5 Tantangan Dalam Pembahasan RUU KUHP 2015 di DPR

Akhirnya, pada tanggal 30 Mei 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan segera diserahkan oleh Presiden Jokowi ke DPR RI untuk dibahas pada pekan depan. Pernyataan dari Menteri Hukum HAM perlu di tanggapi secara kritis karena Pemerintah sebetulnya terlambat menyelesaikan RUU KUHP 2015.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, koalisi NGO nasional yang selama ini melakukan Advokasi KUHP sangat berhati hati menanggapi perkembangan tersebut, karena ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh RUU KUHP di samping karena subtansinya maupun masalah pembahasannya di DPR.

Aliansi mengingatkan, terkait RUU KUHP 2015, DPR dan Pemerintah perlu mempersiapan diri terhadap proses pembahasan RUU tersebut. Pemerintah dan DPR harus meyadari bahwa RUU KUHP bukan seperti seperti rancangan lainnya. RUU KUHP memiliki karakter yang berbeda dariRUU lain, Dari segi bentuknya saja, RUU KUHP berencana akan menghasilkan sebuah Kitab Kodifikasi. Kemudian jumlah pasal yang cukup besar berjumlah 785 Pasal yang penuh dengan isu krusial. Perhatian publik juga cukup besar termasuk, masyarakat umum, profesional akademisi, masyarakat sipil dan aparat penegak hukum.
Berdasarkan pengalaman pembahasan model-model RUU lainnya di DPR, termasuk pembahasan RUU KUHP di tahun 2013-2014 lalu, Aliansi menilai ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh Pemerintah dan DPR.

Ada lima tantangan yang nantinya akan sangat mempengaruhi hasil pembahasan RUU KUHP, apakah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan niat awal para perumus KUHP atau justru malah kembali terpental seperti tahun 2014 atau pembahasan dapat diselesaikan namun dengan kualitas yang rendah.

Tantangan tersebut yakni:
Tantangan Pertama: adalah masa kerja atau waktu kerja yang terbatas karena periode kerja pembahasan 2015 hanya tersisa kurang lebih 5 bulan efektif. Disamping itu pula tata tertib DPR tidak mengatur sifat “carryover” pembahasan, yang tentunya akan menyulitkan penyelesaianPembahasan RUU KUHP 2015. Aliansi menolak pembahasan yang terburu-buru terkait RUU KUHP. Karena sifatnya melakukan kodifikasi, Aliansi mendorong pembahasan RUU KUHP yang berkualitas.

Tantangan Kedua: anggaran pembahasan yang minim terutama di pihak pemerintah, yang akan menyulitkan proses pembahasan yang berkualitas. Masalah anggaran biaya pembahasan yang kurang berimbang antara pemerintah dan DPR. Ditengarai Biaya Pemerintah untuk Pembahasan RUU KUHP tidak sebanding dengan anggaran DPR (Berdasarkan informasi rencana anggara pemerintah sebesar Rp 500.000.000 sedangkan rencana anggaran DPR sebesar Rp 6.000.000.000)

Tantangan Ketiga: adalah prioritas kerja anggota DPR (komisi III) yang terpecah, baik karena cukup banyak isu yang harus di respon DPR juga dikhawatirkan akan adanya pembahasan RUU Lainnya. (RUU Paten dll)

Tantangan Keempat, Muatan substansi RUU KUHP yang sangat berat, termasuk jumlah pasalnya yang besar yakni 785 pasal. Kemungkinan terdiri atas 1500an Daftar Rincian Masalah yang harus di buat oleh DPR.

Tantangan Kelima, Model pembahasan biasaatau konvensional yang selama ini digunakan oleh DPR tidak akan cukup mampu membahasRUU KUHP, karena memiliki keterbatasan.Model pembahasan RUU KUHP di DPR yang dilakukan dengan cara yang ‘biasa’ (konvensional),dengan membentuk Panja dan meminta masukan publik secara terbatas, cukup mengkhawatirkan. Terlebih dengan begitu banyaknya substansi ketentuan tentang kejahatan yang akan diatur, yang melingkupi hampir seluruh tindak-tanduk warga negara. Pembahasan RUU KUHP yang sembarangan, sembrono, dan tidak penuh kehati-hatian hanya akan berimplikasi pada terancamnya kebebasan sipil warga negara.

Aliansi menyatakan bahwa kegagalan pembahasan RUU KUHP di tahun 2013-2014 harus dijadikan pengalaman bagi pembahasan RUU KUHP tahun ini. Oleh karena itu Aliansi, merekomendasikan terobosan baru termasuk beberapa prasyarat kunci yakni:

• Pertama harus ada perubahan model pembahasan di DPR, Aliansi merekomendasikan pembahasan di DPR harus lebih efektif, fokus dan terencana. Misalnyamenggunakan “model clustering”,dan Harus ada kelompok kerja khusus RUU KUHP di DPR, yang tidak bekerja paruh waktu untuk pembahasan RUU Lainnya. Perlu juga di bentuk Panel ahli Pemerintah dan DPR untuk membantu Proses perdebatan dan Pembahasan terkait substansi.

• Kedua, DPR dalam hal ini Sekretariat Jendaral DPR maupun Badan Legislatif DPR harus merevisi peraturan DPR yang terkait dengan tata cara pembahasan Undang-Undang (tata tertib DPR) khusus terhadap pembahasan RUU KUHP. Dalam sejarah DPR, RUU KUHP 2015 ini merupakan sebuah RUU pertama dengan jumlah Pasal terbesar dan terberat dari segi substansinya. Aliansi juga mendorong DPR agar menyepakati pembahasan secara bertahap terhadap RUU KUHP, misalnya Prioritas Pembahasan tahun 2015 hanya pada Buku I RUU KUHP lalu disusul untuk Buku II di tahun selanjutnya (2016)(mendorong sistem “carry over”). Aliansi secara tegas menolak pembahasan RUU KUHP yang terburu-buru.

• Ketiga, DPR harus membuka Peluang partisipasi Publik yang besar. Mengingat 200 juta rakyat Indonesia akan terkena imbas atas RUU KUHP 2015ini,maka DPR harus membuka akses yang seluas-luasnya atas rancangan tersebut kepada publik termasuk di tiap tahap pembahasannya. Aliansi mendorong agar tempat pembahasan juga sebaiknya di fokuskan di Gedung DPR dengan sifat rapat pembahasan yang terbuka, sehingga publik dan pengamat dapat mengikuti setiap tahap pembahasan.Dengan cara seperti ini akan mengurangi sikap defensif publik kepada rancangan versi pemerintah.Sekaligus memupus kecurigaan kepada pemerintah atas kepentingan tertentu dalam memerioritaskan RUU KUHP pada Prolegnas tahun ini.

www.reformasikuhp.org

ELSAM, ICJR, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, Wahid Institute, LeIP, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT