Aksi Hari HAM 2018: Tagih Janji atas Penyelesaian Kasus Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

ELSAM, Jakarta — Memperingati Hari HAM 2018 Sedunia aktivis dari sembilan belas organisasi masyarakat sipil dan ratusan masyarakat korban pelanggaran HAM oleh korporasi berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA) dan Istana Negara, Selasa (11/12).

Dalam aksi itu mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya agar Jokowi segera menyelesaikan sejumlah kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

Selain itu, mereka juga mengingatkan pemerintah tentang terus meningkatnya pelanggaran HAM terhadap pejuang lingkungan.

Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), terdapat 163 Pejuang Lingkungan yang tersebar di tiga belas provinsi mengalami kriminalisasi. Salah satunya kriminalisasi terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego oleh PT. Merdeka Copper Gold.

Muhammad Fuad dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam orasinya mengatakan pemerintah belum menjalankan konstitusi secara konsisten.

“Separuh dari konstitusi berisi tentang HAM, tetapi realitasnya di negara ini pelanggaran HAM ada dimana-mana,” tegas saudara Fuad.

Di tengah ratusan peserta aksi Fuad menyatakan akan terus menagih janji pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia. Hingga saat ini kemauan dan komitmen tersebut menurut Fuad belum terlihat dalam tindakan yang nyata.

Secara lengkap tuntutan pejuang lingkungan dan korban pelanggaran HAM dalam aksi tersebut berisi lima poin berikut:

  1. Presiden selaku Kepala Negara secara aktif bertanggung jawab:
  2. Memberikan perlindungan dan pemulihan hak Budi Pego, Petani Indramayu, dan setiap korban rekayasa kasus, kriminalisasi dan peradilan sesat melalui abolisi dan amnesti;
  3. Memastikan Menteri LHK, Kapolri dan Jaksa Agung segera berkoordinasi menerbitkan aturan pelaksanaan Pasal 66 UU Nomor 32/2009 PPLH untuk memastikan efektivitas jaminan perlindungan pejuang lingkungan hidup;
  4. Memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup dengan mewujudkan implementasi kebijakan Reforma Agraria Sejati;
  5. Menghentikan keseluruhan tindakan dan kebijakan Negara melegalkan praktik perampasan tanah dan pengabaian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui kegiatan investasi dan Proyek Strategis Nasional.
  6. Mahkamah Agung melakukan revisi guna memastikan penguatan aturan pelaksana Anti SLAPP dan memastikan seluruh Pengadilan mematuhi pedoman penaganan perkara tersebut;
  7. Hentikan pelibatan aparat keamanan dan tindakan represif yang diikuti praktek-praktek kriminalisasi di wilayah-wilayah konflik agraria
  8. Presiden selaku kepala Negara segera memastikan penyelesaian konflik agraria dan pengakuan kembali hak-hak atas tanah masyarakat melalui reforma agraria berjalan dengan cepat dan benar.
  9. Segenap bangsa Indonesia untuk bersolidaritas untuk mereka yang berjuang untuk hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat.

Penulis: Vita R. Yudhani