10 Tahun MoU Helsinki: Mencari Strategi Baru Penyelesaian Konflik Aceh

ELSAM, Jakarta – Pada 15 Agustus 2005 Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani nota kesepahaman untuk menegaskan komitmen antara kedua pihak menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dikenal dengan MoU Helsinki.

Pasca 10 tahun MoU Helsinski ini perlu dilihat kembali situasi Aceh pada konteks sekarang terutama setelah proses pengesahan Qanun KKR sudah dua tahun berjalan. Menurut Suraiya Kamaruzzaman, salah satu aktivis perempuan Aceh, 10 tahun MoU Helsinski ini merupakan momentum tepat untuk merefleksikan kembali kondisi Aceh dengan melihat situasi politik yang sudah terjadi sekarang.

“10 tahun ini adalah momentum tepat untuk melihat situasi Aceh saat ini. Selain proses politik yang memang masih terhambat serta mentok pada tingkat DPRD, kita perlu melihat dari perspektif korban. Terutama menanggapi isu KKR dengan melihat situasi politik Aceh selama 10 tahun terakhir. Hal ini menjadi penting untuk melihat apakah upaya pembentukkan KKR masih benar-benar dibutuhkan atau tidak?” ujarnya di Focus Group Discussion tentang KKR Aceh yang digelar ELSAM pada 5 Agustus 2015 di Hotel Oria, Jakarta.

Menurut Teuku Kemal Pasha seorang Antropolog Universitas Malikussaleh, penyelesaian kasus Aceh akan stagnan apabila ruang konstitusional tidak dibenahi. Pembentukkan KKR, menurutnya, ada pada ruang tersebut bukan pada ruang politis.

“Kenyataannya MoU Helsinski melahirkan elitis baru. Politik Aceh sekarang menurut saya harus melihat rekonsiliasi sebagai agenda penting apabila penegakkan keadilan rumit. Penegakkan hukum untuk situasi sekarang sangat tidak strategis sehingga yang dibutuhkan adalah catatan tentang pelanggaran HAM di Aceh” jelas Kemal.

Menanggapi strategi upaya penyelesaian konflik di Aceh, Otto Syamsudin Ishak menyatakan kasus Aceh perlu belajar dari advokasi masyarakat sipil untuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal ini berkaitan dengan strategi advokasi yang berbeda antara pada saat konflik dan tanpa konflik.

“Kita harus melihat dulu advocacy roadmap yang dilakukan teman-teman Aceh seperti apa baru kemudian masuk pada poin kebenaran. Apakah melalui tahap komisi terlebih dahulu atau pengadilan. Hal ini perlu karena kita butuh dorongan secara vertikal maupun horizontal untuk KKR” ujar Otto selaku perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada forum yang sama.

Sementara menurut Kamala Chandra Kirana, sebelum masuk pada mekanisme KKR dalam penyelesaian masa kelam Aceh perlu disepakati terlebih dahulu mengenai mimpi besar Aceh dalam 10 tahun kedepan. Hal ini disebabkan karena memungkinkan gerakan sosial yang dibutuhkan bukan lagi mekanisme formalistik yang dipermainkan oleh elit baru.

“Kondisi nasional sudah ragu dengan KKR, karena dominasi politik transaksional belum dapat ditandangi. Selain itu kondisi kekinian pasca konflik Aceh juga melahirkan elit baru Aceh bukan hanya pelaku dan etnis. Sedangkan gerakan kita selama ini adalah gerakan yang lelah secara emosi dan daya pikir serta ide baru sehingga butuh suatu alternatif baru” jelas wanita yang akrab dipanggil Nana itu.

Menurutnya, pembentukan konsep masa depan Aceh yang diimpikan adalah suatu proses collective imagination yang menjadi konsensus baru dan perlu dipikirkan. Berdasarkan Andersen’imagined community concept pemikiran tersebut tidak hanya dalam satu panggung lokal atau nasional tetapi pada tingkat komunitas. Hal ini disebabkan karena Aceh membutuhkan transformasi sosial bukan sekedar perangkat formal prosedur. []

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino