Siaran Pers ELSAM: Amandemen UU ITE Harus Mampu Memberi Solusi, Tidak Sekadar Mengejar Target Legislasi

Pada era modern saat ini, teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi ini, serta semakin canggihnya fitur‐fitur yang ditawarkannya untuk membantu aktivitas manusia, memiliki andil yang sangat signifikan dalam mendigitalisasi perilaku manusia di ruang publik. Aktivitas yang dulu semata‐mata dilakukan secara offline telah bermigrasi ke ruang‐ruang dalam jaringan (online). Menyadari perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diharapkan dapat menjadi instrumen kunci dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia. Konsiderans UU ITE secara jelas mengakui bahwa aturan ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembentukan UU ITE yang pada mulanya dimaksudkan untuk pengaturan kegiatan perekonomian secara elektronik justru menjadi instrumen yang syarat dengan ketentuan pembatasan terhadap aktivitas di dunia maya. Sejak disahkan menjadi undang-undang, UU ITE telah digunakan untuk mengkriminalisasi sebanyak 127 pengguna internet terutama atas tuduhan pelanggaran Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. Jika dilihat dari praktik penggunaan UU ITE yang justru berefek negatif terhadap aktivitas di dunia maya, undang-undang ini sebenarnya mengandung dua masalah krusial yaitu: Pertama, UU ITE belum berhasil menjadi pedoman yang komprehensif bagi optimalisasi penggunaan teknologi dunia maya yang justru cenderung berfokus pada pemidanaan perbuatan materiilnya bukan mengakomodasi prosedur penindakannya; Kedua, pembuat kebijakan tidak memperhitungkan dengan baik dampak dari rumusan norma hukum ketika diimplementasikan dalam tataran praktis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa keganjilan, seperti tingginya ancaman hukuman, duplikasi tindak pidana yang membelenggu kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.

Karakteristik teknologi internet yang memiliki skala global dan tanpa batas (interkoneksi global) membutuhkan suatu regulasi dan tata kelola yang diharapkan mampu melindungi dan sesuai dengan harapan masyarakat internasional. Dengan demikian terdapat jaminan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara berkelanjutan dalam konteks jaringan global. Kerangka referensi hukum dalam pengaturan pemanfaatan teknologi internet merupakan bentuk multidispliner ilmu yang harus direintegrasi dengan berbagai ilmu untuk menopang kepentingan publik (public interest), kepentingan masyarakat (social interest) dan kepentingan pribadi (private interest). Oleh karena itu, model pengaturan aktivitas dunia maya harus diatur secara komprehensif melalui undang-undang serta dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih terbuka bagi segala bentuk gagasan dan ekspresi dengan pembatasan-pembatasan yang proporsional dan sah menurut hukum hak asasi manusia.

Rancangan Undang-Undang Perubahan UU ITE (RUU Perubahan UU ITE) yang digagas oleh Pemerintah demi merespon polemik dalam implementasi UU ITE, dapat dikatakan sama sekali belum mampu menyelesaikan permasalahan inti yang terdapat di dalam UU ITE hari ini. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menelusuri empat permasalahan yang terdapat dalam naskah RUU Perubahan UU ITE yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pasal 27 ayat (3): (masih) memberikan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) yang menjadi inti persoalan UU ITE justru masih dipertahankan. Ada dua hal yang menjadi persoalan di dalam pasal ini yaitu (1) frasa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses” dan (2) frasa “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam memecahkan persoalan terminologi tersebut, RUU Perubahan UU ITE kemudian sebatas merujuk pada cakupan unsur Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang justru tidak sejalan dengan keingingan publik untuk mengembalikan sepenuhnya ketentuan tersebut ke KUHP. Selain itu, KUHP sendiri juga saat ini tengah dalam proses amandemen di DPR.

Kedua, kemunduran dalam hukum acara pidana khususnya dalam proses penahanan. Meskipun ancaman hukuman dikurangi menjadi 4 tahun, jumlah itu masih lebih besar jika dibandingkan dengan KUHP yang berkonsekuensi pada proses peradilan khususnya dalam proses penangkapan dan penahanan. Di sisi lain, ketentuan Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang sudah sejalan dengan prinsip perlindungan kebebasan sipil, dengan mengharuskan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam proses penangkapan dan penahanan justru disusulkan untuk dihapus.

Ketiga, ketentuan mengenai prosedur penyadapan/intersepsi komunikasi harus diatur dengan undang-undang. Membaca rancangan perubahan pasal penyadapan/intersepsi komunikasi dalam UU ITE memang terkesan sejalan dengan mandat dari putusan MK No. 5/PUU‐VIII/2010, namun materinya sama sekali mengabaikan fakta bahwa praktik-praktik instrusi terhadap komunikasi pribadi atau data privasi, memerlukan sebuah mekanisme perlindungan yang rigid dan komprehensif melalui suatu undang-undang.

Keempat, RUU Perubahan UU ITE harus memberi ruang ihwal prosedur pemblokiran/penapisan konten internet atau tata kelola konten internet secara umum. RUU Perubahan UU ITE masih belum memberikan ruang pengaturan bagi prosedur pemblokiran/penapisan konten internet yang semestinya menjadi satu bagian yang integral dalam prinsip penatakelolaan internet. Perubahan yang ada sifatnya sangat minor (Pasal 43 ayat [5] poin h RUU Perubahan UU ITE) yang mengizinkan penegak hukum melakukan pemblokiran atas situs sebagai barang bukti.

Oleh karena itu, ELSAM menilai RUU Perubahan UU ITE masih jauh dari memberikan solusi atas permasalan dunia maya. Revisi UU ITE seharusnya mampu mengakomodasi pengaturan mengenai tata kelola konten internet, terkait dengan pembatasan akses atau konten, denga bersandar pada prinsip-prinsip hak asasi; kejelasan delegasi pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi dan tata cara intersepsi komunikasi; serta penghapusan duplikasi pengaturan pidana, khususnya pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, untuk sepenuhnya dikembalikan pada KUHP, agar sejalan dengan politik hukum kodifikasi hukum pidana, yang tengah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.

Dengan harapan yang begitu besar melalui proses revisi UU ITE ini, semestinya pembahasan RUU Perubahan UU ITE tidak semata-mata menjadi ajang kejar target legislasi, dengan cakupan revisi yang minimum, dan tidak memberikan solusi pemecahan masalah apapun. Mustinya DPR dan pemerintah secara sungguh-sungguh bisa mengidentifikasi persoalan yang mengemuka dalam pemanfaatan teknologi internet hari ini, sehingga aturan yang diciptakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat.

Jakarta, 8 Juni 2016

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wahyudi Djafar (Peneliti/Deputi Direktur PSDHAM ELSAM), telepon: 081382083993, atau Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336.