Amicus Curiae Dalam Kasus Kriminalisasi Bongku Masyarakat Adat Sakai

Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal. Suku Sakai adalah salah satu suku adat dari sekian banyak suku adat yang ada di Provinsi Riau. Keseharian Bongku adalah bertani tradisional, untuk menghidupi keluarganya bertanam Ubi Kayu, Ubi Menggalo (Ubi Racun) yang dapat diolah menjadi Menggalo Mersik salah satu makanan tradisional masyarakat adat Sakai.

Berawal dari keinginan Bongku membuka lahan untuk ditanami Ubi kayu dan Ubi Menggalo, Bongku menggarap lahan yang merupakan lahan atau tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis. Pada Hari Minggu, 3 November 2019 Bongku ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Dalam proses persidangannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bongku terbukti bersalah dan dakwaan yang sesuai adalah dakwaan ketiga, yakni Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No 18/2003 karena arena telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengirimkan sebuah Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat Suku Sakai Pada Perkara Pidana No: 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls dimana Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal dianggap melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan ELSAM mengajukan Komentar Tertulis kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili Gugatan tersebut. Bahwa ketentuan pidana kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Dalam tindakan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk tujuan komersil sebagaimana yang dilakukan oleh Bongku bin (alm) Jelodan merupakan suatu tindakan yang harus dilindungi oleh hukum negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah secara tegas menyebutkan “ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”.

Selain itu, tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang dari undang-undang tersebut adalah karena pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara dan rusaknya lingkungan hidup. Selain itu juga dalam rangka mencegah dan memberantas perusakan hutan sebagai kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Kasus Bongku Bongku Bin Jelodan (Alm) yang hanya menebang 20 pohon untuk menanam ketela tentu tidak masuk dalam diskripsi yang dimaksud tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Unduh