi. Pendampingan dari orang dewasa menjadi prasyarat agar protes yang dilakukan anak-anak bisa berjaan secara damai, tidak merugikan hak asasi manusia kelompok lain, termasuk pesan dalam aksi protes tersebut tidak merendahkan martabat kelompok masyarakat yang lain;
  3. Kepolisian Republik Indonesia harus melindungi keselamatan anak-anak yang melakukan protes dan mencegah aparat kepolisian melakukan tindakan represif atas pelaksanakan hak anak untuk berekspresi dan berkumpul.

Jakarta, 4 Oktober 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

 Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: +628121996984, atau Sekar Banjaran Aji (Staff Advokasi Hukum) +62 812-8776-9880