14 Tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kian Mendesak

Siaran Pers ELSAM

14 Tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat:
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Kian Mendesak

 

Tepat pada 13 September 2021, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) telah berusia empat belas tahun sejak diadopsi oleh General Assembly Resolution 61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada 13 September 2007. UNDRIP merupakan dokumen penting bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional. Secara umum, UNDRIP memberikan pengakuan terhadap hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat dari suatu komunitas tradisional-lokal. Hak-hak tersebut meliputi budaya, tanah leluhur atau ulayat (ancestral domain), termasuk pula hak atas kesehatan, hak atas budaya, identitas dan lain sebagainya. Peringatan empat belas tahun ini tentu jauh dari hingar-bingar suka cita karena perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terus menerus menghadapi berbagai tantangan. Apalagi hingga saat ini, sebagai salah satu negara yang turut mendukung dan menandatangani UNDRIP, Indonesia belum menyediakan infrastruktur kebijakan yang memadai untuk memastikan implementasinya di tingkat nasional.

Tentu hal ini patut disayangkan, mengingat UNDRIP merupakan hasil kerja keras yang telah diupayakan selama kurang lebih dua puluh lima tahun oleh berbagai pihak khususnya Masyarakat Adat di PBB. José R. Martinez Cobo, Special Rapporteur PBB, dalam Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations: Final Report, menggambarkan bahwa adopsi UNDRIP berawal dari fakta-fakta atas adanya opresi, marjinalisasi, dan eksploitasi yang dihadapi oleh masyarakat adat sehingga memunculkan adanya keinginan masyarakat adat untuk mengklaim kembali apa-apa yang yang sudah direnggut darinya, termasuk eksistensi di tengah politik kebangsaan saat ini.  Segala keresahan masyarakat adat dituangkan dengan lugas oleh Cobo pada paragraf 377 (Conclusion), yang merangkum area khusus yang perlu dipulihkan atas hak-hak masyarakat adat, yaitu kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, bahasa, lembaga budaya dan kebudayaan, sosial, dan hukum, pekerjaan, tanah, hak-hak politik, hak dan praktik keagamaan, dan kesetaraan dalam pelayanan administrasi keadilan dan hukum.

Dalam momentum peringatan empat belas tahun UNDRIP ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) setidaknya memberikan beberapa catatan terhadap implementasinya di tingkat nasional.

Pertama, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Keberadaan RUU tentang Masyarakat Adat yang disusun, pada awalnya sempat memupuk harapan tersebut, namun tidak kunjung disahkannya RUU tersebut menandakan ketidakseriusan Pemerintah dan DPR untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Pasalnya, RUU ini telah beberapa kali gagal ditetapkan menjadi undang-undang, padahal di sisi lain situasi masyarakat adat kian memprihatinkan di tengah himpitan berbagai proyek pembangunan pemerintah yang mengancam eksistensi mereka. Selain itu, selama ini sejumlah organisasi masyarakat sipil turut mendesak agar DPR dapat secara terbuka dan transparan dalam membahas dan menyusun, serta mengadopsi usulan masyarakat adat, salah satunya terkait substansi draf RUU Masyarakat Adat yang belum dapat menjawab persoalan.

Dalam aras yang lain, ikhtiar untuk merespon berbagai situasi yang dialami oleh masyarakat adat juga diupayakan Pemerintah dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM merupakan dokumen resmi yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sayangnya, lahirnya kebijakan RANHAM Periode 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 belum mengakomodasi beberapa isu krusial HAM serta pelaksanaan sejumlah aksi HAM 2015-2019 yang belum optimal. Beberapa aksi HAM yang belum optimal dan disertakan kembali di dalam Perpres RANHAM Generasi Kelima.  Beberapa aksi tersebut diantaranya optimalisasi pemberian layanan bantuan hukum bagi empat kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat) dan upaya pengakuan entitas masyarakat hukum adat, serta penyelesaian konflik agraria. Upaya ini patut diapresiasi dengan catatan. Melalui RANHAM, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seharusnya dapat secara nyata dan bertanggung jawab turut memproyeksikan regulasi yang mendorong penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Terlebih upaya ini masuk dalam dua generasi RANHAM, untuk itu idealnya aktualisasi komitmen pembahasan substansial dan pengesahan RUU Masyarakat dapat diejawantahkan.

Kedua, kemendesakan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, salah satunya dilatarbelakangi langgengnya opresi yang dialami oleh masyarakat adat. Dalam laporan situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020 misalnya, ELSAM memperlihatkan kondisi Pembela HAM di sektor lingkungan sepanjang 2020 masih memprihatinkan, khususnya di tengah banyaknya serangan dan ancaman kekerasan. Laporan tersebut mengidentifikasi jumlah korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah pedesaan meningkat tajam. Laporan ini menyebutkan masyarakat adat menjadi korban kekerasan Pembela HAM terbesar yakni 69 orang, sedangkan pada 2019 berjumlah 12 orang.

Serangan dan ancaman kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat juga dapat dilihat dalam beberapa kasus lainnya. Beberapa diantaranya, seperti penangkapan massa aksi penolakan ekspansi perkebunan sawit di hutan adat desa masyarakat Kinipan. Pada akhir 2020 yang lalu, mereka ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah karena mempertahankan wilayah adatnya yang sudah diregistrasi melalui Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Selain itu, kriminalisasi juga dialami oleh Bongku, Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal karena dituduh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, Padahal dalam realitas, keseharian Bongku adalah bertani tradisional, untuk menghidupi keluarganya bertanam Ubi Kayu, Ubi Menggalo (Ubi Racun) yang dapat diolah menjadi Menggalo Mersik salah satu makanan tradisional masyarakat adat Sakai.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan  agar:

  1. Presiden dan DPR segera membahas kembali secara lebih terbuka dan transparan dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat secara nyata;
  2. Presiden lebih serius dalam memastikan perlindungan Para Pembela HAM termasuk masyarakat adat dengan menindaklanjuti usulan lama masyarakat sipil tentang perlunya payung hukum perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan melalui Perpres untuk memperkuat implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kedaulatan lingkungan dan perlindungan HAM termasuk hak-hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan terkait ekonomi dengan menerapkan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Jakarta, 14 September 2021

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi  Muhammad Busyrol Fuad (Manajer Advokasi) telp: 085655004863, Vita Yudhani (Staff Advokasi HAM) telp: 081284972483