Monitoring Progress Report #1: Ad Hoc Human Rights Court Against Gross Human Rights Violations in East Timor April-September 1999

200204_BUK_Monitoring-Progress-Report#1_Ad-Hoc-Human-Rights-Court-Against-Gross-Human-Rights-Violations-in-East-Timor-April-September-1999_CFMonitoring Progress Report #1: Ad Hoc Human Rights Court Against Gross Human Rights Violations in East Timor April-September 1999

Pengadilan HAM ad hoc yang tengah mengadili perkara kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur pada masa pra dan paska jajak pendapat ( April-September 1999) masih terus berlangsung. Sampai saat ini pengadilan ini tengah menyidangkan tiga berkas perkara masing-masing yaitu satu berkas perkara atas nama Abelio Soares (mantan Gubernur Timtim), satu berkas untuk lima terdakwa masing-masing drs Herman Sedyono (mantan Bupati KDH Tk II Covalima Timor Timur), Lieliek Koeshadianto (mantan Komandan Distrik Militer/DANDIM 1635 Suai), drs. Gatot Subiyaktoro (Mantan Kapolres Suai), Achmad Syamsudin (Mantan Kasdim 1635 Suai) dan Sugito (Mantan Danramil Suai). Sedangkan berkas ketiga menghadapkan terdakwa atas nama drs Timbul Silaen (mantan Kapolda Timtim). Ketiga berkas perkara ini mencakup peristiwa pelanggaran berat ham pada masa pra dan paska jajak pendapat yang terjadi dalam periode April – September 1999 dengan locus delicti di Liquisa, Suai dan Dili.

Semenjak awal pembentukannya, pengadilan HAM ad hoc mengundang banyak respon. Pemilihan hakim, jaksa penuntut umum sebagai alat penting dalam peradilan Sejak bulan desember 2001 baru pada akhir bulan Januari presiden mengeluarkan SK. Beberapa nama hakim yang memiliki catatan yang buruk menambah pesimisme publik akan pengadilan ham. Sampai beberapa saat sebelum dimulai bekerja, perangkat-perangkat penunjang belum juga diselesaikan seperti instrumen hukum mengenai perlindungan dan saksi. Pada saat terakhir muncul dalam bentuk PP No 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dan PP No 3 Tahun 2002 tentang kompensasi terhadap korban.

Selain itu, kemampuan hakim dan jaksa untuk memahami dan menggunakan pengertian kejahatan kemanusian dan genosida merupakan titik krusial perhatian publik. Pengertian dan pemahaman akan bentuk kejahatan ini menjadi kemampuan yang mendasar mengingat klausul yang diatur dalam ps 7 dan 9 UU No 26 tahun 2000 ini sebenarnya diadopsi dari Statuta Roma dengan beberapa distorsi yang justru semakin melemahkan konsepnya dan mempersulit proses pembuktiannya. Padahal, pengadilan HAM ad hoc ini merupakan pengadilan yang pertama berhadapan dengan bentuk extra ordinary crimes dan hasil serta proses yang terjadi akan menjadi acuan bagi penyelesaian berbagai kasus pelanggaran ham yang terjadi di Indonesia.

Berkaitan dengan itulah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menganggap perlu adanya sebuah pengamatan terhadap proses pengadilan. Pengamatan dalam bentuk monitoring ini dilakukan berdasarkan rangkaian pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam laporan berkala yang pertama ini, titik utama diletakkan pada materi surat dakwaan dan nota keberatan terdakwa serta keputusan hakim sela atas nota keberatan tersebut.

Untuk membaca laporan ini, silakan klik unduh (bahasa Inggris) atau unduh (bahasa Indonesia)

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *